Berita

Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian. (RMOL/Sarah Alifia Suryadi)

Politik

Pemerataan Pendidikan Jadi Tantangan, DPR Soroti Peran Sekolah Rakyat

JUMAT, 14 AGUSTUS 2026 | 11:11 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Pemerataan akses pendidikan masih menjadi tantangan, terutama bagi anak-anak dari keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas. 
DPR menilai seluruh anak harus mendapatkan pendidikan yang bermutu tanpa terhalang kondisi ekonomi maupun latar belakang keluarga.
Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengatakan, persoalan tersebut menjadi salah satu fokus dalam evaluasi kebijakan pendidikan pemerintah. Ia menegaskan tidak boleh ada anak Indonesia yang putus sekolah atau tidak mengenyam pendidikan.

"Tidak boleh ada anak-anak Indonesia yang putus sekolah lagi atau tidak sekolah, dan wajib belajar akan kita tingkatkan menjadi 13 tahun," ujar Hetifah di Kompleks Parlemen, Jumat, 14 Agustus 2026.


Menurut Hetifah, hak atas pendidikan harus diberikan secara merata, termasuk bagi anak yang tinggal di wilayah dengan kondisi berbeda-beda.

"Jadi, apa pun kondisi dan latar belakang keluarga, di mana pun mereka tinggal, itu harus mendapatkan hak-hak pendidikannya atas pendidikan yang bermutu dan berkualitas," katanya.

Dalam upaya tersebut, Sekolah Rakyat menjadi salah satu program yang ditujukan untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga desil 1 dan 2. Namun, Hetifah menekankan akses pendidikan bagi kelompok tersebut juga perlu dipastikan melalui sekolah negeri maupun swasta.

"Nah, oleh sebab itu ada berbagai program yang sedang dilakukan untuk memastikan, khususnya mereka yang desil 1 dan 2, bisa masuk ke Sekolah Rakyat. Tetapi juga ada sekolah-sekolah lain, baik negeri maupun swasta, yang harus dipastikan bisa diakses oleh mereka juga," jelasnya.

Sementara itu, anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya menilai pelaksanaan Sekolah Rakyat juga menghadapi tantangan. Berdasarkan kunjungannya ke sejumlah sekolah, ia menemukan masih ada anak yang belum terbiasa dengan lingkungan pendidikan.

Menurut Atalia, sebagian anak sebelumnya telah diarahkan untuk bekerja dan membantu perekonomian keluarga ketika mencapai usia tertentu. Karena itu, keberlangsungan pendidikan tidak hanya bergantung pada anak, tetapi juga membutuhkan dukungan keluarga.

"PR utama bagi Sekolah Rakyat adalah membuka wawasan orang tua dan keluarga. Kemudian juga mereka diajak untuk sama-sama terlibat agar supaya tadi, anak-anak harus lebih baik dari orang tuanya," kata Atalia.


Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

UPDATE

Jejak Bakti Jenderal Sigit di Pelosok Negeri Bukti Pujian Presiden bukan Pepesan Kosong

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:27

Presiden Tiba di Kompleks Parlemen, Disambut Ketua DPD dan Ketua MPR

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:24

Sidang Tahunan 2026 Dipersingkat Mengejar Waktu Salat Jumat

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:21

Jokowi Hadiri Sidang Tahunan MPR, Megawati Absen

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:19

Harga Minyak Dunia Turun 2 Persen

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:19

LSAK: Maraknya OTT KPK Isyaratkan Darurat Reformasi Sistem Pilkada

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:17

Pasar Karbon Berpotensi Tarik Investasi Hijau

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:08

Saham Nokia Naik 3,31 Persen, Prospek Bisnis AI Jadi Perhatian

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:08

Pengamanan Diperketat Jelang Sidang MPR-DPR, Rantis dan Helikopter Disiagakan

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:02

Pilkada Tanpa Wakil Kepala Daerah untuk Hindari Konflik Kepentingan

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:00

Selengkapnya