Berita

Norman Joesoef. (Foto: Instagram sosokbisnis)

Politik

Isu Wamenhan Baru Jangan Terjebak Kepentingan Bisnis dan Korporasi

SENIN, 10 AGUSTUS 2026 | 22:55 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Isu mengenai nama Norman Joesoef yang disebut-sebut bakal mengisi posisi Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) mencuat. 

Direktur Eksekutif Nusantara Parameter Indeks (NPI) Murmahudi meminta Presiden Prabowo Subianto cermat memilih pembantu-pembantunya, terutama yang akan menduduki jabatan strategis.

Murmahudi menilai aspek profesionalitas, kompetensi dan integritas harus menjadi pertimbangan utama. Di sisi lain, potensi konflik kepentingan juga harus diperiksa secara serius.


"Kalau memang nama Norman Joesoef sedang dipertimbangkan untuk posisi Wamenhan, tentu Presiden perlu melihat secara menyeluruh rekam jejak dan latar belakang yang bersangkutan. Jangan sampai kompetensi yang dimiliki justru beririsan dengan kepentingan bisnis yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan," kata Murmahudi kepada wartawan di Jakarta, Senin, 10 Agustus 2026. 

Nama Norman Joesoef disebut memiliki latar belakang sebagai pengusaha di bidang persenjataan dan alutsista. 

Menurut Murmahudi, pengalaman di industri pertahanan memang dapat menjadi modal dalam memahami sektor tersebut. Namun, ketika pengalaman bisnis itu bertemu dengan jabatan publik yang memiliki kewenangan strategis, diperlukan mekanisme pengawasan dan mitigasi konflik kepentingan yang kuat.

"Ini bukan soal seseorang boleh atau tidak berasal dari kalangan pengusaha. Justru yang harus dipastikan adalah ketika masuk pemerintahan, kepentingan bisnis pribadi tidak boleh memengaruhi kebijakan negara," ujarnya.

Dia mengatakan posisi Wamenhan memiliki karakter strategis karena bersinggungan dengan kebijakan pertahanan, pengadaan alutsista, pengembangan industri pertahanan hingga kerja sama pertahanan dengan berbagai pihak.

"Rekam jejak calon pejabat tidak cukup hanya dilihat dari pengalaman dan kapasitasnya. Para pembantu presiden lainnya yang berwenang perlu melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap afiliasi usaha, kepemilikan bisnis, hubungan dengan perusahaan tertentu serta potensi kepentingan finansial yang dapat beririsan dengan kewenangan jabatan," tegasnya. 

Murmahudi menegaskan isu tersebut tidak boleh diarahkan menjadi penghakiman terhadap Norman Joesoef. Sebab, hingga saat ini nama tersebut masih sebatas informasi yang beredar dan belum dapat diperlakukan sebagai keputusan resmi pemerintah.

"Kalau memang belum ada keputusan resmi, kita jangan mendahului. Tetapi kalau benar sedang dipertimbangkan, proses uji rekam jejak dan potensi konflik kepentingan harus dilakukan sejak awal, bukan setelah orang tersebut dilantik," katanya.

Dia juga mengingatkan Presiden Prabowo agar prinsip yang sama diterapkan kepada seluruh calon pembantunya di kabinet.

Menurutnya, jabatan strategis tidak boleh diberikan hanya karena kedekatan, popularitas, kepentingan politik, ataupun jaringan bisnis. Setiap calon harus memenuhi standar profesionalitas dan integritas yang sama.

"Presiden harus memilih orang yang kompeten, tetapi juga independen. Ketika seseorang masuk ke pemerintahan, orientasinya harus berubah dari kepentingan pribadi atau korporasi menjadi kepentingan negara," tegasnya lagi.

Murmahudi berharap pemerintahan Prabowo dapat membangun standar seleksi pejabat yang semakin transparan dan berbasis merit. Terlebih, posisi strategis di bidang pertahanan membutuhkan tingkat kehati-hatian yang lebih tinggi karena menyangkut kepentingan nasional dan penggunaan anggaran negara.

"Jangan sampai negara memiliki pejabat yang kompeten secara teknis, tetapi pada saat yang sama menimbulkan pertanyaan mengenai konflik kepentingan. Profesionalitas harus berjalan bersamaan integritas sebagai prasyarat utama," pungkas Murmahudi.


Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya