Presiden Prabowo Subianto di Munas PKS (Foto: Sekretariat Presiden)
Pemerintah perlu melakukan realokasi anggaran secara terukur untuk menjaga keseimbangan antara dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi serta disiplin fiskal.
Hal tersebut disampaikan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas Prof. Syafruddin Karimi, menjelang pembacaan Nota Keuangan dan RAPBN 2027 oleh Presiden Prabowo Subianto pada 14 Agustus 2026.
"Pemerintah perlu melakukan realokasi terbatas dan terukur, bukan memilih secara mutlak antara stimulus pertumbuhan dan disiplin fiskal," kata Syafruddin kepada RMOL di Jakarta, Kamis, 13 Agustus 2026.
Menurutnya, belanja yang manfaatnya rendah, kurang mendesak, atau belum siap dilaksanakan perlu dialihkan ke program yang memberikan manfaat langsung terhadap masyarakat dan perekonomian.
"Belanja yang rendah manfaat, kurang mendesak, atau belum siap dilaksanakan harus dialihkan menuju bantuan pangan terarah, program padat karya, perlindungan pekerja, infrastruktur dasar, dan dukungan produktivitas UMKM,” jelasnya.
Di sisi lain, dia mengingatkan pemerintah untuk tetap menjaga pelebaran defisit APBN. Pasalnya, proyeksi defisit 2026 telah meningkat dari target awal 2,68 persen menjadi 2,85 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
"Ruang terhadap batas tiga persen semakin sempit, sehingga ekspansi belanja tanpa evaluasi dapat menaikkan kebutuhan utang dan biaya bunga," tegasnya.
Lebih lanjut, Syafruddin menilai peningkatan penerimaan negara tetap diperlukan. Namun, upaya tersebut perlu lebih diarahkan pada peningkatan kepatuhan, hingga memperbaiki administrasi perpajakan.
"Pemerintah sebaiknya mengejar kepatuhan, memperbaiki administrasi, menutup penghindaran pajak, dan mengoptimalkan penerimaan sumber daya alam sebelum menaikkan beban kelompok berpendapatan rendah," kata dia.
Lebih lanjut, Syafruddin menyebut capaian penerimaan negara hingga Juni 2026 telah mencapai Rp1.459,4 triliun atau tumbuh 21,4 persen.
Menurutnya, capaian tersebut semestinya menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperbaiki komposisi belanja, bukan memperluas seluruh program.
“Pendapatan negara sampai Juni mencapai Rp1.459,4 triliun dan tumbuh 21,4 persen. Capaian ini memberi ruang untuk memperbaiki komposisi belanja, bukan alasan untuk memperluas semua program,” tandasnya.
