Berita

Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto. (Foto: RMOL/Faisal Aristama)

Politik

PDIP: Ekonomi Harus 'Indonesianomics'

SENIN, 17 AGUSTUS 2026 | 15:10 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

DPP PDIP mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang menggaungkan kembali asas Marhaenisme sebagai filosofi di balik arah kebijakan ekonomi Prabowonomics.

Kendati mengapresiasi pengakuan itu, PDIP mengingatkan agar Marhaenisme tidak sekadar menjadi istilah politik, melainkan dibuktikan lewat kebijakan konkret yang berpihak pada rakyat kecil di akar rumput.

"Marhaenisme ini kan suatu asas, teori perjuangan, dan cara bagaimana Indonesia mencapai merdeka," kata Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin 17 Agustus 2026.


Hasto mengurai bahwa esensi Marhaenisme yang dicetuskan Bung Karno menekankan pada kedaulatan rakyat miskin, khususnya kaum petani dan pekerja kecil. 

Oleh karena itu, jika Prabowonomics mengadopsi semangat Marhaenisme, indikator utamanya harus terlihat dari penguatan alat produksi rakyat.

"Ketika kita berteriak 'Marhaenisme', maka bagaimana petani itu bisa berdaulat, bagaimana petani bisa mendapatkan tanah sebagai alat produksinya, mendapatkan mekanisasi pertanian untuk meningkatkan kualitas produknya, serta benih-benih unggul karya anak bangsa," kata Hasto.

Lebih jauh, Hasto mengungkapkan bahwa PDIP sebenarnya lebih mendorong penggunaan istilah Indonesianomics. 

Menurutnya, konsep ekonomi Indonesia sejatinya telah dirumuskan secara kokoh oleh para pendiri bangsa melalui Pancasila, UUD 1945, dan Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana demi mewujudkan cita-cita Trisakti.

Ia menegaskan, keberhasilan visi ekonomi seorang Presiden tidak ditentukan oleh pilihan nama atau penamaan konsep di awal, melainkan dari pengakuan rakyat atas hasil kerjanya.

"Jadi bukan dari namanya dulu, tapi dari kerja konkretnya di dalam mengubah persoalan struktural memakmurkan rakyat, baru rakyat memberikan pengakuan," pungkas Hasto.

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Boikot Raffi Ahmad-Willie Salim Cederai Nilai Demokrasi

Senin, 02 November 2026 | 20:11

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

UPDATE

OASE III PTKIN 2026: UIN Sunan Kalijaga Raih Juara Umum

Sabtu, 07 November 2026 | 08:19

Wall Street Rebound, Nasdaq Masih Babak Belur

Sabtu, 07 November 2026 | 08:05

Luruskan Tudingan Rekayasa, Muhammad Munawar: Proses Etik Dasaad Dilakukan secara Kelembagaan

Sabtu, 07 November 2026 | 07:38

Siapa Stephen Miller, Orang Kepercayaan Trump yang Jadi Kepala Staf Gedung Putih?

Sabtu, 07 November 2026 | 07:28

Gejolak Politik AS dan Krisis Prancis Tekan Pasar Saham Eropa

Sabtu, 07 November 2026 | 07:10

Ahmad Doli Kurnia dan Masa Depan Golkar

Sabtu, 07 November 2026 | 06:50

Penyadapan Presiden Bukan Pengalihan Isu, Tapi Operasi Terorganisir

Sabtu, 07 November 2026 | 06:25

Palestina dan Percaturan Imperium Global

Sabtu, 07 November 2026 | 05:59

Penyadapan Prabowo Ancaman Serius terhadap Negara

Sabtu, 07 November 2026 | 05:41

Kasus Listyo Sigit Momentum Evaluasi Sistem Keamanan Nasional

Sabtu, 07 November 2026 | 05:18

Selengkapnya