Berita

Logo PBNU. (Foto: RMOL)

Politik

NU Mending Kembali Jadi Parpol Jika Terus Cawe-cawe Politik

SENIN, 10 AGUSTUS 2026 | 12:53 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Menjelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU), sejumlah kandidat calon Ketua Umum PBNU mulai bermunculan. 

Pengamat politik Adi Prayitno berharap forum tersebut menjadi momentum bagi NU untuk kembali fokus pada khitahnya dalam mengurus umat dan bangsa.

“Banyak pihak yang berharap semoga salah satu hasil dari Muktamar NU kali ini adalah supaya NU fokus mengurus umat dan tidak bicara yang lainnya,” kata Adi lewat kanal Youtube miliknya, Senin, 10 Agustus 2026.


Menurutnya, kepengurusan PBNU mendatang diharapkan dapat menjaga jarak dari kepentingan politik elite maupun kontestasi elektoral. Dengan demikian, NU dapat kembali menjalankan peran utamanya sebagai organisasi kemasyarakatan yang fokus membina dan memberdayakan umat.

“Diharapkan NU tidak lagi cawe-cawe dalam urusan politik atau elite PBNU yang kemudian asyik terindikasi dalam urusan politik elektoral,” ujarnya.

Adi menegaskan, NU seharusnya tidak dikaitkan atau diseret ke dalam kepentingan politik pragmatis. Menurutnya, khitah NU adalah mengurus umat dan menjaga kepentingan kebangsaan.

“Kalau ada oknum di PBNU punya intensi untuk menyeret NU dalam urusan politik elektoral, mungkin sudah saatnya NU bertransformasi kembali menjadi partai politik,” tegasnya.

Ia menilai pilihan tersebut lebih jelas dibandingkan NU tetap berstatus sebagai ormas, tetapi pada saat bersamaan terus terlibat dalam politik praktis.

“Jangan setengah-setengah. Kalau memang jadi ormas tapi dalam perkembangannya selalu cawe-cawe, terlibat, ataupun cenderung ditarik dalam urusan politik praktis, kenapa tidak sebaiknya NU kembali menjadi partai politik?” katanya.

Adi mengingatkan, NU memiliki sejarah sebagai kekuatan politik. Pada masa lalu, NU pernah menjadi salah satu partai politik dan memiliki kekuatan yang cukup diperhitungkan, terutama pada era Orde Lama.

Karena itu, ia berharap Muktamar ke-35 NU yang akan digelar akhir Agustus 2026 dapat menghasilkan kepengurusan yang mampu mengembalikan fokus organisasi pada pemberdayaan umat, pembangunan bangsa, dan menjaga jarak dari politik praktis.


Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Suyudi Pede Gusur Puluhan Pati-Pamen Loyalis Listyo

Selasa, 06 Oktober 2026 | 05:09

Pergantian Kapolri untuk Antisipasi Putusan MK soal Gibran

Kamis, 01 Oktober 2026 | 18:19

UPDATE

Pengusaha Tembakau Dicecar KPK soal Dugaan Gratifikasi Oknum Bea Cukai

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 00:41

Resmi Dilantik, 13 Pengurus DPD Peradi Profesional Siap Kawal Keadilan di Sulsel

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 00:13

Sekolah Tahfidz Al-Qur’an Puan Maharani Mulai Dibangun di Malang

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 00:10

Perbup Bogor soal Site Plan jadi Sorotan Usai Kasus HGB Summarecon Bergulir

Jumat, 09 Oktober 2026 | 23:49

BEI Tagih Penjelasan Emiten Haji Isam soal Gadai Saham ke Bank Mandiri

Jumat, 09 Oktober 2026 | 23:24

Rocky Gerung Dicurigai Sengaja Dipasang untuk Serang Gibran dari Dalam Kekuasaan

Jumat, 09 Oktober 2026 | 22:42

Kasus TPPU Rita Widyasari Menyeret Bos Dealer VW-Audi

Jumat, 09 Oktober 2026 | 22:28

Penyederhanaan BUMN: Pengaturan Outsourcing Lewat Anak Perusahaan Jadi Sorotan

Jumat, 09 Oktober 2026 | 22:18

PDIP soal Ijazah Gibran: Anak dan Bapak Masalahnya Sama Saja

Jumat, 09 Oktober 2026 | 21:57

Pegawai Bea Cukai Dedi Congor Mangkir Lagi

Jumat, 09 Oktober 2026 | 21:42

Selengkapnya