AKSI korporasi--akuisisi, merger, injeksi modal, divestasi, restrukturisasi, spin-off, buyback, maupun transaksi afiliasi--adalah instrumen bisnis yang sah. Tetapi korporasi yang sah tidak otomatis membuat setiap tindakan di dalamnya menjadi sah.
Di sinilah fraud bekerja: bukan dengan menghapus bentuk hukum transaksi, melainkan menyalahgunakan bentuk hukum tersebut untuk mencapai tujuan yang melawan hukum.
Fraud Bersembunyi di Balik Dokumen yang Sah
Fraud korporasi jarang datang dalam bentuk transaksi yang secara kasat mata ilegal. Ia justru dapat dibungkus dengan RUPS, kontrak, valuasi, due diligence, legal opinion, laporan keuangan, dan berbagai persetujuan formal.
Karena itu, pertanyaan hukum tidak boleh berhenti pada:
“Apakah dokumennya lengkap?”
Pertanyaan yang lebih penting adalah:
“Apakah substansinya benar?”
Siapa yang mengendalikan transaksi? Apa tujuan sebenarnya? Apakah informasi material disembunyikan? Apakah nilai aset atau saham dimanipulasi? Siapa penerima manfaat akhirnya? Dan ke mana uang perusahaan sesungguhnya mengalir?
Pola Fraud
Fraud dalam aksi korporasi dapat muncul dalam berbagai bentuk:
1. Misrepresentasi, yaitu menyampaikan fakta yang tidak benar atau menyembunyikan fakta material;
2. Manipulasi laporan keuangan, untuk menggelembungkan nilai, memperkecil kewajiban, atau menciptakan kondisi keuangan yang seolah-olah sehat;
3. Manipulasi penyertaan modal, ketika nilai atau karakter modal tidak mencerminkan realitas ekonominya;
4. Layering dan nominee, untuk menyamarkan sumber dana, kepemilikan, atau penerima manfaat;
5. Transaksi fiktif, termasuk kontrak jasa atau pengadaan tanpa prestasi yang nyata;
6. Related-party transaction, ketika transaksi dengan pihak terafiliasi digunakan untuk memindahkan nilai perusahaan kepada pihak tertentu;
7. Pengalihan aset, dengan harga atau mekanisme yang merugikan perseroan tetapi menguntungkan pihak tertentu.
Semakin kompleks struktur transaksinya, semakin penting menelusuri substansi ekonominya.
Corporate Veil Bukan Tameng Kejahatan
Perseroan memang merupakan subjek hukum yang terpisah dari pemegang saham, Direksi, dan Komisaris. Prinsip limited liability melindungi pemegang saham dari tanggung jawab pribadi atas kewajiban perseroan.
Tetapi perlindungan itu bukan lisensi untuk menyalahgunakan perseroan.
Apabila perseroan digunakan sebagai alat melakukan perbuatan melawan hukum dan terdapat keterlibatan pribadi pihak yang mengendalikan atau memperoleh manfaat, prinsip piercing the corporate veil dapat menjadi relevan.
Dengan kata lain:
Corporate veil melindungi bisnis yang sah, bukan kejahatan yang disembunyikan di balik badan hukum.
Tidak Semua Kerugian adalah Fraud
Ini garis batas yang sangat penting.
Perusahaan dapat mengalami kerugian karena salah strategi, perubahan pasar, kegagalan proyek, atau keputusan bisnis yang ternyata keliru. Kerugian semata-mata bukan bukti fraud.
Sebaliknya, transaksi yang menghasilkan keuntungan pun tidak otomatis bersih apabila sejak awal dibangun melalui informasi palsu, manipulasi, konflik kepentingan, atau penyalahgunaan kewenangan.
Karena itu, Business Judgment Rule harus ditempatkan secara tepat.
BJR melindungi keputusan bisnis yang bona fide, bukan keputusan yang sejak awal merupakan bagian dari skema fraud.
Yang diuji bukan hanya hasilnya, tetapi:
prosesnya, informasinya, kewenangannya, konflik kepentingannya, niatnya, dan siapa yang menikmati manfaatnya.
Directing Mind: Siapa yang Sesungguhnya Mengendalikan?
Dalam fraud korporasi, pertanyaan paling penting bukan sekadar:
“Siapa yang menandatangani?”
Tetapi:
“Siapa yang sebenarnya mengendalikan?”
Dokumen dapat ditandatangani oleh Direksi, tetapi keputusan dapat dirancang oleh pihak lain. Karena itu, konstruksi directing mind menjadi penting untuk menemukan individu yang sesungguhnya mengarahkan dan mengendalikan tindakan korporasi.
Namun, prinsip ini juga tidak boleh disalahgunakan untuk melakukan kriminalisasi kolektif.
"Jabatan bukan bukti kesalahan. Keterlibatan dan pengetahuan harus dibuktikan."
Ikuti Uangnya
Dalam menguji fraud, dokumen hanyalah permukaan.
Follow the money.
Telusuri:
Siapa yang menginisiasi--siapa yang mengendalikan--siapa yang menyetujui--siapa yang menerima--siapa yang memperoleh manfaat.
Di situlah sering kali substansi fraud menjadi terlihat.
Karena itu, legal due diligence dalam aksi korporasi bernilai besar tidak cukup hanya memeriksa legalitas dokumen. Ia harus mampu menguji beneficial ownership, konflik kepentingan, kewajaran valuasi, aliran dana, hubungan afiliasi, kewajiban tersembunyi, dan fakta material yang tidak diungkapkan.
Red Flag bagi Direksi dan Komisaris
Beberapa tanda bahaya yang seharusnya menghentikan atau setidaknya memperketat transaksi antara lain:
valuasi yang tidak rasional, urgensi yang dibuat-buat, pihak nominee, rekening pribadi, transaksi tanpa arm's length principle, konsultan yang diarahkan, due diligence yang sengaja dibatasi, dokumen yang dibuat setelah transaksi berjalan, serta penerima manfaat yang sengaja disembunyikan.
Ketika red flags tersebut diabaikan secara sadar, persoalannya dapat bergeser dari business risk menjadi legal risk, bahkan criminal risk.
KesimpulanFraud dalam aksi korporasi bukan kejahatan yang selalu terlihat dari bentuk transaksinya. Ia justru dapat bersembunyi di balik transaksi yang secara formal terlihat sempurna.
Karena itu, hukum tidak boleh berhenti pada corporate form. Hukum harus menembus substansi, tujuan, proses, pengendalian, aliran dana, dan penerima manfaat.
Pada akhirnya, prinsipnya sederhana:
"Jangan kriminalisasi kegagalan bisnis. Tetapi jangan pula biarkan badan hukum menjadi tempat berlindung bagi kejahatan."
Aksi korporasi adalah instrumen bisnis. Ketika instrumen itu sengaja digunakan untuk menipu, menyamarkan, mengalihkan, atau memperkaya pihak tertentu secara melawan hukum, maka yang harus dilihat bukan lagi sekadar corporate action--melainkan fraud.
*Penulis adalah Praktisi Hukum
