Berita

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa. (Foto: RMOL/Alifia)

Bisnis

Anggaran Subsidi 2027 Tembus Rp387 Triliun, Naik 15,1 Persen

SELASA, 18 AGUSTUS 2026 | 14:31 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Pemerintah menyiapkan anggaran subsidi sebesar Rp387,88 triliun dalam RAPBN 2027. Anggaran tersebut terdiri dari subsidi energi Rp272,94 triliun dan subsidi nonenergi Rp114,93 triliun.

Dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2027 anggaran yang disiapkan pemerintah tahun depan naik 15,1 persen dibandingkan outlook realisasi subsidi pada 2026 yang diperkirakan mencapai Rp337,1 triliun.

"Pada RAPBN 2027, anggaran belanja subsidi direncanakan sebesar Rp387,88 triliun, terdiri atas subsidi energi sebesar Rp272,94 triliun dan subsidi nonenergi sebesar Rp114,93 triliun," tulis pemerintah dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2027, dikutip Selasa  18 Agustus 2026.


Untuk subsidi energi, anggaran akan disalurkan untuk tiga komoditas, yakni BBM tertentu, LPG 3 kilogram, dan listrik. Subsidi BBM tertentu mendapat alokasi Rp28,7 triliun. Angka ini naik 8,7 persen dibandingkan outlook 2026 sebesar Rp26,4 triliun.

Kemudian subsidi LPG 3 kilogram dialokasikan sebesar Rp114,1 triliun atau naik 26,21 persen dibandingkan outlook tahun ini sebesar Rp90,4 triliun.

Sementara subsidi listrik mendapat pagu terbesar, yakni Rp130,1 triliun. Jumlah tersebut meningkat 17,84 persen dibandingkan outlook 2026 sebesar Rp110,4 triliun.

Di sisi lain, pemerintah menyiapkan anggaran subsidi nonenergi sebesar Rp114,93 triliun pada 2027. Pagu ini naik 4,6 persen dibandingkan outlook 2026 sebesar Rp109,9 triliun.

Subsidi nonenergi tersebut akan digunakan untuk subsidi pupuk, subsidi public service obligation (PSO), subsidi bunga kredit program, serta subsidi pajak ditanggung pemerintah (DTP).

Untuk subsidi pupuk dialokasikan Rp48,2 triliun, sedangkan subsidi bunga kredit program sebesar Rp46,5 triliun dan subsidi pajak DTP Rp10,4 triliun. Adapun subsidi dalam rangka PSO mendapat alokasi Rp9,8 triliun.

Anggaran tersebut terdiri atas subsidi PSO angkutan kereta api kelas ekonomi Rp6,3 triliun, subsidi PSO angkutan laut penumpang kelas ekonomi Rp3,2 triliun, serta subsidi PSO kewajiban pelayanan publik bidang pers Rp200 miliar.


Populer

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

UPDATE

Pernah Puji LSP Kapolri Terbaik, Habiburokhman Ungkap Istilah ‘Perkalian Nol’

Minggu, 08 November 2026 | 04:30

Penahanan LSP Jadi Pukulan Berat bagi Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 04:18

Pengamat Puji Ketenangan Jokowi saat Tunjukkan Ijazah di Persidangan

Minggu, 08 November 2026 | 04:00

Ziarah ke Makam Bung Karno, Sekjen PDIP: Kekuasaan itu untuk Rakyat

Minggu, 08 November 2026 | 03:32

Penyadapan Prabowo Mustahil Bukan untuk Tujuan Makar

Minggu, 08 November 2026 | 03:19

Kolaborasi PAM Jaya dan Pemkot Jaktim Hadirkan Sarana Tinju di Kampung Melayu

Minggu, 08 November 2026 | 03:00

Wapres Gibran Tidak Lagi Memiliki Legitimasi sebagai Pemimpin

Minggu, 08 November 2026 | 02:32

Ada Aroma Kuat Makar di Balik Penyadapan terhadap Prabowo

Minggu, 08 November 2026 | 02:22

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Wapres Gibran Wajib Menghormati Putusan MA

Minggu, 08 November 2026 | 01:43

Selengkapnya