Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan. (Foto: Istimewa)
Lembaga riset nasional Prisma Research & Strategy mencatat tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan mencapai 81,2 persen.
Tingginya sentimen positif di balik kepemimpinan Helmi Hasan ini utamanya didorong oleh kesuksesan program pembangunan infrastruktur jalan, layanan ambulans gratis, serta perbaikan infrastruktur kesehatan secara menyeluruh.
Keberhasilan di sektor-sektor krusial tersebut pada akhirnya menempatkan Gubernur Bengkulu ke dalam jajaran elite 10 besar Gubernur dengan kinerja terbaik di seluruh Indonesia, berdasarkan agregasi survei nasional yang dilakukan secara serentak oleh Prisma Research & Strategy.
Secara kelembagaan, kinerja Pemprov Bengkulu secara umum turut mendapatkan apresiasi yang solid dengan tingkat kepuasan mencapai 72,8 persen.
Selain itu, apresiasi tinggi berturut-turut juga diberikan pada jangkauan jaringan telekomunikasi yang dinilai memadai oleh 76,8 persen responden, keandalan pasokan listrik sebesar 73,3 persen, kualitas fasilitas kesehatan dan RSUD di angka 71,8 persen, serta penyediaan fasilitas pendidikan yang mencapai 71,3 persen.
Meskipun mencatatkan deretan prestasi yang menonjol, laporan Prisma Research & Strategy secara proporsional juga memaparkan potret evaluasi dari masyarakat yang harus segera direspons oleh pemerintah daerah.
Direktur Riset Prisma Research & Strategy, Firtson memgatakan, terdapat tiga catatan utama yang masih perlu dibenahi oleh Pemprov Bengkulu.
Tantangan pertama berpusat pada sektor ekologi, di mana 31,6 persen publik memandang pemerintah belum memberikan perlindungan lingkungan hidup yang memadai dalam pengambilan kebijakan investasi maupun pertambangan.
Tantangan kedua berkaitan dengan isu ekonomi, yakni penyediaan dan perluasan lapangan kerja bagi tenaga kerja lokal yang masih disoroti oleh 29,2 persen masyarakat yang merasa kurang atau sangat tidak puas.
Terakhir, tantangan struktural terbesar saat ini berada pada wilayah penegakan integritas dan reformasi pelayanan birokrasi, mengingat 25,8 persen masyarakat masih menunjuk prosedur administrasi yang berbelit-belit dan lambat sebagai hambatan utama.
"Modal legitimasi yang besar dari sosok figur Gubernur perlu segera ditransformasikan menjadi perbaikan sistem tata kelola birokrasi hingga ke tingkat pelaksana teknis" ujar Firtson dalam keterangannya, dikutip Jumat 14 Agustus 2026.
Sebagai informasi, pengumpulan data opini publik ini diselenggarakan pada rentang waktu 22 Juni hingga 2 Juli 2026 dengan jangkauan mencakup seluruh wilayah kecamatan di Provinsi Bengkulu.
Survei ini mengaplikasikan metode penarikan sampel secara acak bertingkat atau Multistage Random Sampling yang melibatkan 810 responden, yakni warga Provinsi Bengkulu yang telah berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah.
Kualitas dan akurasi data dijaga ketat melalui instrumen wawancara tatap muka yang menghasilkan tingkat toleransi kesalahan (margin of error) di bawah 4,0 persen pada rentang tingkat kepercayaan 95 persen.
