Ketua DPR RI, Puan Maharani saat pidato sidang tahunan MPR/DPR/DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026. (Foto: TV Parlemen)
Maraknya disinformasi dan berita bohong (hoax) yang menyerang DPR RI di ruang digital turut disinggung Ketua DPR Puan Maharani. Hal itu ia sampaikan dalam pidato pembukaan Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang I Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.
Momen tersebut disampaikan Puan langsung di hadapan Presiden Prabowo Subianto yang hadir untuk menyampaikan pengantar RUU APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan dan dokumen pendukung lainnya.
Puan mengakui pesatnya perkembangan ruang digital memang memberi kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi, menyampaikan aspirasi, hingga melemparkan kritik. Namun, derasnya arus informasi tersebut juga melahirkan ancaman baru berupa narasi provokatif.
“Derasnya arus informasi membawa tantangan tersendiri berupa disinformasi, hoaks, serta konten yang dimanipulasi atau dilepaskan dari konteksnya. Ini dapat memperuncing polarisasi dan mengaburkan batas antara kritik membangun dengan provokasi yang memecah belah,” tegas Puan.
Politisi PDI Perjuangan ini secara khusus membeberkan berbagai bentuk hoaks yang kerap menyasar kelembagaan DPR RI. Mulai dari kutipan pernyataan palsu hingga pemanfaatan rekaman video lama (
old footage) yang dipelintir dengan narasi baru.
"Dalam konteks DPR, ditemukan berbagai informasi tidak benar. Seperti kutipan palsu mengatasnamakan pimpinan atau anggota DPR, informasi keliru mengenai sikap DPR terhadap pembahasan RUU, serta penggunaan video lama dengan narasi baru yang tidak sesuai konteks," bebernya.
Kendati demikian, Puan menegaskan bahwa kritik dan pengawasan masyarakat tetap menjadi pilar vital dalam menjaga iklim demokrasi. Untuk itu, ia mewanti-wanti agar DPR dan rakyat tidak pernah ditempatkan sebagai dua kubu yang saling berhadapan.
“Kritik dan aspirasi masyarakat merupakan bagian penting dari demokrasi yang harus dihormati. Pada saat yang sama, informasi keliru perlu diluruskan secara cepat, terbuka, dan berdasarkan fakta,” ujar Puan.
Ia juga mengajak seluruh masyarakat, insan media, hingga pengelola platform digital untuk bersama-sama menjaga kebersihan ruang publik digital. Di sisi lain, DPR juga berkomitmen terus membenahi transparansi dan kinerja kelembagaan.
Di akhir pidatonya, Puan menekankan bahwa perbedaan pilihan maupun pandangan politik merupakan hal yang lumrah. Namun, perbedaan tersebut jangan sampai merusak fondasi persatuan bangsa.
“Perbedaan politik itu wajar dalam demokrasi. Kita boleh berbeda pandangan mengenai cara membangun negara. Namun, kita harus bersatu dalam tujuan: melindungi rakyat, memperkuat kedaulatan, memajukan kesejahteraan, dan mewujudkan keadilan sosial,” pungkasnya.
