Berita

Tangkapan layar dari media sosial memperlihatkan warga yang panik saat gempa terjadi di NTT, Sabtu 15 Agustus 2026 (Foto: Istimewa)

Politik

Gempa NTT, Komisi V DPR Minta BMKG-Basarnas Konsolidasikan Bantuan SAR dari Provinsi Terdekat

SABTU, 15 AGUSTUS 2026 | 13:55 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Komisi V DPR RI meminta BMKG dan Basarnas mengonsolidasikan personel serta peralatan SAR untuk mempercepat penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Fraksi PKB Syaiful Huda mengatakan, peralatan dan personel SAR dari provinsi terdekat perlu dimobilisasi apabila kebutuhan di NTT belum mencukupi, terutama di wilayah yang menjadi pusat gempa.

“Untuk temen-temen BMKG kita berharap dalam masa tanggap darurat ini mengkonsolidasikan personel, alat-alat SAR yang sekiranya tidak ada di NTT mungkin bisa dimobilisasi dari provinsi terdekat, yang intinya kita ingin dalam situasi kedaruratan apapun semua alat SAR bisa dalam posisi siap siaga di NTT, terutama di deket-deket pusat gempa di kabupaten kota terdampak gempa itu,” kata Huda kepada RMOL sesaat lalu, Sabtu, 15 Agustus 2026.


Selain itu, Huda juga meminta proses evakuasi masyarakat dilakukan dengan pendampingan yang memadai agar warga terdampak gempa tidak panik maupun kebingungan.

“Yang kedua, kita berharap evakuasi baik dalam rangka menghindari titik pusat gempa, evakuasi masyarakat untuk ke daerah-daerah yang aman, saya kira perlu didampingi betul masyarakat supaya tidak ada ketakutan dan kebingungan,” ujarnya.

Huda yang juga Legislator PKB ini pun meminta tim SAR segera melakukan pencarian dan evakuasi terhadap korban yang kemungkinan masih tertimbun di rumah maupun fasilitas publik.

“Untuk evakuasi masyarakat yang meninggal terutama yang dimungkinkan masih tertimbun di berbagai tempat baik rumah, fasilitas publik, kita berharap tim SAR sudah langsung ngambil langkah cepat untuk mengevakuasi supaya beberapa korban yang tertimbun dan seterusnya bisa secepatnya untuk diselamatkan,” katanya.

Dia menegaskan, seluruh pemangku kepentingan di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota harus bersiaga dalam penanganan masa tanggap darurat di bawah koordinasi Basarnas.

“Tentu kita berharap semua stakeholder terkait di level provinsi dan kabupaten kota di bawah komando temen-temen Basarnas bisa siap siaga,” demikian Huda.  

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Sinopsis Bapak Paling Jujur, Film Komedi Satir Politik Dibintangi Andovi Da Lopez

Kamis, 15 Oktober 2026 | 20:29

KPK Amankan Uang Rp1 Miliar saat OTT Bupati Klaten

Kamis, 15 Oktober 2026 | 20:26

Profil Letjen Kristomei Sianturi, Kepala BNPB yang Baru Dilantik Prabowo

Kamis, 15 Oktober 2026 | 20:13

Danantara Guyur Rp1,79 Triliun per Tahun untuk Beasiswa Dokter Spesialis

Kamis, 15 Oktober 2026 | 20:06

Utang Subsidi Pemerintah ke PT Pupuk Indonesia Bengkak

Kamis, 15 Oktober 2026 | 19:55

20 Orang Terjaring OTT KPK, Ada Bupati Klaten hingga ASN BPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 19:45

Survei Adidaya Institute: Mayoritas Puas dengan Kinerja Presiden Prabowo

Kamis, 15 Oktober 2026 | 19:43

Jalur Darat dan Sumur Bor Disiapkan untuk Tangani Karhutla Tanjung Puting

Kamis, 15 Oktober 2026 | 19:34

JXB Perkuat Promosi Pariwisata Menuju 5 Abad Jakarta

Kamis, 15 Oktober 2026 | 19:26

Kopdes Merah Putih Pekerjaan Besar Lintas Kementerian dan BUMN

Kamis, 15 Oktober 2026 | 19:23

Selengkapnya