Berita

Pendiri Museum Pustaka Peranakan Tionghoa, Azmi Abubakar (kedua dari kiri) bersama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. (Foto: RMOL/Sarah Alifia Suryadi)

Nusantara

Diungkap Sejarawan

Sejarah Tionghoa Hilang dari Ingatan Publik akibat Politik Segregasi dan Asimilasi

RABU, 26 AGUSTUS 2026 | 21:19 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Sejarah dan budaya masyarakat Tionghoa di Indonesia dinilai tidak banyak diketahui publik akibat politik segregasi pada masa kolonial Belanda dan politik asimilasi pada era Orde Baru.

Pendiri Museum Pustaka Peranakan Tionghoa, Azmi Abubakar, mengatakan masyarakat Tionghoa dengan masyarakat setempat yang telah berbaur selama ratusan tahun pernah dipisahkan melalui kebijakan kolonial.

"Ya, kita tahu semenjak masa kolonial Belanda sejarah dan budaya Tionghoa ditutupi. Masyarakat Tionghoa dengan masyarakat setempat yang sudah ratusan tahun berbaur dipisah," kata Azmi dalam Dialog Kebangsaan bertajuk "Mengenang Jejak Perjuangan Tokoh-Tokoh Tionghoa dalam Sejarah Kemerdekaan Indonesia" di Museum Hakka, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Rabu, 26 Agustus 2026.


Ia menyebut politik segregasi Belanda membagi masyarakat ke dalam kelas-kelas. Kondisi tersebut kemudian berlanjut dalam bentuk berbeda pada masa Orde Baru melalui politik asimilasi.

"Kita tahu politik segregasi Belanda, ada kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Pun kemudian kita tahu pada suatu masa Orde Baru orang-orang Tionghoa bukan hanya dipisah dengan saudaranya, tapi identitas Tionghoa dilenyapkan," ujarnya.

Lanjut Azmi, politik asimilasi membuat masyarakat Tionghoa didorong meninggalkan identitas sejarah dan budayanya.

"Orang Tionghoa harus menanggalkan segala identitas sejarah budayanya untuk menjadi orang lain," tegasnya.

Kondisi tersebut, kata Azmi, kemudian berubah pada era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Bacharuddin Jusuf Habibie, Megawati Soekarnoputri, hingga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Inilah yang kemudian dikembalikan oleh Presiden Gus Dur, termasuk Presiden Habibie, Presiden Megawati dan Pak SBY. Mereka mengembalikan budaya dan identitas jati orang Tionghoa menjadi bagian utuh dari bangsa ini," jelasnya.

Azmi menilai keterbatasan pengetahuan publik terhadap sejarah perjuangan masyarakat Tionghoa juga berkaitan dengan minimnya informasi tersebut dalam pendidikan.

Ia mencontohkan keberadaan pejuang Tionghoa yang turut berjuang secara fisik dan militer di berbagai daerah Indonesia, tetapi namanya tidak banyak dikenal generasi muda.

"Masyarakat luas harus tahu bahwa pejuang-pejuang Tionghoa secara fisik, secara militer ada di setiap daerah. Pertanyaannya, daerah mana yang tidak ada? Saya pastikan ada," ungkap Azmi.

Menurutnya, pengungkapan kembali sejarah tersebut penting untuk mengubah cara pandang masyarakat terhadap warga Tionghoa sebagai bagian dari bangsa Indonesia.

"Jika masyarakat luas tahu bahwa ternyata orang Tionghoa juga ikut berjuang, mengangkat senjata, tentu cara pandang akan berubah. Yang ada hanya rasa kekaguman," pungkasnya.


Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Utang dan Delusi Pembangunan

Rabu, 16 September 2026 | 05:52

Tak Ulangi Kesalahan Purbaya, Suahasil Diharapkan Terus Gelorakan Ekonomi Konstitusi

Rabu, 16 September 2026 | 05:22

Pengukuhan Pengurus PERKAPI Bakal Dihadiri Menhum dan Ketua Komisi XIII DPR

Rabu, 16 September 2026 | 04:44

Fungsi KDKMP yang ‘Disabotase’

Rabu, 16 September 2026 | 04:24

Menhan Sjafrie Apresiasi Bantuan Jepang dalam Atasi Karhutla

Rabu, 16 September 2026 | 03:57

Politikus Senior PKS: PPHN Jangan jadi RPJPN Kedua

Rabu, 16 September 2026 | 03:30

38 Aset Senilai Rp846 Miliar Disita Kejagung dalam Kasus Febrie

Rabu, 16 September 2026 | 03:03

Kegiatan Belajar di SMPN 16 Medan Pulih 100 Persen Usai Dilanda Banjir

Rabu, 16 September 2026 | 02:48

WNA Malaysia Laporkan Pamen Polri Terkait Kasus Investasi Emas ke Bareskrim

Rabu, 16 September 2026 | 02:24

Kemensos Apresiasi Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Sulsel Mulai Beroperasi

Rabu, 16 September 2026 | 01:59

Selengkapnya