Plang Parkir Gratis di Ritel Modern cuma Pajangan

Panitia Khusus (Pansus) Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta menggelar rapat dengar pendapat bersama sejumlah pengelola ritel modern dan gerai usaha, di antaranya Indomaret, Alfamart, Kopi Kenangan, dan Janji Jiwa.

Rapat tersebut membahas persoalan parkir liar yang masih ditemukan di sejumlah lokasi usaha, termasuk adanya pungutan kepada konsumen meskipun area parkir tercantum sebagai “Parkir Gratis.”

Ketua Pansus Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta, Jupiter menegaskan bahwa persoalan parkir tidak semata-mata berkaitan dengan pungutan, tetapi menyangkut kepastian hukum, perlindungan konsumen, keamanan kendaraan, serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kalau sebuah gerai mencantumkan ‘Parkir Gratis’, maka jangan sampai di lapangan konsumen tetap dimintai uang oleh juru parkir. Ini harus ditertibkan," kata Jupiter, dikutip dari laman DPRD DKI Jakarta, Kamis 13 Agustus 2026. 

Menurut Jupiter, pemerintah harus membangun standar tata kelola parkir yang jelas dan adil bagi pelaku usaha maupun masyarakat. Apabila pengelola usaha menetapkan parkir gratis, maka lokasi tersebut harus benar-benar terbebas dari pungutan jukir liar. 

Sebaliknya, apabila parkir dikenakan tarif, maka pengelolaannya harus dilakukan secara resmi, legal, transparan, dan memberikan kepastian perlindungan kepada konsumen.

“Kalau parkirnya berbayar, maka harus jelas siapa pengelolanya, berapa tarifnya, bagaimana mekanisme pembayarannya, bagaimana pengawasannya, dan yang paling penting, bagaimana perlindungan terhadap kendaraan konsumen," kata Jupiter. 

Jangan sampai masyarakat sudah membayar, kata Jupiter, apabila terjadi kehilangan atau kerusakan kendaraan, tidak ada pihak yang bertanggung jawab. 

Jupiter mengusulkan agar kewajiban penataan parkir secara resmi dapat diberlakukan secara proporsional, terutama bagi gerai atau pusat usaha berskala besar yang memiliki kapasitas kantong parkir memadai, misalnya minimal lima kendaraan roda empat. 

Sementara untuk gerai dengan skala lahan dan kapasitas parkir yang lebih kecil, pemerintah perlu memberikan penyesuaian dan fleksibilitas agar kebijakan tidak membebani pelaku UMKM maupun usaha kecil.