Berita

Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera. (Foto: Istimewa)

Politik

Reshuffle Kabinet Tak Harus Diisi Kader Partai

SELASA, 11 AGUSTUS 2026 | 05:19 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto jika ingin melakukan penyegaran kabinet atau reshuffle setelah peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI.

Menurut Mardani, reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden. Namun, dalam menentukan figur yang akan masuk kabinet, prinsip meritokrasi dan kapasitas harus menjadi pertimbangan utama.

“Intinya terkait reshuffle kabinet itu hak prerogatif Presiden. Tapi merit system perlu jadi pertimbangan. Plus perlu diterapkan reformasi birokrasi, miskin struktur dan kaya fungsi,” ujar Mardani, Senin 10 Agustus 2026.


Ia menilai Presiden Prabowo memiliki tugas berat, terutama di tengah tren penurunan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah yang tercermin dalam sejumlah hasil survei.

Karena itu, Mardani menyarankan agar penyegaran kabinet diisi figur-figur yang memiliki kapasitas dan integritas serta mampu menjawab berbagai tantangan pemerintahan.

“Bagus kalau mau rekrut orang, yang dikenal publik orang yang punya kapasitas dan integritas. Kalau perlu profesional, tidak harus orang partai. Ada banyak anak bangsa yang berkualitas,” tegasnya.

Menurut Mardani, keterlibatan kalangan profesional di dalam kabinet dapat menjadi pilihan untuk memperkuat kinerja pemerintahan. Terlebih, kebutuhan terhadap birokrasi yang efektif dan berorientasi pada fungsi semakin penting dalam menjalankan agenda pemerintahan ke depan.

Ia berharap jika reshuffle benar-benar dilakukan, keputusan tersebut tidak semata didasarkan pada pertimbangan politik, tetapi juga memperhatikan kemampuan, rekam jejak, dan integritas calon menteri.

Dengan demikian, penyegaran kabinet diharapkan dapat memperkuat kinerja pemerintahan sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Perpol Baru Menjelang Sidang Etik Mantan Kapolri

Jumat, 20 November 2026 | 06:33

Ancaman terhadap Prabowo Bisa Makin Masif Pasca UU Perampasan Aset Disahkan

Jumat, 20 November 2026 | 06:02

HSB Investasi Gandeng Aswata, Siapkan Asuransi Dana Nasabah 1 Juta Dolar AS

Jumat, 20 November 2026 | 05:39

PSI Masih Takut-takut Menyerang Prabowo

Jumat, 20 November 2026 | 05:29

Megawati Menolak Tawaran Masuk Pemerintahan: Saya di Luar Saja

Jumat, 20 November 2026 | 05:03

Kemnaker Bangun Pusat Talenta Disabilitas

Jumat, 20 November 2026 | 04:44

IDCEC Ungkap Potensi Industri Data Center Di Indonesia

Jumat, 20 November 2026 | 04:14

Diduga Ada Titipan Politik di Balik Mandeknya Eksekusi Silfester Matutina

Jumat, 20 November 2026 | 04:03

TMP Gelar Baksos di Kampung Nelayan Cilincing

Jumat, 20 November 2026 | 03:45

Sekolah Swasta Gratis Dipastikan Tanpa Diskriminasi

Jumat, 20 November 2026 | 03:27

Selengkapnya