Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. (Foto: RMOL/Alifia)
Target lifting minyak dan gas (migas) sebesar 610 ribu barel per hari (bph) yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto dinilai dapat dicapai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melalui sejumlah kebijakan yang saat ini telah berjalan.
Pakar kebijakan publik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran (FISIP Unpad), Bonti Wiradinata, menilai target lifting 610 ribu bph tidak semata-mata dapat dilihat sebagai angka produksi.
“Target 610.000 barel per hari pada RAPBN 2027 memiliki fungsi sebagai pertahanan dasar (defensive baseline) untuk menjaga daya tawar (bargaining power) Indonesia di tengah volatilitas pasar global,” ujar Bonti dalam keterangannya, Selasa, 18 Agustus 2026.
Menurut Bonti, target tersebut memiliki posisi strategis dalam menjaga ketahanan energi Indonesia di tengah ketidakpastian geopolitik dan volatilitas pasar energi global.
Ia menilai arah kebijakan Kementerian ESDM melalui percepatan eksplorasi lapangan baru (greenfield), optimalisasi lapangan eksisting dengan teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR), serta perbaikan iklim investasi merupakan kombinasi kebijakan yang tepat untuk menjawab persoalan penurunan produksi minyak nasional.
“Dari sudut pandang kebijakan publik, kombinasi tiga strategi tersebut dinilai tepat sasaran karena mengadopsi pendekatan tritunggal intervensi kebijakan, intervensi jangka pendek, jangka panjang, dan penyediaan fasilitas fiskal, untuk menyelesaikan akar masalah penurunan produksi hulu migas,” tutur Bonti.
Selain itu, Bonti menilai perbaikan iklim investasi menjadi instrumen penting mengingat eksplorasi hulu migas membutuhkan modal besar dan memiliki risiko tinggi.
“Insentif fiskal, fleksibilitas skema kontrak hingga pemangkasan perizinan dapat meningkatkan daya tarik investasi hulu migas Indonesia,” ucapnya.
Bonti juga menilai penekanan Menteri Bahlil terhadap peningkatan lifting dan eksplorasi untuk mengurangi ketergantungan impor sejalan dengan agenda besar ketahanan energi. Peningkatan produksi domestik tidak hanya penting untuk menjaga pasokan, tetapi juga dapat mengurangi tekanan impor di tengah ketidakpastian harga minyak dunia.
“Penerimaan negara dari migas dapat difungsikan untuk menjaga stabilitas makroekonomi Indonesia sekaligus mendanai infrastruktur energi terbarukan. Dan bila dikelola dengan baik, ini akan sangat menjanjikan dan prospektif,” sambungnya.
Sementara itu, pakar ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menilai target lifting 610 ribu bph menghadapi tantangan, terutama karena kondisi cadangan minyak nasional dan banyaknya lapangan yang telah memasuki usia matang.
Berdasarkan tren historis, kata Fahmy, produksi minyak Indonesia berada di kisaran 600 ribu bph dan cenderung mengalami penurunan.
Fahmy mengatakan kondisi tersebut membuat upaya mempertahankan produksi minyak membutuhkan kerja ekstra. Meski demikian, ia mengakui berbagai upaya yang dilakukan selama ini telah mampu meningkatkan produksi, antara lain melalui penggunaan teknologi, optimalisasi sumur tua, serta pengembangan sumur rakyat.
“Selama setahun memang berbagai upaya dilakukan secara mati-matian. Misalnya penggunaan teknologi dalam eksplorasi, kemudian memanfaatkan sumur-sumur tua, dan juga mendorong sumur rakyat,” kata Fahmy.
Lebih lanjut, Fahmy meyakini keberlanjutan berbagai langkah tersebut menjadi penting agar produksi yang telah dicapai dapat dipertahankan. Karena itu, optimalisasi produksi perlu dilakukan secara konsisten di tengah tantangan penurunan alamiah produksi lapangan minyak.
“Kalau upaya-upaya yang pernah dilakukan tadi tidak dilanjutkan, saya kira akan sulit untuk mencapai peningkatan atau bahkan mempertahankan produksi sekitar 608 ribu barel per hari,” demikian Fahmy.
