Berita

Logo PBNU. (Foto: RMOL)

Politik

NU Mending Kembali Jadi Parpol Jika Terus Cawe-cawe Politik

SENIN, 10 AGUSTUS 2026 | 12:53 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Menjelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU), sejumlah kandidat calon Ketua Umum PBNU mulai bermunculan. 

Pengamat politik Adi Prayitno berharap forum tersebut menjadi momentum bagi NU untuk kembali fokus pada khitahnya dalam mengurus umat dan bangsa.

“Banyak pihak yang berharap semoga salah satu hasil dari Muktamar NU kali ini adalah supaya NU fokus mengurus umat dan tidak bicara yang lainnya,” kata Adi lewat kanal Youtube miliknya, Senin, 10 Agustus 2026.


Menurutnya, kepengurusan PBNU mendatang diharapkan dapat menjaga jarak dari kepentingan politik elite maupun kontestasi elektoral. Dengan demikian, NU dapat kembali menjalankan peran utamanya sebagai organisasi kemasyarakatan yang fokus membina dan memberdayakan umat.

“Diharapkan NU tidak lagi cawe-cawe dalam urusan politik atau elite PBNU yang kemudian asyik terindikasi dalam urusan politik elektoral,” ujarnya.

Adi menegaskan, NU seharusnya tidak dikaitkan atau diseret ke dalam kepentingan politik pragmatis. Menurutnya, khitah NU adalah mengurus umat dan menjaga kepentingan kebangsaan.

“Kalau ada oknum di PBNU punya intensi untuk menyeret NU dalam urusan politik elektoral, mungkin sudah saatnya NU bertransformasi kembali menjadi partai politik,” tegasnya.

Ia menilai pilihan tersebut lebih jelas dibandingkan NU tetap berstatus sebagai ormas, tetapi pada saat bersamaan terus terlibat dalam politik praktis.

“Jangan setengah-setengah. Kalau memang jadi ormas tapi dalam perkembangannya selalu cawe-cawe, terlibat, ataupun cenderung ditarik dalam urusan politik praktis, kenapa tidak sebaiknya NU kembali menjadi partai politik?” katanya.

Adi mengingatkan, NU memiliki sejarah sebagai kekuatan politik. Pada masa lalu, NU pernah menjadi salah satu partai politik dan memiliki kekuatan yang cukup diperhitungkan, terutama pada era Orde Lama.

Karena itu, ia berharap Muktamar ke-35 NU yang akan digelar akhir Agustus 2026 dapat menghasilkan kepengurusan yang mampu mengembalikan fokus organisasi pada pemberdayaan umat, pembangunan bangsa, dan menjaga jarak dari politik praktis.


Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

Janggal, Purbaya Dipecat Setelah Mencopot Ratusan Pejabat Kemenkeu

Senin, 14 September 2026 | 21:57

UPDATE

Bandit Keuangan Terorganisir

Minggu, 20 September 2026 | 00:02

Perjuangkan Hak Retaker, Willy Aditya: Republik Berdiri dari Tangan Dokter

Sabtu, 19 September 2026 | 23:58

Kemenkeu Tahan SAL Rp200 Triliun di Bank Hingga Juli 2027

Sabtu, 19 September 2026 | 23:32

KSAD Siapkan Helikopter Mi-35M Buatan Rusia untuk Misi Kemanusiaan di Papua

Sabtu, 19 September 2026 | 23:21

Disorot Publik, Nusron Wahid Ternyata Sudah Mundur dari Pengurus Golkar

Sabtu, 19 September 2026 | 22:47

Sektor Pariwisata RI Stagnan, Indonesia Kalah Cepat dari Vietnam

Sabtu, 19 September 2026 | 22:34

Kopasgat dan Satgas Habema Tangkap Pentolan OPM Abdon Kisamdu

Sabtu, 19 September 2026 | 21:56

PP IPA Dukung Prabowo Gratiskan Biaya Pendidikan SD hingga Universitas Negeri

Sabtu, 19 September 2026 | 21:37

Selebgram Jule Tak Jadi Tersangka Meski Konsumsi Etomidate, Ini Penjelasan Polisi

Sabtu, 19 September 2026 | 21:31

Bongkar Praktik Shadow Economy WNA di Bali, Hotel Lokal Terancam Kalah Saing

Sabtu, 19 September 2026 | 20:31

Selengkapnya