Berita

Presiden Prabowo Subianto. (Foto: Facebook Prabowo)

Publika

Menghitung Kekuatan di Luar Istana

SELASA, 11 AGUSTUS 2026 | 04:17 WIB

TRUST ke pemerintahan Prabowo Subianto turun tajam. Elektabilitas Prabowo semakin mengecil. Di angka 14,5 persen (hasil survei MSRC). Kondisi ini menjadi dorongan kuat bagi kekuatan di luar istana untuk mengintensifkan konsolidasi.

Setidaknya ada empat arus utama kekuatan di luar istana. Siapa saja, apa targetnya, bagaimana peluangnya dan strategi apa yang dilakukan untuk mencapai target itu 

Pertama, kekuatan Solo, yaitu Joko Widodo alias Jokowi. Jokowi tentu ingin Gibran Rakabuming Raka, putra Sulungnya jadi presiden. Apakah Jokowi akan menunggu Pilpres 2029 untuk menjadikan Gibran jadi presiden? 


Elektabilitas Gibran masih jauh dari mampu untuk menjadi modal berkompetisi di 2029. Jalur normal, hampir tidak mungkin. 

Kalau Gibran harus menjadi cawapres lagi, peluangnya tak semulus 2024 kemarin. Di Pilpres 2024, siapa pun yang ditempeli Gibran akan menang. 

Jokowi penguasa dan menjadi kartu kemenangan. Ketika Gibran dipasangkan dengan Prabowo, maka Prabowo menang. Tanpa Gibran, sulit membuat kalkulasi kemenangan bagi Prabowo. Semua orang mafhum soal ini.

Jika Gibran sabar dan menunggu hingga tahun 2034 untuk maju sebagai capres, belum tentu Jokowi sebagai back up politik utama Gibran akan sekuat sekarang. 

Sebagai mantan penguasa, pengaruh dan kekuatan politik seiring waktu akan berangsur melemah. 

Delapan tahun ke depan, orang-orang Jokowi yang bertebaran di berbagai institusi negara akan banyak yang sudah pensiun. Begitu juga basis dukungan massanya, akan merosot. 

Maka, jalan yang paling mungkin ditempuh untuk menjadikan Gibran presiden tentu tidak dari jalan normal. 

Lalu dengan jalan apa? "Kok tanya saya". Jokowi seorang politisi yang sangat piawai untuk memainkan jalur-jalur alternatif dalam politik. Jokowi adalah "politisi unpredictable".

Kedua, kekuatan Megawati Soekarnoputri. PDIP, partai besutan Megawati punya suara 16 persen hasil Pemilu 2024. PDIP adalah partai pemenang pemilu. PDIP punya basis massa militan. Pendukungnya cukup solid. Sejumlah kader elitnya berpengalaman dan cukup piawai untuk bergerak dengan senyap.

Posisi PDIP jelas: sebagai partai penyeimbang. Ini dinyatakan dengan tegas oleh Megawati. Penyeimbang itu oposisi. PDIP dengan sangat jelas mengambil posisi di luar kekuasaan Prabowo. 

Pertanyaannya: apakah PDIP punya daya tahan untuk menunggu Prabowo dua periode? apakah PDIP punya cukup kesabaran untuk menjadi oposisi dan berada di luar kekuasaan hingga 2034?

Ketiga, Anies Baswedan. Selama ini, Anies selalu masuk 2-3 besar kandidat capres tertinggi dalam survei. Anies dan pendukung militannya dikenal idealis. 

Bagi Anies dan para pendukung, tak masalah Prabowo satu periode atau dua periode. Yang penting kepemimpinan Prabowo mampu memberikan jaminan kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat, juga kemajuan bagi bangsa. Titik !Apakah saat ini ekspektasi Anies dan para pendukungnya mampu dipenuhi oleh Prabowo? 

Fakta bahwa kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo di angka 51,1 persen dan tingkat elektabilitasnya di angka 14,5 persen. Ini bisa dimaknai sebagai indikator bahwa apa yang dilakukan Prabowo masih berada dibawah ekspektasi para pendukung Anies. Lalu, bagaimana sikap Anies dan para pendukungnya? Apakah akan menjadi "Poros Alternatif?"

Keempat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan partai Demokratnya. SBY sangat ingin anaknya yaitu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) jadi presiden. 

Selama ini, upaya SBY mendorong AHY jadi cawapres sebagai step awal menuju capres, masih mengalami kegagalan. Upaya dipasangkan dengan Prabowo di tahun 2019 dan 2024, gagal. Dengan Anies di Pilpres 2024 juga gagal. 

Bagi SBY, Prabowo sampai 2029 atau tidak, gak ada pengaruhnya. Prabowo satu periode atau dua periode, gak juga memberi efek politik apapun bagi AHY maupun Demokrat. Bagi SBY, apapun situasi politiknya, yang penting AHY jadi cawapres. Step awal sebelum nantinya menunggu momentum untuk jadi capres.

SBY dan Demokrat tidak ambil pusing dengan dinamika dan ketegangan politik hari ini. Terutama antara Solo vs istana. 

Bagi SBY dan Demokrat yang perlu dipertahankan adalah kepala daerah tetap dipilih oleh rakyat dan presidential threshold Nol Persen. 

Dengan keputusan ini, Demokrat akan tetap punya prospek untuk menaikkan suaranya dan harga tawar AHY untuk jadi cawapres di Pemilu 2029 akan cukup tinggi.

Bagaimana dengan Surya Paloh dan Nasdem? Wait and see. Lihat situasi. Saat ini, Surya Paloh memilih berada di luar istana setelah perseteruan, bahkan banyaknya pressure kepadanya di akhir periode Jokowi. 

Dengan memiliki tiga jabatan ketua komisi dan enam wakil ketua komisi di DPR, Surya Paloh dan Nasdem bisa aktif ikut memantau dan mengawal dinamika politik yang ada. Surya dan Nasdem menunggu momentum yang tepat untuk bergerak dan menentukan pilihan politiknya.

Adapun PKB dan PAN, meminjam istilahnya Mancur Olson dalam buku "The Logic of Collective Action" adalah "Free Riders". Penumpang bebas. 

Nggak perlu ikut berkeringat, apalagi keluar darah, PKB dan PAN akan selalu ikut menikmati ghanimah kekuasaan. Siapapun pemenangnya, PKB dan PAN bisa merapat.

PKB bisa mengkapitalisasi basisnya di NU untuk bernegosiasi dengan pemenang politik yang menduduki kekuasaan. Begitu juga ormas Muhammadiyah yang selalu memiliki harga tawar bagi PAN.

Dinamika politik saat ini, jika terjadi eskalasi, tidak terlalu menghitung posisi PKB dan PAN. Dinamikanya berada di lingkaran istana dan rivalitasnya dengan kekuatan Jokowi, Megawati dan Anies Baswedan. 

SBY akan menunggu perkembangan dan hasil di pertengahan. PKB dan PAN ada di ujung, selalu ikut menikmati pesta setelah semuanya selesai.

Penjelasan atas kalkulasi ini punya catatan yaitu bila situasi politiknya tidak normal. Jika normal, Prabowo dua periode. Periode kedua akan makin kokoh, selain pengalaman dan kematangan, semua kekuatan akan merapatkan dukungan.

Apakah Prabowo akan mampu bangkit di tengah tingkat kepuasan dan ekspektasi publik kepadanya yang terus merosot? Atau akan terus melemah di tengah arus kekuatan luar istana yang semakin mengintensifkan konsolidasinya?

Tony Rosyid
Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Suyudi Pede Gusur Puluhan Pati-Pamen Loyalis Listyo

Selasa, 06 Oktober 2026 | 05:09

Pergantian Kapolri untuk Antisipasi Putusan MK soal Gibran

Kamis, 01 Oktober 2026 | 18:19

UPDATE

Main di Kandang PSIM, Persija Menang Telak 4-0

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 19:49

Cukai MBDK Mulai Dipungut Semester II/2027, Target Rp1,7 Triliun

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 19:30

DPR Ingatkan Bijak di Ruang Digital dan Cegah Perundungan Siber

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 18:51

Ekspor Emas Anjlok, Bea Cukai Ungkap Perusahaan Tahan Pengiriman

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 18:38

Usai Dilantik, Kapolda Metro Jaya Serap Aspirasi Insan Pers

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 17:49

Pertamina Perkuat Ekosistem MyPertamina di MotoGP Mandalika

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 17:30

Tegas dan Loyal, Demokrat: Tidak Ada Nama Selain Prabowo untuk Kontestasi 2029

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:36

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

YLBHI Minta Polresta Solo Hentikan Dugaan Kriminalisasi Kasus Perdata jadi Pidana

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 15:36

Pertamina Perkuat Pengelolaan Sampah Mandalika Lewat Dukungan untuk Bank Sampah Putri Nyale

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 15:09

Selengkapnya