PDIP Minta Aparat Berkepala Dingin Tangani Dinamika di Aceh

DPP PDIP menyesalkan respons berlebihan dan tindakan represif aparat keamanan dalam menangani insiden pengibaran bendera Bulan Bintang di Aceh menjelang HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Aparat diminta tetap tenang dan melihat konteks sosial politik setiap persoalan di daerah.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan wilayah kedaulatannya sudah final serta diakui secara hukum internasional. Karena itu, dinamika di daerah seperti Aceh dan Papua perlu disikapi melalui dialog, bukan kekerasan.

"Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercermin dalam wilayah kedaulatan negara itu sudah final dan diakui hukum internasional. Sehingga ketika ada persoalan-persoalan seperti di Aceh, kita harus melihat konteksnya," kata Hasto kepada wartawan usai menghadiri upacara HUT ke-81 RI di pelataran Masjid At-Taufiq, Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin, 17 Agustus 2026.

Hasto menyoroti laporan mengenai aparat yang melepaskan tembakan peringatan di lingkungan tempat ibadah saat merespons pengibaran bendera lokal di Aceh. Menurutnya, peristiwa tersebut perlu dilihat dalam konteks suasana masyarakat Aceh yang tengah memperingati momentum perdamaian.

"Kami menyesalkan ketika kemudian terjadi tindak kekerasan, bahkan letusan senjata di tempat ibadah yang seharusnya kita jaga kesakralannya. Aparat keamanan harus berkepala dingin dan melihat konteks," tegasnya.

Menurut Hasto, perdamaian di Aceh dicapai melalui proses panjang dengan biaya sosial yang besar, terutama setelah bencana tsunami. Karena itu, penyampaian aspirasi atau kritik masyarakat sebaiknya diselesaikan melalui mediasi dengan pimpinan atau tokoh agama setempat.

"Dialog adalah jalan untuk menyelesaikan persoalan apa pun itu dengan sebaik-baiknya. Siapa tahu akar persoalannya ternyata akumulasi dari berbagai ketidakadilan yang selama ini tersumbat pintunya," ujar Hasto.

Hasto juga menyinggung keluhan daerah terkait pemotongan anggaran transfer ke daerah dan penyaluran dana yang kurang lancar. Menurutnya, persoalan tersebut perlu mendapat perhatian agar tidak berkembang menjadi ketegangan di daerah.

PDIP meminta seluruh pihak menahan diri dan mengedepankan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan setiap dinamika daerah demi menjaga persatuan bangsa.