Berita

Logo PBNU. (Foto: RMOL)

Politik

NU Mending Kembali Jadi Parpol Jika Terus Cawe-cawe Politik

SENIN, 10 AGUSTUS 2026 | 12:53 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Menjelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU), sejumlah kandidat calon Ketua Umum PBNU mulai bermunculan. 

Pengamat politik Adi Prayitno berharap forum tersebut menjadi momentum bagi NU untuk kembali fokus pada khitahnya dalam mengurus umat dan bangsa.

“Banyak pihak yang berharap semoga salah satu hasil dari Muktamar NU kali ini adalah supaya NU fokus mengurus umat dan tidak bicara yang lainnya,” kata Adi lewat kanal Youtube miliknya, Senin, 10 Agustus 2026.


Menurutnya, kepengurusan PBNU mendatang diharapkan dapat menjaga jarak dari kepentingan politik elite maupun kontestasi elektoral. Dengan demikian, NU dapat kembali menjalankan peran utamanya sebagai organisasi kemasyarakatan yang fokus membina dan memberdayakan umat.

“Diharapkan NU tidak lagi cawe-cawe dalam urusan politik atau elite PBNU yang kemudian asyik terindikasi dalam urusan politik elektoral,” ujarnya.

Adi menegaskan, NU seharusnya tidak dikaitkan atau diseret ke dalam kepentingan politik pragmatis. Menurutnya, khitah NU adalah mengurus umat dan menjaga kepentingan kebangsaan.

“Kalau ada oknum di PBNU punya intensi untuk menyeret NU dalam urusan politik elektoral, mungkin sudah saatnya NU bertransformasi kembali menjadi partai politik,” tegasnya.

Ia menilai pilihan tersebut lebih jelas dibandingkan NU tetap berstatus sebagai ormas, tetapi pada saat bersamaan terus terlibat dalam politik praktis.

“Jangan setengah-setengah. Kalau memang jadi ormas tapi dalam perkembangannya selalu cawe-cawe, terlibat, ataupun cenderung ditarik dalam urusan politik praktis, kenapa tidak sebaiknya NU kembali menjadi partai politik?” katanya.

Adi mengingatkan, NU memiliki sejarah sebagai kekuatan politik. Pada masa lalu, NU pernah menjadi salah satu partai politik dan memiliki kekuatan yang cukup diperhitungkan, terutama pada era Orde Lama.

Karena itu, ia berharap Muktamar ke-35 NU yang akan digelar akhir Agustus 2026 dapat menghasilkan kepengurusan yang mampu mengembalikan fokus organisasi pada pemberdayaan umat, pembangunan bangsa, dan menjaga jarak dari politik praktis.


Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya