Berita

Ilustrasi (Artificial Inteligence)

Dunia

Myanmar Verifikasi 309 Ribu Rohingya, Repatriasi Masih Terkendala Keamanan

Oleh: Alexandra Nur Cahya
SELASA, 18 AGUSTUS 2026 | 15:31 WIB

Pemerintah Myanmar untuk pertama kalinya secara resmi mengakui hampir 309 ribu pengungsi Rohingya di Bangladesh sebagai mantan penduduk Negara Bagian Rakhine. Pengakuan tersebut membuka peluang pemulangan para pengungsi setelah kondisi keamanan di wilayah tersebut membaik.

Kementerian Luar Negeri Myanmar menyatakan sebanyak 308.975 pengungsi Rohingya telah diverifikasi sebagai mantan penduduk Rakhine.

"Myanmar akan menerima para pengungsi yang telah diverifikasi sebagai mantan penduduk Negara Bagian Rakhine ketika situasi keamanan di Rakhine menjadi lebih stabil," ujar Kementerian Luar Negeri Myanmar, dikutip dari Anadolu Agency, Selasa 18 Agustus 2026.


Meski demikian, belum diketahui kapan proses pemulangan tersebut akan dimulai. Upaya sebelumnya yang dilakukan Myanmar dan Bangladesh untuk merealisasikan repatriasi juga berulang kali gagal.

Rencana pemulangan semakin kompleks karena konflik antara militer Myanmar dan Tentara Arakan masih berlangsung. Kelompok bersenjata tersebut kini menguasai sebagian besar wilayah Rakhine.

Situasi keamanan tersebut menjadi salah satu kendala utama bagi pelaksanaan repatriasi, meski Myanmar telah memberikan pengakuan terhadap status para pengungsi sebagai mantan penduduk Rakhine.

Bangladesh selama ini menegaskan bahwa repatriasi harus dilakukan secara sukarela, aman, dan berkelanjutan. Di sisi lain, para pengungsi Rohingya meminta jaminan keamanan, kewarganegaraan, serta pemenuhan hak-hak dasar sebelum bersedia kembali ke Myanmar.


Mahasiswa program magang




Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

UPDATE

Gus Lilur Ungkap Pencatutan Nama Prabowo di Muktamar NU, Duit Ratusan Miliar Diduga Mengalir

Minggu, 27 September 2026 | 22:06

DIM RUU Ketenagakerjaan Membengkak

Minggu, 27 September 2026 | 20:53

Semarak Diwali Mulai Terasa di Jakarta Lewat Diwali Bazaar 2026

Minggu, 27 September 2026 | 20:30

Syarat Capres Didukung Minimal Dua Fraksi Bisa Mengunci Suara Rakyat

Minggu, 27 September 2026 | 19:52

Ustaz Das’ad Latif Ajak Warga Hidup Sesuai Kemampuan

Minggu, 27 September 2026 | 19:31

Di Malaysia, Utusan MUI Sampaikan Pesan Kemerdekaan untuk Palestina

Minggu, 27 September 2026 | 19:17

DPD Geram, Buku Memburu Muhammad Diduga Lecehkan Agama Islam

Minggu, 27 September 2026 | 18:50

Setelah Viral, Dishub Sidak Tarif Valet di Jaksel

Minggu, 27 September 2026 | 18:31

Mantan Bendahara PPP Habil Marati Wafat

Minggu, 27 September 2026 | 18:17

Dugaan Penyelewengan Bantuan Kemanusiaan di Kamp Tindouf Mencuat

Minggu, 27 September 2026 | 17:41

Selengkapnya