Berita

Ketua Bidang OKP Kemahasiswaan, LSM dan Ormas PB PMII, M. Muham Tahsir. (Foto: Istimewa)

Politik

PB PMII:

Demonstrasi Rawan Anarkisme, Mahasiswa Didorong Pilih Cara Konstruktif

SELASA, 18 AGUSTUS 2026 | 16:46 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Aksi demonstrasi yang belakangan kembali menjadi perhatian publik perlu disikapi secara bijak agar penyampaian aspirasi tidak bergeser menjadi tindakan anarkis.

Ketua Bidang OKP Kemahasiswaan, LSM dan Ormas PB PMII, M. Muham Tahsir mengatakan, pengalaman aksi pada Agustus tahun sebelumnya harus menjadi pembelajaran bagi mahasiswa dan masyarakat.

Menurut Tahsir, aksi demonstrasi merupakan bagian dari penyampaian aspirasi dalam kehidupan demokrasi. Namun, pelaksanaannya tetap perlu memperhatikan ketertiban umum dan dilakukan melalui cara-cara yang damai serta konstitusional.


"Aksi demonstrasi belakangan ini perlu disikapi secara bijak, mengingat pengalaman aksi pada Agustus tahun sebelumnya yang ternyata diwarnai dengan aksi anarkis berupa pengerusakan dan pembakaran hingga penjarahan," ujar Tahsir dalam keterangannya, Selasa 18 Agustus 2026.

Tahsir menilai tindakan anarkis dalam aksi demonstrasi berpotensi menggeser substansi tuntutan yang ingin disampaikan. Aspirasi yang semestinya menjadi bagian dari kontrol sosial justru dapat berubah menjadi tindakan destruktif apabila disertai pengerusakan, pembakaran, atau penjarahan.

"Lebih jauh lagi, akan merusak citra mahasiswa dan demokrasi Indonesia," kata Tahsir.

Menurut Tahsir, penyampaian pendapat merupakan hak masyarakat yang perlu dijaga dalam negara demokrasi. Namun, hak tersebut juga harus dijalankan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial.

"Mahasiswa dan masyarakat diharapkan mengutamakan penyampaian aspirasi secara damai dan konstitusional," kata Tahsir.

Tahsir juga mendorong mahasiswa dan masyarakat mempertimbangkan bentuk partisipasi publik lain yang lebih konstruktif. Menurut dia, demonstrasi bukan satu-satunya cara untuk menyampaikan gagasan maupun mendorong perubahan.

Sejumlah kegiatan dapat menjadi ruang bagi masyarakat, khususnya kalangan mahasiswa, untuk menyampaikan kritik sekaligus menawarkan solusi.

Kegiatan tersebut antara lain diskusi publik, kegiatan sosial, kajian, maupun aktivitas komunitas yang memiliki dampak langsung bagi masyarakat.

"Mahasiswa dan masyarakat diharapkan mengutamakan penyampaian aspirasi secara damai dan konstitusional serta mempertimbangkan kegiatan alternatif yang lebih konstruktif," kata Tahsir.

Tahsir berharap dinamika aksi demonstrasi yang terjadi saat ini tidak menimbulkan polarisasi lebih luas di tengah masyarakat. Menurut dia, perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar dalam demokrasi selama disampaikan dengan cara yang bertanggung jawab.

"Penyampaian kritik yang berbasis data, argumentasi, dan dilakukan secara damai dinilai lebih mampu menjaga substansi perjuangan sekaligus mempertahankan kepercayaan publik terhadap gerakan mahasiswa," pungkas Tahsir.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

KPK Panggil VP PT Valbury Asia Futures di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:31

Karhutla Ancam Orangutan, Puluhan Satwa Dievakuasi

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:23

Kepala BPGMN hingga Menkopolkam Merapat ke Istana Jelang Ratas Karhutla

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:22

Ancaman MSCI, Sudah Tepat OJK Sanksi Emiten Milik Prajogo Pangestu dan Franky Widjaja

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:20

Pemerintah Jangan Anggap Remeh Hasil Survei

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:09

Kasus Dugaan Suap, KPK Panggil Pejabat Pemkab Lombok Barat dan Staf Hotel

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:09

Roadmap IHT Dibutuhkan untuk Jamin Kepastian Usaha

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:05

Terancam Turun Kelas, BEI Temui MSCI Sore Ini

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:51

Kasus Suap Asuransi Perkapalan Pelni, KPK Panggil Petinggi Pialang Asuransi

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:45

Komisi III DPR Dukung Kapolri Dorong MUI Kaji Fatwa soal Vape

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:39

Selengkapnya