Berita

Ilustrasi (Artificial Inteligence)

Dunia

Myanmar Verifikasi 309 Ribu Rohingya, Repatriasi Masih Terkendala Keamanan

Oleh: Alexandra Nur Cahya
SELASA, 18 AGUSTUS 2026 | 15:31 WIB

Pemerintah Myanmar untuk pertama kalinya secara resmi mengakui hampir 309 ribu pengungsi Rohingya di Bangladesh sebagai mantan penduduk Negara Bagian Rakhine. Pengakuan tersebut membuka peluang pemulangan para pengungsi setelah kondisi keamanan di wilayah tersebut membaik.

Kementerian Luar Negeri Myanmar menyatakan sebanyak 308.975 pengungsi Rohingya telah diverifikasi sebagai mantan penduduk Rakhine.

"Myanmar akan menerima para pengungsi yang telah diverifikasi sebagai mantan penduduk Negara Bagian Rakhine ketika situasi keamanan di Rakhine menjadi lebih stabil," ujar Kementerian Luar Negeri Myanmar, dikutip dari Anadolu Agency, Selasa 18 Agustus 2026.


Meski demikian, belum diketahui kapan proses pemulangan tersebut akan dimulai. Upaya sebelumnya yang dilakukan Myanmar dan Bangladesh untuk merealisasikan repatriasi juga berulang kali gagal.

Rencana pemulangan semakin kompleks karena konflik antara militer Myanmar dan Tentara Arakan masih berlangsung. Kelompok bersenjata tersebut kini menguasai sebagian besar wilayah Rakhine.

Situasi keamanan tersebut menjadi salah satu kendala utama bagi pelaksanaan repatriasi, meski Myanmar telah memberikan pengakuan terhadap status para pengungsi sebagai mantan penduduk Rakhine.

Bangladesh selama ini menegaskan bahwa repatriasi harus dilakukan secara sukarela, aman, dan berkelanjutan. Di sisi lain, para pengungsi Rohingya meminta jaminan keamanan, kewarganegaraan, serta pemenuhan hak-hak dasar sebelum bersedia kembali ke Myanmar.


Mahasiswa program magang




Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Turbulensi Kepercayaan dalam Teropong Nobel Ekonomi

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 22:16

Jadi Tersangka KPK, Bupati Klaten Didepak PDIP

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:45

Kapolri Rangkul Ulama Jatim untuk Jaga Kamtibmas

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:32

Ilham Habibie hingga Chappy Hakim Dianugerahi Golden PIN INACA

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:02

DPR: Kehadiran Kapolri di BEI Sinyal Negara Serius Menegakkan Hukum

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 20:33

Ketua Gappura Minta DPR Turun Tangan Mediasi PHK dan GHS di Krakatau Steel

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 19:35

Walhi Soroti Tanggung Jawab Lintas Sektor dalam Penanganan Karhutla

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 19:28

Kementerian UMKM Pulihkan 908 Usaha Terdampak Bencana di Sumatera

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 18:51

Komjak Diminta Turun Tangan Teliti JPU di Kasus Febrie

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 18:30

Surati Presiden Prabowo, YLKI Minta Menteri Bahlil Dicopot

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 17:49

Selengkapnya