Ketua DPD RI Sultan B Najamudin saat mengawali Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. (Foto: Tangkapan Layar)
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menyampaikan apresiasi terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, terutama dalam mendorong kemandirian ekonomi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik global.
Apresiasi tersebut disampaikan Ketua DPD RI Sultan B Najamudin saat mengawali Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.
“DPD RI menyampaikan apresiasi yang tulus kepada pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming, yang secara kompak dan saling melengkapi dalam menegakkan martabat bangsa,” ujar Sultan.
Menurutnya, berbagai program pemerintah menunjukkan orientasi yang kuat terhadap kemandirian ekonomi nasional. Langkah tersebut dinilai sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945, khususnya dalam memperkuat penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Sultan menyebut transformasi ekonomi yang dijalankan pemerintahan Prabowo sebagai upaya mencabut berbagai persoalan struktural yang selama ini menghambat daya saing nasional.
“Transformasi ekonomi yang diusung Presiden Prabowo ibarat mencabut duri dalam daging. Mencabut duri tentu tidak nyaman. Ada rasa perih, bahkan sedikit pendarahan. Namun, selama duri itu tetap tertancap, luka tidak akan pernah benar-benar sembuh,” katanya.
Ia menyebut sejumlah persoalan yang harus dibenahi, mulai dari ketergantungan terhadap impor, rendahnya nilai tambah sumber daya alam, praktik under invoicing, transfer pricing, hingga inefisiensi yang dinilai menggerus daya saing ekonomi Indonesia.
Menurut Sultan, keberanian mengambil keputusan yang tidak mudah diperlukan untuk memperkuat fondasi ekonomi dan mewujudkan Indonesia yang lebih berdaulat, maju, serta berdaya saing.
DPD RI juga menilai sejumlah program pemerintah saling terintegrasi dalam membangun kemandirian nasional. Di antaranya Danantara, kebijakan ekspor satu pintu, swasembada pangan dan energi, Sekolah Rakyat, Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih, serta Kampung Nelayan Merah Putih.
“Dalam pandangan DPD RI, kebijakan seperti Danantara, Kebijakan Ekspor Satu Pintu, Swasembada Pangan dan Energi, Sekolah Rakyat, Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih, serta Kampung Nelayan Merah Putih merupakan sistem kebijakan yang terintegrasi dan saling terkait,” jelasnya.
Sultan juga menyoroti capaian di sektor pangan dan energi. Ia menyebut swasembada pangan yang selama ini menjadi cita-cita mulai menunjukkan hasil, sementara kemandirian energi juga dinilai semakin terbuka.
“Alhamdulillah, dalam waktu kurang dari dua tahun, swasembada pangan, yang lama menjadi mimpi, kini menjadi kenyataan. Kemandirian energi menampakkan titik terangnya,” ujarnya.
Selain itu, hilirisasi disebut menjadi salah satu kunci transformasi ekonomi dengan memperkuat nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri. Pemerintah juga dinilai memberikan keberpihakan kepada petani, peternak, nelayan, buruh, dan pelaku UMKM sebagai penggerak ekonomi nasional.
Sultan menambahkan, perekonomian nasional tetap menunjukkan pertumbuhan di atas 5 persen, sementara inflasi relatif terkendali. Upaya meningkatkan tax ratio, menurunkan kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan juga terus dilakukan pemerintah.
“Keberpihakan nyata pada petani, peternak, nelayan, buruh dan UMKM menjadi motor penggerak. Ekonomi nasional tetap tumbuh konsisten di atas 5 persen, inflasi yang terkendali, tax ratio yang meningkat, serta usaha menurunkan kemiskinan dan kesenjangan terus diupayakan,” tandasnya.
