Berita

Ilustrasi beras di pasar (Foto: RMOL/Reni Erina)

Bisnis

Pemerintah Awasi Beras Fortifikasi agar Tak Geser Beras Medium di Pasaran

KAMIS, 27 AGUSTUS 2026 | 12:57 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Pemerintah mengawasi peredaran beras fortifikasi untuk memastikan produk yang beredar sesuai dengan standar dan kandungan yang tercantum pada kemasan.

Langkah tersebut dilakukan di tengah usulan penetapan harga eceran tertinggi (HET) beras fortifikasi untuk mengantisipasi produsen beralih dari beras medium ke produk fortifikasi.

Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, pengaturan HET beras berada di bawah kewenangan Badan Pangan Nasional (Bapanas). Namun, Kementerian Perdagangan tetap melakukan pengawasan terhadap peredarannya.


"Kalau dari Kemendag, kita ikut monitor terus ya. Karena memang HET untuk beras kan di Bapanas," kata Budi kepada wartawan di Jakarta Pusat, Kamis, 27 Agustus 2026. .

Pengawasan terutama dilakukan agar beras fortifikasi yang beredar tidak mencantumkan kandungan yang berbeda dengan isi sebenarnya.

"Kita terus akan melakukan pengawasan terutama kalau fortifikasi ini jangan sampai beras yang beredar tidak sesuai dengan ingredient atau kandungan yang dia tulis di dalam packingnya," tegasnya.

Budi mengatakan, hingga kini belum ada aturan khusus mengenai beras fortifikasi. Pengaturan terkait hal tersebut kemungkinan akan dilakukan Bapanas.

Sementara itu, untuk beras premium di ritel modern, saat ini pasokannya dilakukan Bulog dengan merek SPHP. Pemerintah juga mendorong pasokan beras medium dari Bulog untuk mengisi pasar ritel modern.

Terkait tren beras khusus yang semakin banyak dijual di ritel modern, Budi menilai produk tersebut memiliki pasar yang berbeda dengan beras medium dan premium.

"Ya, saya pikir pasarnya beda ya, bangsanya berbeda ya. Makanya sekarang juga Bulog juga sudah menyediakan untuk beras premium dan medium," ujarnya.

Budi menegaskan, produsen tetap diperbolehkan menjual beras sesuai segmen pasarnya selama memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku.

"Silakan aja, kan itu kan sesuai, enggak melanggar aturan ya, sepanjang tadi diikuti ya, apa namanya, standar sesuai dengan yang dia tentukan. Jangan sampai juga enggak sesuai dengan apa yang dia sampaikan," pungkasnya.

Populer

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Jusuf Hamka Siapkan Rp5 Triliun untuk Borong Saham

Minggu, 18 Oktober 2026 | 11:21

UPDATE

DPR Minta Pemerintah Perkuat Insfrastruktur Kesehatan

Senin, 26 Oktober 2026 | 16:28

Obligasi Global Perdana Danantara Laris

Senin, 26 Oktober 2026 | 16:13

Legislator PDIP Ini Janji Perjuangkan Alsintan

Senin, 26 Oktober 2026 | 15:57

Pengurangan Angka Pelanggaran Jadi Indikator Keberhasilan Operasi Patuh Jaya 2026

Senin, 26 Oktober 2026 | 15:44

KNMP Potensi Menjawab Kebutuhan Nelayan Kecil

Senin, 26 Oktober 2026 | 15:30

Sinopsis dan Kisah Kelam Clayface, Musuh Ikonik Batman

Senin, 26 Oktober 2026 | 15:19

Pemakzulan Gibran Harus Lewat Jalur Konstitusi, Bukan cuma Tekanan Politik

Senin, 26 Oktober 2026 | 15:15

Jelang Pemilu, Oposisi Israel Klaim Netanyahu Tak Layak Pimpin Negara

Senin, 26 Oktober 2026 | 14:58

Pemerintah Siapkan Skema Baru Pengadaan Energi, Negara Bakal Deal Langsung dengan Pemasok

Senin, 26 Oktober 2026 | 14:57

KPU Perlu Fokus Benahi Pemilu 2029

Senin, 26 Oktober 2026 | 14:53

Selengkapnya