Berita

Mantan Wakil Rektor Universitas Bung Karno (UBK), Dr. Teguh Santosa. (Foto: Dok. RMOL)

Politik

Mantan Warek UBK Sebut Pernyataan Budi Arie Bentuk Hasutan Politik Berbahaya

SELASA, 25 AGUSTUS 2026 | 11:11 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Pernyataan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi yang menyinggung kesiapan pendukung Joko Widodo menghadapi skenario pergantian Presiden Prabowo Subianto sebelum 2029 dinilai sebagai bentuk hasutan politik membahayakan bagi tatanan stabilitas nasional.

Kritik keras tersebut disampaikan mantan Wakil Rektor Universitas Bung Karno (UBK), Dr. Teguh Santosa. Menurutnya, melempar spekulasi percepatan pergantian kepemimpinan di tengah jalannya pemerintahan merupakan tindakan tidak etis dan nirfaedah.

"Pernyataan tersebut jelas-jelas merupakan hasutan politik yang berpotensi membelah konsentrasi publik dan merusak tatanan stabilitas nasional yang sedang dibangun," ujar Teguh Santosa, Selasa, 25 Agustus 2026.


Dosen Hubungan Internasional ini memandang skenario semacam itu justru menciptakan kegaduhan tidak perlu di tengah upaya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merealisasikan berbagai program strategis kerakyatan. Ia lantas mempertanyakan motif serta urgensi di balik wacana yang dinilai memicu ketegangan antar-faksi politik tersebut.

Teguh turut menyoroti dugaan adanya agenda terselubung. Menurutnya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo patut diduga berada di balik layar atau merestui narasi pergantian kepemimpinan di tengah jalan ini demi kepentingan politik keluarga.

Ia menduga skenario melengserkan presiden sebelum masa jabatannya habis dirancang untuk menguntungkan putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka agar dapat mengambil alih kursi kepemimpinan nasional secara instan tanpa melalui proses pemilu penuh.

Padahal, kata Teguh, mandat rakyat yang diberikan kepada Prabowo Subianto memiliki legitimasi konstitusional yang sangat kuat. Segala bentuk manuver atau spekulasi liar mengenai pemberhentian presiden tanpa dasar hukum yang sah mencederai prinsip demokrasi konstitusional.

Oleh karena itu, ia mengingatkan elite politik maupun pimpinan organisasi relawan untuk menghentikan politik adu domba dan narasi benturan demi ambisi mempertahankan dinasti politik.

Seluruh elemen bangsa diimbau beralih fokus mendukung kinerja pemerintahan saat ini dalam menyelesaikan tantangan ekonomi, ketahanan pangan, dan penciptaan lapangan kerja, ketimbang memelihara kalkulasi kekuasaan sempit.

"Demokrasi kita membutuhkan etika dan kedewasaan. Menghormati mandat rakyat hingga 2029 adalah komitmen konstitusional yang wajib dijaga bersama tanpa provokasi yang memperkeruh suasana," tegas Teguh.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polda Metro Jelaskan Alasan Cakra Adi Ditangkap

Sabtu, 21 November 2026 | 12:25

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Dicabut, PT RAPP Singgung Penyerapan Puluhan Ribu Tenaga Kerja

Sabtu, 21 November 2026 | 12:13

Legislator PAN Kirim Bantuan Sembako dan Selimut bagi Korban Banjir Agam

Sabtu, 21 November 2026 | 11:59

UMP Jawa Tengah 2027 Naik 14,10 Persen, Tertinggi dalam 10 Tahun

Sabtu, 21 November 2026 | 11:44

Produksi Mobil Nasional Tembus 1,1 Juta Unit, Penjualan Naik 20 Persen

Sabtu, 21 November 2026 | 11:28

Biaya Distribusi Gas Mahal, Industri RI Terancam Kehilangan Daya Saing

Sabtu, 21 November 2026 | 11:17

Buyback Emas Antam Anjlok Rp50.000, Satu Gram Dibanderol Rp2 Juta

Sabtu, 21 November 2026 | 10:58

DJP Kantongi Rp60,1 Triliun dari Setoran Pajak Digital hingga Oktober 2026

Sabtu, 21 November 2026 | 10:42

Lanjutkan Buyback, ELSA Siapkan Dana Rp84,5 Miliar untuk Jaga Stabilitas Saha

Sabtu, 21 November 2026 | 10:36

Pembentukan Tim Penjaringan Munas Perbakin 2026 Diduga Cacat Aturan

Sabtu, 21 November 2026 | 10:22

Selengkapnya