Direktur Keamanan Siber dan Sandi Keuangan, Perdagangan, dan Pariwisata BSSN Edit Prima (Foto: Istimewa)
Percepatan transformasi digital di sektor keuangan Indonesia membawa peluang besar sekaligus tantangan baru berupa ancaman siber yang kian kompleks, khususnya dengan semakin masifnya pemanfaatan artificial intelligence (AI), cloud, open API, dan berbagai layanan keuangan digital.
Hal itu menjadi sorotan dalam Indonesia Cyber Protection 2026 bertajuk “Securing Indonesia’s Financial Digital Future” yang digelar Warta Ekonomi di Jakarta, dikutip, Jumat, 15 Agustus 2026.
Forum tersebut mempertemukan regulator, pemerintah, industri keuangan, dan praktisi keamanan siber untuk membahas penguatan perlindungan data, keamanan sistem, hingga ketahanan operasional di tengah eskalasi ancaman digital.
Direktur Keamanan Siber dan Sandi Keuangan, Perdagangan, dan Pariwisata BSSN Edit Prima mengungkapkan, skala ancaman siber saat ini telah berkembang secara sistemik.
BSSN mencatat 3,64 miliar anomali serangan siber sepanjang Januari-Juli 2025. Di sisi lain, kemampuan pemantauan BSSN baru mencakup kurang dari 10 persen aktivitas digital.
“Ibarat CCTV dalam sebuah kompleks perumahan, ia hanya bisa memantau kurang dari 10 persen total jalan yang ada. Artinya, lebih dari 90 persen aktivitas anomali di depan rumah atau di jalanan tidak bisa kita pantau. Ini menjadi PR besar bagi kapasitas negara dalam membantu seluruh stakeholders mendeteksi ancaman yang semakin masif,” ujar Edit.
Dari sisi regulator, Advisor Kelompok Spesialis Layanan Digital dan Keamanan Siber OJK Rela Ginting menekankan bahwa keamanan siber berkelindan langsung dengan kepercayaan publik.
Hingga Juli 2026, tercatat 22,69 juta akun konsumen keuangan digital dan 18,80 juta pengguna layanan agregasi.
“Kepercayaan tidak dibangun dengan janji bahwa insiden tidak akan pernah terjadi, karena hal itu tidak realistis di tengah ancaman yang terus berubah. Kepercayaan dibangun melalui bukti bahwa lembaga telah bersiap, mampu mendeteksi cepat, melapor dini, berkomunikasi jujur, dan bertanggung jawab terhadap dampak,” jelas Rela.
Sementara itu, Direktur TI dan Digital PT Pegadaian Yos Iman Jaya Dappu mengingatkan pentingnya memperkuat aspek people dan process, selain teknologi.
Menurutnya, tata kelola manusia dan proses bisnis menjadi bagian penting dalam membangun pertahanan siber, terlebih di tengah risiko penggunaan AI yang dapat memunculkan pola “AI lawan AI”.
“Step pertama cyber security adalah meng-awareness people,” kata dia.
Chairman CISSReC Pratama Persadha menilai pendekatan tradisional tidak lagi memadai untuk menghadapi ancaman siber berbasis AI.
“Ketika musuhnya AI, ya kita susah ngadepinnya pakai cara-cara manual, jadi compliance harus diikuti proteksi dan security, yang ujungnya adalah resilience,” ungkapnya.
Sementara itu, Departemen AI AFTECH sekaligus Director of Government Relations Advance Intelligence Indonesia Entin Rostini mendorong optimalisasi AI untuk keamanan siber, mengingat 84 persen anggota AFTECH telah mengadopsi AI, meski pemanfaatannya untuk keamanan masih terbatas.
“Padahal tadi Bapak-bapak semua menyampaikan PR kita ke depan serangannya sudah menggunakan AI. Why not? Itu kita untuk keamanan siber ini juga harus mencoba juga ditingkatkan nih dari 20%,” pungkasnya.
