Berita

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa. (Foto: RMOL/Alifia)

Bisnis

Anggaran Subsidi 2027 Tembus Rp387 Triliun, Naik 15,1 Persen

SELASA, 18 AGUSTUS 2026 | 14:31 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Pemerintah menyiapkan anggaran subsidi sebesar Rp387,88 triliun dalam RAPBN 2027. Anggaran tersebut terdiri dari subsidi energi Rp272,94 triliun dan subsidi nonenergi Rp114,93 triliun.

Dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2027 anggaran yang disiapkan pemerintah tahun depan naik 15,1 persen dibandingkan outlook realisasi subsidi pada 2026 yang diperkirakan mencapai Rp337,1 triliun.

"Pada RAPBN 2027, anggaran belanja subsidi direncanakan sebesar Rp387,88 triliun, terdiri atas subsidi energi sebesar Rp272,94 triliun dan subsidi nonenergi sebesar Rp114,93 triliun," tulis pemerintah dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2027, dikutip Selasa  18 Agustus 2026.


Untuk subsidi energi, anggaran akan disalurkan untuk tiga komoditas, yakni BBM tertentu, LPG 3 kilogram, dan listrik. Subsidi BBM tertentu mendapat alokasi Rp28,7 triliun. Angka ini naik 8,7 persen dibandingkan outlook 2026 sebesar Rp26,4 triliun.

Kemudian subsidi LPG 3 kilogram dialokasikan sebesar Rp114,1 triliun atau naik 26,21 persen dibandingkan outlook tahun ini sebesar Rp90,4 triliun.

Sementara subsidi listrik mendapat pagu terbesar, yakni Rp130,1 triliun. Jumlah tersebut meningkat 17,84 persen dibandingkan outlook 2026 sebesar Rp110,4 triliun.

Di sisi lain, pemerintah menyiapkan anggaran subsidi nonenergi sebesar Rp114,93 triliun pada 2027. Pagu ini naik 4,6 persen dibandingkan outlook 2026 sebesar Rp109,9 triliun.

Subsidi nonenergi tersebut akan digunakan untuk subsidi pupuk, subsidi public service obligation (PSO), subsidi bunga kredit program, serta subsidi pajak ditanggung pemerintah (DTP).

Untuk subsidi pupuk dialokasikan Rp48,2 triliun, sedangkan subsidi bunga kredit program sebesar Rp46,5 triliun dan subsidi pajak DTP Rp10,4 triliun. Adapun subsidi dalam rangka PSO mendapat alokasi Rp9,8 triliun.

Anggaran tersebut terdiri atas subsidi PSO angkutan kereta api kelas ekonomi Rp6,3 triliun, subsidi PSO angkutan laut penumpang kelas ekonomi Rp3,2 triliun, serta subsidi PSO kewajiban pelayanan publik bidang pers Rp200 miliar.


Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Wabah DBD Bangladesh Makin Parah, 42.590 Dirawat dan 117 Lainnya Meninggal Dunia

Senin, 07 September 2026 | 12:27

Purbaya Ajukan Anggaran Kemenkeu Rp49,8 Triliun di 2027

Senin, 07 September 2026 | 12:14

Public Expose Live 2026, 45 Emiten Siap Buka Kinerja dan Prospek Usaha

Senin, 07 September 2026 | 12:04

Kini Giliran Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Bengkulu Dipanggil KPK

Senin, 07 September 2026 | 11:53

Komisi VIII DPR Desak Pemerintah Perkuat Kesiapsiagaan Erupsi Gunung Api

Senin, 07 September 2026 | 11:41

Wamenhaj Tekankan Revitalisasi KBIHU dan Pelindungan Jemaah dari Travel Bermasalah

Senin, 07 September 2026 | 11:33

Harga Minyak Naik Lagi Sentuh Level 96 Dolar AS

Senin, 07 September 2026 | 11:25

Ombudsman Soroti Peredaran Narkoba dan Pungli di Lapas

Senin, 07 September 2026 | 11:21

Cadangan Devisa RI Agustus 2026 Capai Rp2.582 Triliun, Naik 1,2 Miliar Dolar AS

Senin, 07 September 2026 | 11:19

Belanja Mitigasi Jadi Investasi Hadapi Erupsi Gunung Api

Senin, 07 September 2026 | 11:12

Selengkapnya