Berita

Ilustrasi (Artificial Intelligence)

Bisnis

Rekening Ditunda Bank, Ada Koridor Hukum yang Harus Dipatuhi

KAMIS, 27 AGUSTUS 2026 | 10:29 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Langkah pembekuan rekening atau penundaan transaksi oleh bank dalam rangka penegakan hukum dinilai wajar dilakukan, sepanjang memiliki dasar kewenangan yang jelas dan sesuai dengan regulasi.

Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengatakan, perbankan pada dasarnya wajib memenuhi permintaan aparat penegak hukum selama dilakukan melalui prosedur dan jalur yang sah.

Menurutnya, bank tidak memiliki kewenangan untuk menentukan benar atau salahnya seseorang dalam suatu dugaan tindak pidana. Karena itu, tindakan terhadap rekening nasabah harus dipandang sebagai bagian dari proses hukum yang sedang berjalan.


“Pada kenyataannya Kepolisian bisa langsung minta bank menunda transaksi di kasus korupsi atau kriminal lainnya. Dalam artian, bank mengikuti kebijakan dan aturan yang berlaku,” ujar Agus dalam keterangannya kepada media, dikutip Kamis, 27 Agustus 2026.

Pernyataan tersebut disampaikan Agus menanggapi polemik mengenai rekening yang dikaitkan dengan penggalangan dana Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB).

Agus meminta publik melihat persoalan tersebut secara objektif agar bank tidak dinilai bertindak sewenang-wenang dalam membatasi akses nasabah.

Di satu sisi, kata dia, bank wajib mematuhi aturan perbankan. Namun di sisi lain, bank juga harus kooperatif terhadap instruksi aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan.

“Bank mengikuti kebijakan dan aturan yang berlaku,” tegasnya.

Agus menilai langkah yang diambil bank dalam kasus AMPB telah berada dalam koridor hukum. Penilaian tersebut, menurutnya, sejalan dengan sikap Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menegaskan lembaga keuangan dapat melakukan penundaan transaksi untuk kepentingan hukum.

OJK juga menjelaskan bahwa penundaan transaksi merupakan tindakan sementara yang memiliki dasar hukum, sebagaimana diatur dalam UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), serta Pasal 47 POJK Nomor 8 Tahun 2023 tentang Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT, dan PPPSPM).

OJK menegaskan, penundaan transaksi berbeda dengan pemblokiran rekening secara permanen. Tindakan tersebut juga tidak serta-merta berarti pemilik rekening telah terbukti melakukan tindak pidana.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

UPDATE

Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo Terlalu Berisiko

Senin, 16 November 2026 | 12:36

Prabowo Ajak ASEAN Perkuat Pengaruh di PBB Lewat Dukungan Bersama

Senin, 16 November 2026 | 12:04

Sidang MPR Pemilihan Wapres Pengganti Gibran Diusulkan Mundur ke 9 Desember

Senin, 16 November 2026 | 12:04

Koalisi Tak Keberatan Prabowo Pilih Kader Gerindra Gantikan Gibran

Senin, 16 November 2026 | 12:01

Kasasi Ditolak, Mantan Sekretaris MA Nurhadi Bakal Segera Dieksekusi KPK

Senin, 16 November 2026 | 11:46

BRILink Agen Berkah Nasution di Medan Jadi Sumber Penghidupan Warga

Senin, 16 November 2026 | 11:44

Wapres Pengganti Gibran Harus Figur Premium

Senin, 16 November 2026 | 11:32

Laba TINS Melonjak 584 Persen, MIND ID Masih Jadi Pemegang Saham Mayoritas

Senin, 16 November 2026 | 11:29

Hanura Minta Prabowo Evaluasi Bahlil Lahadalia

Senin, 16 November 2026 | 11:12

Harga Emas Antam Mulai Naik di Awal Pekan

Senin, 16 November 2026 | 11:09

Selengkapnya