Berita

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas. (Foto: RMOL/Sarah Alifia)

Politik

Titah Prabowo Usut Tambang Ilegal Wajib Dilaksanakan TNI-Polri

JUMAT, 14 AGUSTUS 2026 | 17:55 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai dugaan keterlibatan pejabat TNI-Polri dalam aktivitas tambang ilegal ditegaskan sebagai pesan yang wajib dilaksanakan seluruh jajaran pemerintah.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan pernyataan tersebut bukan hal baru. Menurutnya, Presiden sudah berulang kali menyampaikan hal serupa.

"Kan bukan baru, bukan baru sekarang, dari dulu Presiden sudah ngomong kayak gitu," kata Supratman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.


Saat ditanya mengenai pandangannya terkait dugaan adanya backing dari aparat TNI-Polri dalam aktivitas tambang ilegal, Supratman menegaskan tidak diperlukan validasi tambahan atas pernyataan Presiden.

"Tidak perlu diminta validasi, Presiden itu sudah menyatakan itu. Jadi tidak perlu minta validasi kepada siapa-siapa," tegasnya.

Supratman mengatakan pernyataan Presiden tersebut tidak hanya ditujukan kepada TNI-Polri. Pesan itu juga berlaku bagi seluruh pembantu Presiden dalam menjalankan tugas pemerintahan.

"Presiden yang sudah menyampaikan itu dan itu wajib dilaksanakan bukan hanya kepada TNI-Polri tapi kepada seluruh pembantu-pembantu beliau," ujarnya.

Ia menambahkan, Presiden juga selalu mengingatkan para pembantunya agar berhati-hati dalam menjalankan tugas.

"Setiap saat kami bertemu pesannya cuma satu: hati-hati. Udah. Saya tidak akan pernah bela kalian kalau melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan keinginan rakyat. Itu selalu Presiden sudah ngomong kayak gitu," kata Supratman.

Sebelumnya, Presiden Prabowo menyinggung persoalan tambang ilegal dan meminta Panglima TNI serta Kapolri mengusut dugaan keterlibatan pejabat TNI dan Polri.

Prabowo menyebut pemerintah telah menutup sekitar 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung. Ia mempertanyakan bagaimana aktivitas ilegal dalam jumlah besar tersebut dapat berlangsung tanpa diketahui pejabat terkait.

"Tidak mungkin 1000 tambang berjalan ilegal tanpa pejabat kepolisian dan pejabat polisi," kata Prabowo dalam pernyataannya.

Prabowo juga menegaskan bahwa pimpinan harus berani menertibkan anak buahnya sendiri, meskipun langkah tersebut berpotensi menyasar orang yang sebelumnya telah diberi kepercayaan dan jabatan.

"Pemimpin yang baik, komandan yang baik adalah yang berani menertibkan anak buahnya sendiri," ujar Prabowo.

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

Menteri Warisan Jokowi akan Bersih dari Kabinet Prabowo pada 2027

Jumat, 30 Oktober 2026 | 23:29

Pencopotan Agus Suparmanto dan Taj Yasin Bukan Keinginan Ketum PPP

Kamis, 29 Oktober 2026 | 11:16

UPDATE

Jaga Produktivitas dan Kelestarian, Agrinas Palma-BNPB Sinergi Tangkal Karhutla

Selasa, 03 November 2026 | 14:10

Kerja Sama Korea-Indonesia Perkuat Transformasi Digital Koperasi

Selasa, 03 November 2026 | 14:06

Gibran Selalu Dibela Mati-matian oleh Barisan Pendukungnya

Selasa, 03 November 2026 | 14:01

KPK Lepas Dua Pejabat Asal Kejagung, Mungki Hadipratikto Bakal Bertugas di BGN

Selasa, 03 November 2026 | 14:00

Babak Baru Piala Asia 2027, Alasan dan Jadwal Terbaru Penundaan Turnamen

Selasa, 03 November 2026 | 13:56

Kemlu Benarkan Dua WNI Tewas Saat Memancing di Jepang

Selasa, 03 November 2026 | 13:49

Fraksi Gerindra Belum Bersikap soal Putusan MA terkait Gibran

Selasa, 03 November 2026 | 13:45

Ketua KPK Pastikan Dalam Waktu Dekat Panggil Nusron Wahid

Selasa, 03 November 2026 | 13:35

PKS Minta Pemerintah Bebaskan PPN Produk Pembalut

Selasa, 03 November 2026 | 13:29

Soal Boikot Raffi Ahmad, Sosiolog Ingatkan Tanda Kehancuran Negara Bersumber dari Internal

Selasa, 03 November 2026 | 13:11

Selengkapnya