Berita

Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto. (Foto: RMOL/Faisal Aristama)

Politik

PDIP: Ekonomi Harus 'Indonesianomics'

SENIN, 17 AGUSTUS 2026 | 15:10 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

DPP PDIP mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang menggaungkan kembali asas Marhaenisme sebagai filosofi di balik arah kebijakan ekonomi Prabowonomics.

Kendati mengapresiasi pengakuan itu, PDIP mengingatkan agar Marhaenisme tidak sekadar menjadi istilah politik, melainkan dibuktikan lewat kebijakan konkret yang berpihak pada rakyat kecil di akar rumput.

"Marhaenisme ini kan suatu asas, teori perjuangan, dan cara bagaimana Indonesia mencapai merdeka," kata Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin 17 Agustus 2026.


Hasto mengurai bahwa esensi Marhaenisme yang dicetuskan Bung Karno menekankan pada kedaulatan rakyat miskin, khususnya kaum petani dan pekerja kecil. 

Oleh karena itu, jika Prabowonomics mengadopsi semangat Marhaenisme, indikator utamanya harus terlihat dari penguatan alat produksi rakyat.

"Ketika kita berteriak 'Marhaenisme', maka bagaimana petani itu bisa berdaulat, bagaimana petani bisa mendapatkan tanah sebagai alat produksinya, mendapatkan mekanisasi pertanian untuk meningkatkan kualitas produknya, serta benih-benih unggul karya anak bangsa," kata Hasto.

Lebih jauh, Hasto mengungkapkan bahwa PDIP sebenarnya lebih mendorong penggunaan istilah Indonesianomics. 

Menurutnya, konsep ekonomi Indonesia sejatinya telah dirumuskan secara kokoh oleh para pendiri bangsa melalui Pancasila, UUD 1945, dan Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana demi mewujudkan cita-cita Trisakti.

Ia menegaskan, keberhasilan visi ekonomi seorang Presiden tidak ditentukan oleh pilihan nama atau penamaan konsep di awal, melainkan dari pengakuan rakyat atas hasil kerjanya.

"Jadi bukan dari namanya dulu, tapi dari kerja konkretnya di dalam mengubah persoalan struktural memakmurkan rakyat, baru rakyat memberikan pengakuan," pungkas Hasto.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

UPDATE

PLN Gercep Pulihkan Listrik Pascagempa NTT: Bukti Negara Hadir

Senin, 17 Agustus 2026 | 16:26

Peduli NTT, Pemkab Tuban Batalkan Pesta Kemerdekaan

Senin, 17 Agustus 2026 | 16:15

Tunda Agenda Internal, PDIP Fokus Bantu Korban Gempa NTT

Senin, 17 Agustus 2026 | 16:00

Ketika Emak-emak Mengamuk di Depan Kepala BGN

Senin, 17 Agustus 2026 | 15:50

HUT RI Momentum Bangkit Bersama di Tengah Duka Gempa

Senin, 17 Agustus 2026 | 15:49

Operasional Pelabuhan Marina Disetop Pangkas Pendapatan Daerah Rp11 Miliar

Senin, 17 Agustus 2026 | 15:33

PKS Yakin Rakyat Aceh Konsisten Bersama NKRI

Senin, 17 Agustus 2026 | 15:30

BI Luncurkan Kartu Kredit Indonesia, Bisa Dipakai via QRIS

Senin, 17 Agustus 2026 | 15:27

Bitcoin Menguat Terimbas Sentimen Positif Pasar Kripto Global

Senin, 17 Agustus 2026 | 15:19

HUT Ke-81 RI Diwarnai Duka Gempa NTT: Ada Kesedihan di Tengah Perayaan

Senin, 17 Agustus 2026 | 15:17

Selengkapnya