Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko. (Foto: Istimewa)
Pemerintah memastikan penanganan dampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Sabtu dini hari, 15 Agustus 2026, dilakukan secara cepat dan terkoordinasi.
Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga, termasuk TNI-Polri, untuk bergerak menangani kondisi masyarakat terdampak.
“Pemerintah tidak tinggal diam,” kata Budiman dalam keterangan yang diterima redaksi, Sabtu, 15 Agustus 2026.
Gempa yang terjadi sekitar pukul 04.58 WIB tersebut berpusat sekitar 30 kilometer timur laut Mbay, Kabupaten Nagekeo, dengan kedalaman 15 kilometer.
Hingga pukul 15.00 WIB, data sementara mencatat 38 orang meninggal dunia, dua orang luka berat, dan 11 orang luka ringan. Ratusan rumah warga, fasilitas umum, puskesmas, hingga rumah sakit di Mbay dan Maumere juga dilaporkan mengalami kerusakan.
Sekitar 2.000 warga terpaksa mengungsi secara mandiri untuk menyelamatkan diri dari dampak gempa.
“Atas nama pemerintah dan seluruh jajaran yang saya koordinasikan, saya menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya kepada seluruh keluarga korban,” ujar Budiman.
Dalam penanganan di lapangan, Tim SAR Gabungan telah dikerahkan dengan melibatkan 281 personel dari unsur TNI, Polri, BPBD, PMI, serta potensi SAR lainnya.
Tim tersebut telah mengevakuasi 79 warga terdampak. Sementara itu, pencarian terhadap satu orang yang dilaporkan masih tertimbun terus dilakukan.
Pemerintah juga mulai menyalurkan bantuan kebutuhan dasar bagi masyarakat terdampak. Kementerian Sosial telah memobilisasi bantuan logistik senilai sekitar Rp4,5 miliar berupa makanan siap saji, tenda, selimut, kasur, perlengkapan keluarga, hingga peralatan dapur umum.
Selain bantuan tersebut, Presiden Prabowo juga menginstruksikan pengiriman 50.000 paket sembako bagi masyarakat terdampak gempa.
Untuk memperkuat koordinasi, posko darurat telah didirikan di Kantor BPBD NTT. Sejumlah lokasi juga disiapkan sebagai titik pengungsian sementara, antara lain Lapangan Umum Mbay, Maumere, Borong, dan Ruteng.
Budiman menegaskan, pemerintah tidak hanya berfokus pada evakuasi dan pemenuhan kebutuhan dasar selama masa tanggap darurat. Pemerintah juga memastikan kondisi masyarakat terdampak terus dipantau hingga kebutuhan mereka terpenuhi.
“Rasa duka dan kehadiran negara adalah satu hal. Tetapi tugas kami adalah memastikan bahwa saudara-saudara kita di NTT tidak menderita berkepanjangan,” kata Budiman.
BP Taskin bersama Kementerian Sosial, BNPB, dan pemerintah daerah juga melakukan asesmen cepat untuk memetakan kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak, mulai dari makanan, air bersih, tenda, layanan kesehatan hingga lokasi aman bagi pengungsi.
“Pendataan kerusakan dan kebutuhan warga masih terus berlangsung di semua wilayah terdampak, dan kami akan menyesuaikan bantuan dengan perkembangan kondisi di lapangan,” kata Budiman.
Di tengah proses penanganan, masyarakat NTT juga diminta tetap waspada terhadap kemungkinan terjadinya gempa susulan. Pemerintah mengimbau warga mengikuti informasi dan arahan resmi dari BMKG serta petugas yang berada di lapangan.
“Kami mengimbau masyarakat untuk terus mengikuti arahan resmi dari BMKG dan petugas di lapangan,” kata Budiman.
Budiman memastikan pemerintah akan terus mengawal proses penanganan bencana, mulai dari evakuasi, pendataan, penyaluran bantuan hingga pemulihan masyarakat terdampak.
“Negara hadir. Pemerintah bergerak. Kami tidak akan membiarkan saudara-saudara kami di NTT sendirian. Kami akan memastikan penanganan darurat, evakuasi, pendataan, dan penyaluran bantuan dilakukan dengan cepat dan terkoordinasi,” tandas Budiman.
