Berita

Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Muhammad Herindra di Jakarta, Kamis, 27 Agustus 2026. (Foto: Dok. Pribadi)

Politik

Kepala BIN Dorong Penguatan Regulasi Antisipasi Spionase Asing

KAMIS, 27 AGUSTUS 2026 | 13:09 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Kewaspadaan nasional sangat penting diperkuat untuk membendung ancaman spionase dan intervensi asing yang kian kompleks. Indonesia dinilai mendesak membutuhkan kerangka regulasi yang adaptif guna memproteksi kepentingan nasional tanpa mengabaikan hak kebebasan sipil.

Pernyataan tersebut ditegaskan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Muhammad Herindra dalam Seminar Nasional bertajuk "Kedaulatan di Garis Depan: Kebijakan Nasional Penanggulangan Spionase dan Intervensi Asing" yang diselenggarakan FISIP Universitas Indonesia (UI), Jakarta, Kamis, 27 Agustus 2026.

"Spionase itu ada, intervensi asing itu ada. Kita jangan terlalu naif. Kita harus sedikit lebih tegas, tidak perlu berlebihan, tetapi jangan sampai kita berada di posisi yang dirugikan," ujar Herindra.


Ia menilai aktivitas spionase modern sering memanfaatkan ruang abu-abu yang sulit dijangkau hukum konvensional. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kontraintelijen dan regulasi spesifik amat diperlukan.

"Jangan sampai ini dianggap sebagai ancaman terhadap kebebasan sipil. Kita berbicara mengenai masalah negara," tegasnya.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Pusat Analisis Intelijen Pertahanan BIK Intelhan, Brigjen TNI Efran Gunawan, memaparkan bahwa modus operasi spionase saat ini kerap bertopeng kegiatan legal, mulai dari riset akademik, pendanaan lembaga, hingga pemetaan area strategis.

"Spionase bekerja di koridor legal, seperti survei-survei bawah air hingga kegiatan akademisi berkedok pendanaan," ungkap Efran.

Efran menegaskan, meski iklim demokrasi menjamin kebebasan berpendapat, aturan hukum tetap harus memberikan garis tegas demi menjaga kehormatan bangsa.

"Kebebasan berpendapat tidak bisa dihentikan, namun harus ada koridor pembatas. Jangan sampai mengangkangi kedaulatan negara," pungkasnya.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

UPDATE

Awas! Pengisian Jabatan Wapres Jadi Transaksi Politik Elite

Senin, 16 November 2026 | 02:25

Tantangan Pemerintahan Prabowo Makin Kompleks Usai Gibran Mundur

Senin, 16 November 2026 | 02:01

Ancaman Tsunami dan Anak Krakatau Bukan Alasan Pindahkan Badak Jawa

Senin, 16 November 2026 | 01:44

Gibran Lari dari Pemakzulan DPR

Senin, 16 November 2026 | 01:17

Dirjen Bina Keuda Fatoni Raih Anugerah Penggerak Transformasi Digital 2026

Senin, 16 November 2026 | 01:01

HUT ke-15 Partai Nasdem Diisi Aksi Nyata untuk Kemanusiaan

Senin, 16 November 2026 | 00:45

Persoalan Hukum Gibran Belum Selesai, Jangan Buru-buru Cari Cawapres

Senin, 16 November 2026 | 00:32

Manuver Senyap Prabowo di Balik Mundurnya Gibran

Senin, 16 November 2026 | 00:15

Piala Eman-Yoshua 2026 Jadi Ajang Seleksi Talenta Muda

Senin, 16 November 2026 | 00:02

Kompetensi dan Profesionalisme Perawat Mendesak Ditingkatkan

Minggu, 15 November 2026 | 23:49

Selengkapnya