Berita

Ilustrasi beras di pasar (Foto: RMOL/Reni Erina)

Bisnis

Pemerintah Awasi Beras Fortifikasi agar Tak Geser Beras Medium di Pasaran

KAMIS, 27 AGUSTUS 2026 | 12:57 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Pemerintah mengawasi peredaran beras fortifikasi untuk memastikan produk yang beredar sesuai dengan standar dan kandungan yang tercantum pada kemasan.

Langkah tersebut dilakukan di tengah usulan penetapan harga eceran tertinggi (HET) beras fortifikasi untuk mengantisipasi produsen beralih dari beras medium ke produk fortifikasi.

Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, pengaturan HET beras berada di bawah kewenangan Badan Pangan Nasional (Bapanas). Namun, Kementerian Perdagangan tetap melakukan pengawasan terhadap peredarannya.


"Kalau dari Kemendag, kita ikut monitor terus ya. Karena memang HET untuk beras kan di Bapanas," kata Budi kepada wartawan di Jakarta Pusat, Kamis, 27 Agustus 2026. .

Pengawasan terutama dilakukan agar beras fortifikasi yang beredar tidak mencantumkan kandungan yang berbeda dengan isi sebenarnya.

"Kita terus akan melakukan pengawasan terutama kalau fortifikasi ini jangan sampai beras yang beredar tidak sesuai dengan ingredient atau kandungan yang dia tulis di dalam packingnya," tegasnya.

Budi mengatakan, hingga kini belum ada aturan khusus mengenai beras fortifikasi. Pengaturan terkait hal tersebut kemungkinan akan dilakukan Bapanas.

Sementara itu, untuk beras premium di ritel modern, saat ini pasokannya dilakukan Bulog dengan merek SPHP. Pemerintah juga mendorong pasokan beras medium dari Bulog untuk mengisi pasar ritel modern.

Terkait tren beras khusus yang semakin banyak dijual di ritel modern, Budi menilai produk tersebut memiliki pasar yang berbeda dengan beras medium dan premium.

"Ya, saya pikir pasarnya beda ya, bangsanya berbeda ya. Makanya sekarang juga Bulog juga sudah menyediakan untuk beras premium dan medium," ujarnya.

Budi menegaskan, produsen tetap diperbolehkan menjual beras sesuai segmen pasarnya selama memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku.

"Silakan aja, kan itu kan sesuai, enggak melanggar aturan ya, sepanjang tadi diikuti ya, apa namanya, standar sesuai dengan yang dia tentukan. Jangan sampai juga enggak sesuai dengan apa yang dia sampaikan," pungkasnya.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

MBG Prasmanan Ajarkan Anak Menghargai Makanan dan Kurangi Food Waste

Minggu, 15 November 2026 | 16:21

Bank MAS dan KPKNL Digugat Rp14,19 Miliar di PN Jaksel

Minggu, 15 November 2026 | 16:17

Prabowo Layak Lirik Sandiaga Uno untuk Kursi RI 2

Minggu, 15 November 2026 | 15:10

Ribuan Massa ARBI Serukan Wapres Pengganti Gibran Tak Islamofobia

Minggu, 15 November 2026 | 15:04

Nama Wapres Pengganti Gibran Diumumkan Sepekan Lagi

Minggu, 15 November 2026 | 14:20

Nusron Wahid Digugat Rp1 Miliar ke PN Jaksel Atas Dugaan Perbuatan Melawan Hukum

Minggu, 15 November 2026 | 14:15

Produksi Migas MedcoEnergi Naik 19 Persen, Tembus 170,1 Ribu BOEPD

Minggu, 15 November 2026 | 14:10

Bahlil Tegaskan RI Tak Mau Asal Sambungkan Listrik ke Negara ASEAN

Minggu, 15 November 2026 | 13:44

Indonesia Tegaskan Persatuan ASEAN Kunci Stabilitas dan Keamanan Kawasan

Minggu, 15 November 2026 | 13:37

KPK Buka Peluang Hadirkan Raja Juli di Sidang Kasus Kuansing

Minggu, 15 November 2026 | 13:35

Selengkapnya