DPR Dorong Pemerataan APBN Demi Daerah 3T Tidak Tertinggal

Pemerintah diminta memastikan alokasi APBN 2027 lebih merata agar manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat di seluruh wilayah, terutama daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) seperti Papua.

Anggota Komisi XIII DPR Tonny Tesar menilai kebijakan anggaran harus memperhatikan kemampuan fiskal masing-masing daerah. 

Menurut Tonny, daerah dengan kapasitas fiskal terbatas perlu mendapat alokasi yang memadai agar tetap mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan menjalankan pelayanan publik.

"Dengan APBN yang mencapai Rp4.000 triliun lebih ini, kami berharap agar sinkronisasi dana fiskal daerah ini betul-betul diperhatikan dalam transfer dana ke daerah," ujar Tonny usai Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD, Jumat, 14 Agustus 2026. 

Ia menilai kesenjangan pembangunan antara Pulau Jawa dan daerah tertinggal perlu menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan anggaran nasional.

Legislator Nasdem itu juga menyoroti sejumlah program prioritas pemerintah yang dinilai penting bagi daerah 3T, termasuk pembangunan puskesmas di setiap distrik dan rumah sakit di setiap kabupaten.

"Presiden memberikan prioritas kepada pembangunan puskesmas di setiap distrik dan juga membangun rumah sakit di setiap kabupaten. Itu menunjukkan bahwa komitmen untuk memberikan pelayanan kesehatan yang baik itu bisa merata," ucap Anggota DPR dari Dapil Papua tersebut.

Lanjut Tonny, dukungan fiskal juga perlu diikuti dengan kewenangan yang cukup bagi pemerintah daerah untuk mengelola pembangunan sesuai kebutuhan wilayahnya.

"Intinya juga bahwa pusat harus memberikan kepercayaan kepada daerah untuk mengelola dan membangun daerahnya dengan fiskal yang cukup," tegasnya.

Ia berharap kebijakan efisiensi anggaran tidak mengurangi manfaat pembangunan bagi masyarakat daerah. Sebaliknya, anggaran negara harus diarahkan agar benar-benar memberikan manfaat langsung, terutama bagi masyarakat di wilayah 3T seperti Papua.