Berita

CEO Danantara Rosan Roeslani. (Foto: RMOL/Sarah Alifia Suryadi)

Bisnis

Rosan Akui Under-Invoicing Ekspor Masih Terjadi

Sistem Pengawasan Hanya Cakup 60 Persen
SABTU, 15 AGUSTUS 2026 | 04:24 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Pengawasan terhadap aktivitas ekspor komoditas akan diperluas pemerintah melalui Danantara ke seluruh pelabuhan di Indonesia untuk menekan praktik under-invoicing, transfer pricing, serta pelaporan data perdagangan yang tidak benar.

CEO Danantara Rosan Roeslani mengatakan pengawasan tersebut menjadi fokus pemerintah menyusul masih ditemukannya praktik under-invoicing dalam kegiatan ekspor.

“Kita ini fokusnya bagaimana yang tadi saya sampaikan objektifnya agar under-invoicing sama apa transfer pricing ini dan data yang tidak benar ini kita ini. Dan kalau kita lihat aja sekarang memang ya itu ada under-invoicing itu. Under-invoicing itu bener-bener memang sangat ada,” kata Rosan di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026. 


Menurutnya, pemerintah juga akan memperbaiki sistem survei dan pengawasan untuk memastikan data ekspor yang tercatat sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Rosan menjelaskan, pengawasan saat ini dilakukan melalui kerja sama dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sistem tersebut telah berjalan untuk mendeteksi aktivitas ekspor, meski cakupannya belum sepenuhnya mencapai seluruh pelabuhan.

“Nggak, kita sekarang udah kerja sama dengan Bea Cukai dengan ini semua kita udah langsung berjalan mendeteksi di mungkin sekarang baru terus terang mungkin sekarang baru 60 persen,” ujarnya.

Meski baru mencakup sekitar 60 persen, sistem tersebut menurut Rosan telah mampu menangkap data terkait volume dan aktivitas ekspor.

“Karena ini kan ya dengan sistem segala macam memang takes time dan tapi dari itu saja kita sudah bisa meng-capture ininya apa angka-angka volume dan yang lain-lainnya,” jelasnya.

Ke depan, pengawasan akan mencakup seluruh pelabuhan, meski pemerintah tetap akan memberikan perhatian lebih pada pelabuhan yang menjadi pusat aktivitas ekspor komoditas tertentu.

Ia mencontohkan ekspor CPO yang banyak dilakukan dari wilayah Sumatera, terutama melalui lima pelabuhan besar. Namun, cakupan pengawasan tidak akan dibatasi pada pelabuhan-pelabuhan tersebut.

“Iya sebetulnya walaupun sebetulnya misalnya contohnya mereka banyak terkonsentrasi misalnya di beberapa pelabuhan gitu ya. Tapi ya tentu kita akan mencakup ke semua pelabuhan yang ada,” pungkas Rosan.


Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Boikot Raffi Ahmad-Willie Salim Cederai Nilai Demokrasi

Senin, 02 November 2026 | 20:11

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

KPK Bongkar Dugaan Akal-akalan Cukai Rokok PT Djarum Sejak 2010

Senin, 02 November 2026 | 15:43

UPDATE

IHSG Terkoreksi 1,97 Persen, Mayoritas Saham Berakhir di Zona Merah

Jumat, 06 November 2026 | 12:31

Ekonom Soroti Potensi Konflik Kepentingan CIO Danantara

Jumat, 06 November 2026 | 12:22

Menperin Ungkap Strategi Hadapi Tekanan Industri Tembakau

Jumat, 06 November 2026 | 12:11

Ketum Partai dan Pejabat yang Terlibat Penyadapan Presiden Harus Jadi Tersangka

Jumat, 06 November 2026 | 12:01

Di Tengah Polemik Ijazah, Pengaruh Politik Jokowi Masih Jadi Perhatian

Jumat, 06 November 2026 | 11:51

Bantah Narasi Deindustrialisasi, Menperin: Industri RI Tidak Gelap

Jumat, 06 November 2026 | 11:40

Indonesia-Somalia Bahas Peluang Kerja Sama Perikanan hingga Keamanan Maritim

Jumat, 06 November 2026 | 11:34

Cokbang Buka Peluang Ekonomi Baru dari Kakao Sabang

Jumat, 06 November 2026 | 11:30

KPK Periksa Komisaris PT Murakabi Media Indonesia di Kasus Asuransi Pelni

Jumat, 06 November 2026 | 11:29

Utang Paylater Masyarakat di Bank Tembus Rp31,5 Triliun hingga September 2026

Jumat, 06 November 2026 | 11:16

Selengkapnya