Pilkada Tanpa Wakil Kepala Daerah untuk Hindari Konflik Kepentingan

Wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) tanpa posisi wakil kepala daerah dinilai pengamat komunikasi politik Hendri Satrio sebagai usulan yang sah.

Menurut Hensa, sapaan akrabnya, perubahan mekanisme tersebut dapat menjadi salah satu cara untuk meminimalkan potensi konflik kepentingan antara kepala daerah dan wakilnya setelah memenangkan kontestasi politik.

"Wacana ini menurut saya bagus untuk menghindari konflik kepentingan. Selama ini bisa saja wakil kepala daerah memiliki peran besar dalam penyediaan logistik atau sumber daya ketika Pilkada. Setelah menang, kemudian muncul pembicaraan soal pembagian peran, kewenangan, atau kepentingan tertentu," kata Hensa, Jumat, 14 Agustus 2026.

Pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI itu menilai kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan apabila kepala daerah dan wakil kepala daerah memiliki kepentingan berbeda ketika mulai menjalankan pemerintahan.

Sebab hubungan yang awalnya dibangun untuk memenangkan Pilkada belum tentu dapat bertahan ketika keduanya harus berbagi kewenangan selama satu periode pemerintahan.

"Ketika sejak awal ada semacam kontribusi politik masing-masing, setelah terpilih tentu bisa muncul ekspektasi. Wakil merasa punya kontribusi terhadap kemenangan, kemudian meminta bagian tertentu dalam pemerintahan. Kepala daerah juga punya agenda sendiri. Dari situ potensi konfliknya bisa muncul," ujarnya.

Selain mengurangi potensi konflik kepentingan, mekanisme tanpa pemilihan wakil kepala daerah secara berpasangan juga dapat memberikan keleluasaan kepada kepala daerah terpilih untuk menentukan figur yang dinilai paling tepat mendampinginya.

"Keuntungan lainnya, kepala daerah yang sudah mendapatkan mandat dari masyarakat bisa memilih orang yang tepat untuk bekerja sama dengannya memimpin daerah selama satu periode," ucap Hensa.

Dengan demikian, pemilihan sosok pendamping dapat lebih mempertimbangkan kebutuhan pemerintahan daerah, mulai dari kompetensi, pengalaman, hingga kemampuan bekerja sama dengan kepala daerah.

"Jadi, pertimbangannya bukan lagi karena siapa yang membawa logistik, siapa yang membawa dukungan politik, atau siapa yang harus mendapatkan bagian setelah Pilkada. Idealnya, yang dicari adalah orang yang memang dibutuhkan untuk membantu pemerintahan berjalan efektif," tandasnya.