Ilustrasi. (Foto: RMOL/Alifia Dwi)
Pemerintah dinilai perlu segera memperkuat kepastian kebijakan ekonomi untuk memulihkan kepercayaan dunia usaha dan mendorong pertumbuhan yang mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas.
Hal tersebut disampaikan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas Prof. Syafruddin Karimi menjelang pembacaan Nota Keuangan dan RAPBN 2027 oleh Presiden Prabowo Subianto pada 14 Agustus 2026.
Menurut Syafruddin, persoalan mendesak yang perlu menjadi perhatian pemerintah bukan hanya capaian pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kepercayaan pelaku usaha terhadap arah kebijakan pemerintah.
“Dunia usaha membutuhkan aturan yang konsisten, perizinan yang cepat, kepastian biaya, akses pembiayaan, dan permintaan domestik yang kuat,” kata Syafruddin kepada
RMOL, Kamis 13 Agustus 2026.
Ia menilai perubahan prioritas kebijakan yang kerap dilakukan pemerintah hingga pelaksanaan program besar tanpa persiapan matang dapat membuat pelaku usaha menahan laju ekspansi dan investasinya.
“Ketika pemerintah sering mengubah prioritas, memusatkan keputusan, atau menjalankan program besar tanpa persiapan memadai, pelaku usaha menunda investasi dan pekerja menanggung risikonya,” kata Syafruddin.
Untuk itu, Syafruddin mendorong pemerintah membangun pusat koordinasi kebijakan ekonomi yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), hingga membuka hasil evaluasi program kepada publik dan menjelaskan konsekuensi fiskal dari setiap kebijakan baru.
“Pemerintah perlu segera membangun pusat koordinasi kebijakan ekonomi yang tunduk pada RPJMN, membuka hasil evaluasi program kepada publik, serta menjelaskan konsekuensi fiskal setiap kebijakan baru,” kata Syafruddin.
Lebih lanjut, ia menilai stabilitas politik juga tidak dapat dilepaskan dari kualitas institusi. yang sehat menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan investor dan masyarakat.
“Stabilitas politik juga memerlukan penegakan hukum, meritokrasi, dan ruang kritik yang sehat karena investor serta masyarakat menilai kualitas institusi bersama indikator makroekonomi,” kata Syafruddin.
Untuk jangka pendek, Syafruddin menyebut pemerintah perlu memprioritaskan pengamanan pangan, pencegahan PHK, penyelesaian hambatan produksi, serta percepatan investasi di sektor padat karya.
“Respons tercepat harus mencakup pengamanan pangan, pencegahan PHK, penyelesaian hambatan produksi, dan percepatan investasi padat karya,” kata Syafruddin.
Menurutnya, kepercayaan publik dan dunia usaha akan lebih mudah terjaga apabila setiap keputusan ekonomi didasarkan pada target yang jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Pemerintah akan menjaga kepercayaan publik jika keputusan ekonomi berangkat dari bukti, memiliki sasaran terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tandas Syafruddin.
