Wacana penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) tanpa wakil dinilai memiliki sisi positif untuk mengurangi potensi konflik dalam pemerintahan daerah.
Namun, Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menilai persoalan utamanya justru terletak pada kedewasaan berpolitik.
“Usulan Pilkada tanpa wakil sebenarnya bagus, tapi akarnya ada pada kedewasaan berpolitik. Karena kehadiran wakil kan agar bisa berbagi tugas dengan kepala daerah. Target melayani masyarakat itu luas dan berat,” kata Mardani, Jumat, 14 Agustus 2026.
Ia menilai konflik antara kepala daerah dan wakilnya kerap muncul ketika kepentingan jangka pendek dan perebutan kekuasaan lebih dominan dibandingkan kepentingan pelayanan publik.
“Tapi saat semua berpikir jangka pendek dan hanya soal target kekuasaan, akhirnya kepala daerah dan wakilnya jadi selalu bertengkar,” ujarnya.
Di sisi lain, Mardani menyoroti perubahan lanskap pencalonan kepala daerah setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah oleh partai politik.
Dengan putusan tersebut, syarat pencalonan tidak lagi menggunakan ketentuan 20 persen perolehan kursi atau 25 persen suara DPRD. Ambang batas pencalonan disetarakan dengan jalur perseorangan berdasarkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT), yakni berkisar 6,5 hingga 10 persen suara sah.
Menurut Mardani, perubahan tersebut membuka ruang yang lebih luas bagi partai politik dalam membangun pasangan calon tanpa harus semata-mata membentuk koalisi besar demi memenuhi tiket pencalonan.
“Dengan begitu, pembentukan pasangan calon tidak semata didorong kebutuhan membangun koalisi besar untuk memenuhi tiket pencalonan,” jelasnya.
Ruang baru tersebut, lanjut Mardani, juga dapat dimanfaatkan untuk mempertemukan figur politik dengan sosok yang memiliki kompetensi berbeda, termasuk dari kalangan profesional nonpartai politik.
“Ruang tersebut juga harus dimanfaatkan untuk mempertemukan figur politisi dengan figur yang mempunyai kompetensi berbeda, misalnya dengan latar belakang dari kalangan profesional non-parpol,” tandasnya.
