Berita

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. (Foto: Dokumentasi RMOL)

Politik

Pemerintah Buka Opsi Tarik Guru PPPK jadi ASN Pusat

SENIN, 10 AGUSTUS 2026 | 21:22 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pemerintah tengah mengkaji opsi menarik Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) khusus formasi guru daerah menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) di bawah kewenangan pemerintah pusat.

Opsi tersebut sedang dibahas untuk memperbaiki distribusi tenaga pendidik sekaligus meringankan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Demikian disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian usai rapat koordinasi bersama pimpinan DPR RI dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 10 Agustus 2026.


Tito menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pendidikan PAUD hingga SMP berada di tingkat kabupaten/kota. Sementara pendidikan SMA/SMK menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Namun, aturan tersebut membuka ruang bagi pemerintah pusat untuk mengambil alih komponen tertentu dalam pengelolaan tenaga pendidik.

“Jadi artinya bisa ditarik dan menjadi ASN Pemerintah Pusat,” kata Tito.

Menurutnya, jika guru menjadi ASN pusat, pemerintah dapat lebih leluasa mendistribusikan tenaga pendidik ke wilayah yang mengalami kekurangan guru.

“Bisa nanti ditransfer mungkin di tempat-tempat yang kurang guru, enggak numpuk satu tempat, bisa. Nah ini sedang dilakukan exercise,” ujarnya.

Tito menilai kebijakan tersebut juga berpotensi meringankan beban pemerintah daerah, terutama dari sisi belanja pegawai.

“Tadi juga saya menjelaskan untuk, ini pasti akan meringankan Pemerintah Daerah juga, khususnya dalam ee apa namanya itu mengurangi belanja pegawai ya,” tutur mantan Kapolri ini.

Di sisi lain, Tito mengatakan apabila guru tetap berstatus sebagai ASN daerah, pemerintah pusat perlu memberikan dukungan anggaran melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik atau tambahan Dana Alokasi Umum (DAU), khususnya bagi daerah dengan kemampuan fiskal terbatas.

Sebaliknya, apabila guru ditarik menjadi ASN pusat di bawah Kemendikdasmen, anggaran kementerian tersebut akan disesuaikan untuk menanggung kebutuhan pembiayaan para guru.

“Nah kalau seandainya ditarik dia menjadi ASN-nya pusat berarti ASN Kemendikdasmen, maka otomatis Kemendikdasmen harus diberikan tambahan anggaran. Nah mungkin Tukin-nya ya yang mungkin dilakukan sharing antara pusat dan daerah,” pungkas Tito.


Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya