Berita

Logo PBNU. (Foto: RMOL)

Politik

NU Mending Kembali Jadi Parpol Jika Terus Cawe-cawe Politik

SENIN, 10 AGUSTUS 2026 | 12:53 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Menjelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU), sejumlah kandidat calon Ketua Umum PBNU mulai bermunculan. 

Pengamat politik Adi Prayitno berharap forum tersebut menjadi momentum bagi NU untuk kembali fokus pada khitahnya dalam mengurus umat dan bangsa.

“Banyak pihak yang berharap semoga salah satu hasil dari Muktamar NU kali ini adalah supaya NU fokus mengurus umat dan tidak bicara yang lainnya,” kata Adi lewat kanal Youtube miliknya, Senin, 10 Agustus 2026.


Menurutnya, kepengurusan PBNU mendatang diharapkan dapat menjaga jarak dari kepentingan politik elite maupun kontestasi elektoral. Dengan demikian, NU dapat kembali menjalankan peran utamanya sebagai organisasi kemasyarakatan yang fokus membina dan memberdayakan umat.

“Diharapkan NU tidak lagi cawe-cawe dalam urusan politik atau elite PBNU yang kemudian asyik terindikasi dalam urusan politik elektoral,” ujarnya.

Adi menegaskan, NU seharusnya tidak dikaitkan atau diseret ke dalam kepentingan politik pragmatis. Menurutnya, khitah NU adalah mengurus umat dan menjaga kepentingan kebangsaan.

“Kalau ada oknum di PBNU punya intensi untuk menyeret NU dalam urusan politik elektoral, mungkin sudah saatnya NU bertransformasi kembali menjadi partai politik,” tegasnya.

Ia menilai pilihan tersebut lebih jelas dibandingkan NU tetap berstatus sebagai ormas, tetapi pada saat bersamaan terus terlibat dalam politik praktis.

“Jangan setengah-setengah. Kalau memang jadi ormas tapi dalam perkembangannya selalu cawe-cawe, terlibat, ataupun cenderung ditarik dalam urusan politik praktis, kenapa tidak sebaiknya NU kembali menjadi partai politik?” katanya.

Adi mengingatkan, NU memiliki sejarah sebagai kekuatan politik. Pada masa lalu, NU pernah menjadi salah satu partai politik dan memiliki kekuatan yang cukup diperhitungkan, terutama pada era Orde Lama.

Karena itu, ia berharap Muktamar ke-35 NU yang akan digelar akhir Agustus 2026 dapat menghasilkan kepengurusan yang mampu mengembalikan fokus organisasi pada pemberdayaan umat, pembangunan bangsa, dan menjaga jarak dari politik praktis.


Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Haji Isam Temui Seskab Teddy, Bahas Investasi Pertambangan hingga Hilirisasi

Senin, 10 Agustus 2026 | 14:17

Kolombia Ubah Sikap, Kini Akui Kedaulatan Maroko atas Sahara

Senin, 10 Agustus 2026 | 14:02

KPK Periksa 2 ASN Pemkot Bengkulu dalam Pengembangan Kasus Suap Rejang Lebong

Senin, 10 Agustus 2026 | 14:01

Jelang Sidang Tahunan MPR, Pemerintah Matangkan Persiapan Pidato Kenegaraan Prabowo

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:56

Bitcoin Menguat Berkat Derasnya Aliran Dana ETF

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:49

Keamanan Data Pajak Jadi Prioritas Usai Kebakaran Bapenda

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:45

Destry Damayanti Resmi Jadi Calon Tunggal Gubernur BI

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:36

Kejagung Periksa 16 Saksi di Kasus BGN, 10 di Antaranya Direktur Perusahaan

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:32

Greenland Tolak Aktivitas Perusahaan AS di Tengah Ancaman Aneksasi Trump

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:27

Gibran Jadi Presiden Solusi atau Petaka?

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:26

Selengkapnya