Berita

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani. (Foto: TV Parlemen)

Politik

Ketua MPR: MBG Harus Tepat Sasaran, KDMP Jangan Sekadar Jadi Badan Usaha

JUMAT, 14 AGUSTUS 2026 | 09:23 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) harus dijalankan dengan tata kelola yang baik agar tujuan peningkatan kualitas manusia dan penguatan ekonomi masyarakat dapat tercapai.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani dalam Sidang Tahunan MPR RI menilai MBG merupakan salah satu terobosan dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. 

Program tersebut tidak boleh dipandang sebatas pembagian makanan, melainkan bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun manusia Indonesia yang sehat serta berkualitas.


"Program tersebut bukan semata-mata pembagian makanan, namun merupakan bagian dari ikhtiar mencerdaskan kehidupan bangsa serta membangun manusia Indonesia yang sehat dan berkualitas," ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026. 

Menurutnya, pemenuhan gizi bagi anak-anak, ibu hamil, dan kelompok yang membutuhkan merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa.

Karena itu, Muzani menekankan pentingnya memastikan pelaksanaan MBG berjalan sesuai tujuan awal.

"Tugas kita bersama adalah memastikan bahwa tujuan yang baik itu dilaksanakan dengan tata kelola yang baik, tepat sasaran, dan akuntabel," tegasnya.

Selain MBG, Muzani menyoroti keberadaan Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih sebagai bagian dari upaya membangun ekonomi berdasarkan asas kekeluargaan.

Ia mengingatkan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia tidak boleh hanya mengandalkan persaingan bebas yang berpotensi membuat pihak kuat semakin kuat dan pihak lemah semakin tersisih.

Muzani mengatakan koperasi dapat menjadi sarana untuk menghadirkan demokrasi dalam kehidupan ekonomi. Jika dikelola secara sehat dan profesional, koperasi dapat memperkuat posisi tawar petani, membuka akses pasar bagi nelayan, serta membantu pelaku usaha mikro berkembang.

Selain itu, koperasi dinilai dapat memperpendek distribusi kebutuhan pokok sehingga nilai tambah ekonomi dapat lebih banyak dinikmati masyarakat.

"Koperasi bukan sekadar badan usaha, koperasi adalah semangat untuk maju bersama," kata Muzani.

Menurutnya, keberhasilan koperasi tidak cukup hanya diukur dari keberadaan badan usahanya. 

Ukuran utamanya adalah tumbuhnya kegiatan ekonomi produktif, meningkatnya pendapatan anggota, kuatnya tata kelola, serta bertambahnya kemandirian masyarakat.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

UPDATE

KPK Terbitkan Sprindik Baru Terkait TPPU Wali Kota Madiun Maidi

Rabu, 23 September 2026 | 18:27

Pemerintah Sediakan Pendidikan Gratis Mulai TK hingga SMA Lewat Dana BOS

Rabu, 23 September 2026 | 18:19

IHSG-Rupiah Kompak Parkir di Zona Hijau Usai BI Tahan Suku Bunga

Rabu, 23 September 2026 | 17:58

Beli Tiket MotoGP Indonesia 2026 via wondr by BNI Diskon hingga Rp300 Ribu

Rabu, 23 September 2026 | 17:41

Anggota DPRD Hingga Petinggi LSM Diperiksa KPK dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 23 September 2026 | 17:38

Prabowo Bentuk Tim Khusus Kaji Rencana Gratiskan Kuliah di PTN

Rabu, 23 September 2026 | 17:34

Bos BI Ungkap Investasi Asing Masuk RI Rp7,1Triliun, Ditopang SBN

Rabu, 23 September 2026 | 17:18

Legislator Nasdem Dorong Pembenahan Pelayaran, Belajar dari Kereta Api

Rabu, 23 September 2026 | 17:09

Pemerintah Bisa Lebih Repot Bila Daya Beli Kelas Menengah Terus Tertekan

Rabu, 23 September 2026 | 17:01

Prabowo Pantau Karhutla Sumatra-Kalimantan, 209,78 Hektare Masih Dipadamkan

Rabu, 23 September 2026 | 16:52

Selengkapnya