Ilustrasi pencari kerja. (Foto: istimewa)
Pemerintah diminta serius menangani persoalan pengangguran terdidik yang terus mengalami peningkatan. Hal ini menyusul data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Mei 2026 dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat jumlah pengangguran berlatar belakang sarjana mencapai 1.033.182 orang.
Menurut Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKB Zainul Munasichin, kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah karena menunjukkan adanya persoalan struktural dalam hubungan antara dunia pendidikan dan pasar kerja. Angka tersebut setara dengan 14,31 persen dari total 7,22 juta penganggur nasional.
“Pemerintah harus serius menangani persoalan pengangguran ini. Yang pertama tentu harus mendiagnosis faktor utama penyebab pengangguran, khususnya di kalangan sarjana,” ujar Zainul, Senin, 10 Agustus 2026.
Salah satu penyebabnya adalah ketidaksesuaian keterampilan atau skill mismatch antara lulusan perguruan tinggi dengan kebutuhan industri dan perkembangan pasar kerja modern.
Selain persoalan skill mismacth, pertumbuhan jumlah lulusan sarjana belum diimbangi dengan pertumbuhan penciptaan lapangan kerja formal yang sepadan. Akibatnya, semakin banyak lulusan perguruan tinggi yang harus bersaing memperebutkan lapangan kerja yang terbatas.
“Ekspansi jumlah lulusan sarjana harus diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja formal. Kalau tidak, kesenjangan antara jumlah pencari kerja dengan kesempatan kerja akan semakin besar,” ujarnya.
Salah satu langkah yang dinilai penting adalah memperkuat kerja sama antara perguruan tinggi dengan dunia industri. Menurutnya, kurikulum dan kompetensi mahasiswa harus semakin dekat dengan kebutuhan perusahaan sehingga lulusan memiliki keterampilan yang benar-benar dibutuhkan pasar kerja.
“Perguruan tinggi harus aktif menjalin kerja sama dengan pihak industri. Link and match antara kampus dan dunia usaha harus benar-benar diwujudkan, sehingga lulusan perguruan tinggi memiliki kompetensi yang dibutuhkan dan bisa lebih cepat diserap oleh pasar kerja,” jelasnya.
Di sisi lain, Zainul juga meminta pemerintah memberikan insentif terhadap proyek-proyek padat karya. Kebijakan tersebut dinilai dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperluas kesempatan kerja sekaligus menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
“Pemerintah perlu memberikan insentif terhadap proyek padat karya, sehingga proyek-proyek pembangunan tidak hanya menghasilkan infrastruktur, tetapi juga mampu menyerap banyak tenaga kerja,” katanya.
Zainul menegaskan persoalan pengangguran sarjana tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah sendirian. Diperlukan forum bersama yang mempertemukan pemerintah, perguruan tinggi, dan dunia industri untuk merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
