DPR Dilarang Hadapi Pendemo dengan Pendekatan Keamanan

Gelombang aksi demonstrasi massa kembali digelar berbagai elemen masyarakat, mulai dari aliansi warga, kelompok mahasiswa, hingga masyarakat sipil. Rencana aksi massa tersebut akan digelar di depan Gedung DPR pada Kamis 27 Agustus 2026.

Elemen masyarakat yang akan berdemonstrasi di antaranya Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) dan mahasiswa dari beberapa kampus. Mereka membawa sejumlah tuntutan, termasuk terkait RUU Perampasan Aset.

Pengamat Intelijen dan Geopolitik Amir Hamzah meminta pimpinan DPR tidak menghadapi demonstrasi hanya dengan pendekatan keamanan. 

“Pimpinan DPR bisa berdialog dengan demonstran. Komunitas intelijen juga bisa berperan aktif,” kata Amir, dikutip Kamis 27 Agustus 2026.

Menurut dia, dialog merupakan cara penting untuk mencegah aksi penyampaian pendapat berubah menjadi kerusuhan. Indonesia perlu melakukan penataan kembali terhadap sistem politik pascareformasi.

Ia menyebut reformasi telah menghasilkan berbagai perubahan, tetapi pada saat yang sama menimbulkan persoalan baru dalam relasi antara presiden, DPR, partai politik, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat. 

“Reformasi terjebak di dalam. Perlu penataan reformasi. Memperkuat presiden, DPR, serta pengelolaan daerah dengan pusat,” kata Amir.

Ia juga menyoroti peran partai politik sebagai salah satu persoalan dalam sistem politik saat ini. 

“Biang keroknya sudah terjebak reformasi itu partai politik,” kata Amir.

Amir menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto juga menghadapi konsekuensi dari kebijakan pemerintahan sebelumnya.

Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk marah atau mengkritik kebijakan masa lalu pemerintahan Joko Widodo yang dianggap bermasalah. 

Namun Prabowo, menurut Amir, harus mampu melihat persoalan tersebut sebagai tantangan untuk membangun masa depan. 

“Rakyat marah karena kebijakan Jokowi, Prabowo yang menerima akibatnya. Prabowo tahu masa lalu kebijakan buruk Jokowi, tetapi Prabowo menatap masa depan,” pungkas Amir.