Berita

Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni di KPK/RMOL

Hukum

KPK Masih Tunggu Konfirmasi Stafsus Raja Juli yang Mangkir Pemeriksaan

SENIN, 24 AGUSTUS 2026 | 18:36 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menunggu konfirmasi dari Staf Khusus Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni, Andi Saiful Haq, yang tidak hadir dalam pemeriksaan sebagai saksi terkait perkara dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuantan Singingi (Kuansing), Riau.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, penyidik masih menunggu konfirmasi dari Andi mengenai ketidakhadirannya dalam pemeriksaan pada Jumat, 21 Agustus 2026.

"Penyidik masih menunggu konfirmasinya. Karena pada prinsipnya keterangan setiap saksi adalah untuk membantu proses penyidikan dalam pengungkapan suatu perkara," kata Budi kepada wartawan di Jakarta, Senin, 24 Agustus 2026.


Ia menerangkan, penyidik akan berkoordinasi untuk menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Andi.

"Saksi dimaksud tidak hadir, penyidik akan koordinasikan untuk penjadwalan ulangnya," ujar Budi.

Andi dijadwalkan diperiksa sebagai saksi untuk mendalami perkara dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pengurusan rekomendasi pelepasan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Kabupaten Kuansing.

Selain itu, penyidik juga akan mendalami rangkaian pertemuan antara Bupati Kuansing, Suhardiman Amby dengan Menhut Raja Juli serta proses pengembalian uang yang sebelumnya diduga diberikan Suhardiman kepada Menhut.

KPK sebelumnya mengungkapkan dugaan pemberian uang sebesar 14.000 dolar Singapura dari Suhardiman kepada Sekjen PSI itu. Uang tersebut kemudian dikembalikan kepada pihak Pemkab Kuansing.

Dalam proses penyidikan, KPK menemukan dugaan adanya selisih antara nominal uang yang diberikan dengan uang yang dikembalikan. Karena itu, penyidik membutuhkan keterangan pihak-pihak yang mengetahui proses pemberian maupun pengembalian uang tersebut.


Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polda Metro Jelaskan Alasan Cakra Adi Ditangkap

Sabtu, 21 November 2026 | 12:25

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Dicabut, PT RAPP Singgung Penyerapan Puluhan Ribu Tenaga Kerja

Sabtu, 21 November 2026 | 12:13

Legislator PAN Kirim Bantuan Sembako dan Selimut bagi Korban Banjir Agam

Sabtu, 21 November 2026 | 11:59

UMP Jawa Tengah 2027 Naik 14,10 Persen, Tertinggi dalam 10 Tahun

Sabtu, 21 November 2026 | 11:44

Produksi Mobil Nasional Tembus 1,1 Juta Unit, Penjualan Naik 20 Persen

Sabtu, 21 November 2026 | 11:28

Biaya Distribusi Gas Mahal, Industri RI Terancam Kehilangan Daya Saing

Sabtu, 21 November 2026 | 11:17

Buyback Emas Antam Anjlok Rp50.000, Satu Gram Dibanderol Rp2 Juta

Sabtu, 21 November 2026 | 10:58

DJP Kantongi Rp60,1 Triliun dari Setoran Pajak Digital hingga Oktober 2026

Sabtu, 21 November 2026 | 10:42

Lanjutkan Buyback, ELSA Siapkan Dana Rp84,5 Miliar untuk Jaga Stabilitas Saha

Sabtu, 21 November 2026 | 10:36

Pembentukan Tim Penjaringan Munas Perbakin 2026 Diduga Cacat Aturan

Sabtu, 21 November 2026 | 10:22

Selengkapnya