Berita

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas. (Foto: RMOL/Sarah Alifia)

Politik

Titah Prabowo Usut Tambang Ilegal Wajib Dilaksanakan TNI-Polri

JUMAT, 14 AGUSTUS 2026 | 17:55 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai dugaan keterlibatan pejabat TNI-Polri dalam aktivitas tambang ilegal ditegaskan sebagai pesan yang wajib dilaksanakan seluruh jajaran pemerintah.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan pernyataan tersebut bukan hal baru. Menurutnya, Presiden sudah berulang kali menyampaikan hal serupa.

"Kan bukan baru, bukan baru sekarang, dari dulu Presiden sudah ngomong kayak gitu," kata Supratman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.


Saat ditanya mengenai pandangannya terkait dugaan adanya backing dari aparat TNI-Polri dalam aktivitas tambang ilegal, Supratman menegaskan tidak diperlukan validasi tambahan atas pernyataan Presiden.

"Tidak perlu diminta validasi, Presiden itu sudah menyatakan itu. Jadi tidak perlu minta validasi kepada siapa-siapa," tegasnya.

Supratman mengatakan pernyataan Presiden tersebut tidak hanya ditujukan kepada TNI-Polri. Pesan itu juga berlaku bagi seluruh pembantu Presiden dalam menjalankan tugas pemerintahan.

"Presiden yang sudah menyampaikan itu dan itu wajib dilaksanakan bukan hanya kepada TNI-Polri tapi kepada seluruh pembantu-pembantu beliau," ujarnya.

Ia menambahkan, Presiden juga selalu mengingatkan para pembantunya agar berhati-hati dalam menjalankan tugas.

"Setiap saat kami bertemu pesannya cuma satu: hati-hati. Udah. Saya tidak akan pernah bela kalian kalau melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan keinginan rakyat. Itu selalu Presiden sudah ngomong kayak gitu," kata Supratman.

Sebelumnya, Presiden Prabowo menyinggung persoalan tambang ilegal dan meminta Panglima TNI serta Kapolri mengusut dugaan keterlibatan pejabat TNI dan Polri.

Prabowo menyebut pemerintah telah menutup sekitar 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung. Ia mempertanyakan bagaimana aktivitas ilegal dalam jumlah besar tersebut dapat berlangsung tanpa diketahui pejabat terkait.

"Tidak mungkin 1000 tambang berjalan ilegal tanpa pejabat kepolisian dan pejabat polisi," kata Prabowo dalam pernyataannya.

Prabowo juga menegaskan bahwa pimpinan harus berani menertibkan anak buahnya sendiri, meskipun langkah tersebut berpotensi menyasar orang yang sebelumnya telah diberi kepercayaan dan jabatan.

"Pemimpin yang baik, komandan yang baik adalah yang berani menertibkan anak buahnya sendiri," ujar Prabowo.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

UPDATE

Ijazah Gibran cuma Berdasarkan Surat Keterangan Penyetaraan

Kamis, 24 September 2026 | 04:29

Marselino Ferdinan Resmi Gabung Persija

Kamis, 24 September 2026 | 04:13

Pemerintah Utamakan Pembinaan Bukan Tindakan Hukum soal Wajib Halal

Kamis, 24 September 2026 | 04:00

Muktamar NU Tercoreng Dugaan Duit RP480 Miliar

Kamis, 24 September 2026 | 03:38

Rano Karno Bidik Jakarta Jadi Kota Sinema

Kamis, 24 September 2026 | 03:28

Industri Percetakan Jadi Pilar Ekonomi Kreatif Indonesia

Kamis, 24 September 2026 | 03:12

Ternyata KPU Tak Verifikasi Ijazah Gibran

Kamis, 24 September 2026 | 02:54

Kevin Diks Resmi Kapten Timnas Garuda

Kamis, 24 September 2026 | 02:31

Peran Negara terhadap Transformasi Teknologi Digital dan Amputasi Data

Kamis, 24 September 2026 | 02:14

Indonesia Tambah Lima Perunggu di Asian Games 2026

Kamis, 24 September 2026 | 01:31

Selengkapnya