Berita

Pendiri Museum Pustaka Peranakan Tionghoa, Azmi Abubakar (kedua dari kiri) bersama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. (Foto: RMOL/Sarah Alifia Suryadi)

Nusantara

Diungkap Sejarawan

Sejarah Tionghoa Hilang dari Ingatan Publik akibat Politik Segregasi dan Asimilasi

RABU, 26 AGUSTUS 2026 | 21:19 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Sejarah dan budaya masyarakat Tionghoa di Indonesia dinilai tidak banyak diketahui publik akibat politik segregasi pada masa kolonial Belanda dan politik asimilasi pada era Orde Baru.

Pendiri Museum Pustaka Peranakan Tionghoa, Azmi Abubakar, mengatakan masyarakat Tionghoa dengan masyarakat setempat yang telah berbaur selama ratusan tahun pernah dipisahkan melalui kebijakan kolonial.

"Ya, kita tahu semenjak masa kolonial Belanda sejarah dan budaya Tionghoa ditutupi. Masyarakat Tionghoa dengan masyarakat setempat yang sudah ratusan tahun berbaur dipisah," kata Azmi dalam Dialog Kebangsaan bertajuk "Mengenang Jejak Perjuangan Tokoh-Tokoh Tionghoa dalam Sejarah Kemerdekaan Indonesia" di Museum Hakka, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Rabu, 26 Agustus 2026.


Ia menyebut politik segregasi Belanda membagi masyarakat ke dalam kelas-kelas. Kondisi tersebut kemudian berlanjut dalam bentuk berbeda pada masa Orde Baru melalui politik asimilasi.

"Kita tahu politik segregasi Belanda, ada kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Pun kemudian kita tahu pada suatu masa Orde Baru orang-orang Tionghoa bukan hanya dipisah dengan saudaranya, tapi identitas Tionghoa dilenyapkan," ujarnya.

Lanjut Azmi, politik asimilasi membuat masyarakat Tionghoa didorong meninggalkan identitas sejarah dan budayanya.

"Orang Tionghoa harus menanggalkan segala identitas sejarah budayanya untuk menjadi orang lain," tegasnya.

Kondisi tersebut, kata Azmi, kemudian berubah pada era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Bacharuddin Jusuf Habibie, Megawati Soekarnoputri, hingga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Inilah yang kemudian dikembalikan oleh Presiden Gus Dur, termasuk Presiden Habibie, Presiden Megawati dan Pak SBY. Mereka mengembalikan budaya dan identitas jati orang Tionghoa menjadi bagian utuh dari bangsa ini," jelasnya.

Azmi menilai keterbatasan pengetahuan publik terhadap sejarah perjuangan masyarakat Tionghoa juga berkaitan dengan minimnya informasi tersebut dalam pendidikan.

Ia mencontohkan keberadaan pejuang Tionghoa yang turut berjuang secara fisik dan militer di berbagai daerah Indonesia, tetapi namanya tidak banyak dikenal generasi muda.

"Masyarakat luas harus tahu bahwa pejuang-pejuang Tionghoa secara fisik, secara militer ada di setiap daerah. Pertanyaannya, daerah mana yang tidak ada? Saya pastikan ada," ungkap Azmi.

Menurutnya, pengungkapan kembali sejarah tersebut penting untuk mengubah cara pandang masyarakat terhadap warga Tionghoa sebagai bagian dari bangsa Indonesia.

"Jika masyarakat luas tahu bahwa ternyata orang Tionghoa juga ikut berjuang, mengangkat senjata, tentu cara pandang akan berubah. Yang ada hanya rasa kekaguman," pungkasnya.


Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Bahlil Tak Boleh Seenaknya Jadikan Ujung Kulon Wilayah Usaha Pertambangan

Selasa, 17 November 2026 | 18:21

Konsumsi Naik Belum Tentu Daya Beli Pulih

Selasa, 17 November 2026 | 18:04

Pemerintah Tak Akan Pindahkan Badak Jawa ke Alas Purwo Tanpa Kajian Ilmiah

Selasa, 17 November 2026 | 17:53

Menyorot Kebijakan PIT dan PNBP

Selasa, 17 November 2026 | 17:36

Mengenal Badak Jawa yang Hanya Ada di Taman Nasional Ujung Kulon

Selasa, 17 November 2026 | 17:15

Mengenal Ragam Tradisi dan Etnik Borneo di Kampung Budaya Sarawak

Selasa, 17 November 2026 | 17:14

MA Harus Menata Ulang Perlawanan Perdata Terhadap Putusan Berkekuatan Tetap

Selasa, 17 November 2026 | 17:14

Pramono-Tito Sepakati Skema Pendanaan Rp7,5 Triliun untuk Jakarta

Selasa, 17 November 2026 | 17:10

Kuasai Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra Punya Modal jadi Gantikan Gibran

Selasa, 17 November 2026 | 17:07

Profil Ahmad Muzani, Dasco, dan Sugiono yang Masuk Bursa Cawapres Prabowo

Selasa, 17 November 2026 | 17:02

Selengkapnya