Pemerintah Bangun Bursa Mineral dan Komoditas Strategis, Beroperasi Mulai 1 Januari 2027

Pemerintah akan membangun Bursa Mineral dan Komoditas Strategis sebagai bagian dari upaya memperkuat kedaulatan Indonesia dalam menentukan harga komoditas strategis. 

Rencana itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat Rapat Paripurna DPR RI terkait Rancangan Undang-Undang APBN 2027 di Gedung DPR, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.

Menurut Prabowo, pembangunan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis merupakan kelanjutan dari pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dan penerapan kebijakan ekspor satu pintu. 

Bursa tersebut ditargetkan mulai beroperasi pada 1 Januari 2027.

Prabowo menyoroti kondisi Indonesia yang selama puluhan tahun menjadi salah satu produsen terbesar dunia untuk sejumlah komoditas, seperti kelapa sawit, nikel, timah, batu bara, kopi, dan karet. 

Namun, harga komoditas tersebut justru kerap ditentukan melalui bursa di luar negeri.

“Saya tidak mengerti di mana diajarkan ilmu ekonomi semacam ini. Kita yang punya barang, tapi orang lain yang menentukan harganya. Mau kita teruskan seperti ini?” kata Prabowo.

Karena itu, pemerintah akan segera mengoperasionalkan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

Prabowo menargetkan ketentuan penyelenggaraannya dapat segera dibahas bersama DPR RI dan diterbitkan dalam waktu sesingkat-singkatnya.

“Kami targetkan, ketentuan penyelenggaraan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis segera dibahas dengan DPR RI dan diterbitkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya,” kata dia.

Selain membangun bursa komoditas, pemerintah juga akan menyusun Indonesia Reference Price atau harga referensi Indonesia untuk sejumlah komoditas utama ekspor. 

Langkah ini ditujukan untuk menciptakan pasar yang dalam, transparan, likuid, dan dipercaya dunia, sekaligus mempertemukan produsen, petani, eksportir, pembeli, dan investor dalam satu sistem yang diawasi.

“Indonesia tidak boleh selamanya menjadi negeri tempat komoditas digali, tetapi harga dan keuntungannya ditentukan di negeri lain,” jelas Prabowo.