Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) melaksanakan sertifikasi diikuti 80 peserta dengan melibatkan enam Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dengan 21 skema sertifikasi sektor pariwisata. (Foto: Istimewa)
Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) memperkuat sertifikasi kompetensi sumber daya manusia (SDM) sektor pariwisata melalui penerapan skema sertifikasi nasional dan kolaborasi dengan industri.
Ketua BNSP Syamsi Hari meninjau langsung pelaksanaan sertifikasi kompetensi di Tempat Uji Kompetensi (TUK) Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Minggu, 9 Agustus 2026. Pelaksanaan sertifikasi diikuti 80 peserta dengan melibatkan enam Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dengan 21 skema sertifikasi sektor pariwisata.
Ketua BNSP didampingi Anggota BNSP Miftakul Azis dan Tim Penyaksian Uji Pertama (Witness). Turut hadir enam direktur/ketua 6 LSP serta General Manager Hotel Grand Mercure Kemayoran, Lalu Aswadi Jaya.
Enam LSP yang terlibat yakni LSP Pariwisata Gunadharma Utama, LSP Kuliner Kreatif Indonesia, LSP SPA Kecantikan DEA, LSP Pariwisata Hospitaliti Nasional, LSP Pariwisata Nasional Rahenda, dan LSP Rajawali Hospitality Nusantara.
LSP Pariwisata Gunadharma Utama melaksanakan sertifikasi skema Cook, Demi Chef, Housekeeping Attendant, Housekeeping Supervisor, dan Venue Event. LSP Kuliner Kreatif Indonesia menguji Barista, Bar Attendant, dan CDP Jasa Boga, sedangkan LSP SPA Kecantikan DEA menguji skema Perawatan Tangan dan Kuku.
LSP Pariwisata Hospitaliti Nasional melaksanakan sertifikasi Demi Chef Hotel, Barista Hotel, Meeting Conference Liaison Officer, serta Meeting Conference Marketing Coordinator. Sementara LSP Pariwisata Nasional Rahenda menguji Pool Attendant, Kitchen Hand/Helper Hotel, Waiter Server/Wait Person, dan Public Area Cleaner.
Adapun LSP Rajawali Hospitality Nusantara melaksanakan sertifikasi untuk skema Front Office Manager (FOM), Duty Manager, Sous Chef, dan Executive Housekeeper. Skema sertifikasi tersebut mencakup skema nasional dan ASEAN. Beragam skema tersebut mencerminkan kebutuhan kompetensi pada berbagai lini pekerjaan di industri pariwisata dan perhotelan.
Syamsi mengatakan, penyaksian uji pertama (witness) yang dilakukan BNSP terhadap enam LSP tersebut bukan sekadar prosedur lisensi LSP, tetapi sekaligus menandai penerapan skema sertifikasi nasional sektor pariwisata dan sertifikat kompetensi elektronik yang mulai diimplementasikan secara bertahap sejak akhir Juli 2026.
“Penyaksian uji pertama atau witness yang hari ini dilakukan BNSP pada pelaksanaan asesmen enam LSP di TUK Hotel Grand Mercure tidak hanya sebagai prosedur lisensi LSP, tetapi sekaligus menandai penerapan skema sertifikasi nasional sektor pariwisata dan penerapan sertifikat kompetensi elektronik,” ujar Syamsi.
Ia menjelaskan, BNSP bersama Kementerian Pariwisata sebelumnya telah menerbitkan 483 skema sertifikasi nasional yang mencakup 34 bidang pariwisata, skema nasional tersebut melengkapi 84 Skema kualifikasi dan Okupasi Pariwisata ASEAN, LSP telah diberikan waktu untuk menyesuaikan ruang lingkup lisensi skemanya agar mengacu pada skema sertifikasi tersebut untuk kompetensi yang telah diatur.
Meski demikian, BNSP tetap membuka peluang pengembangan skema baru untuk menjawab perubahan kebutuhan pasar kerja.
“BNSP juga tidak menutup peluang pengembangan skema baru untuk menjawab tantangan perubahan pasar kerja di sektor pariwisata,” katanya.
Menurut Syamsi, konsolidasi nasional pengembangan sumber daya sertifikasi sektor pariwisata penting dilakukan untuk memperluas akses tenaga kerja terhadap layanan sertifikasi sekaligus memberikan jaminan kepada industri bahwa tenaga kerja yang tersedia memiliki kompetensi yang diakui. Sertifikasi diharapkan menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat produktivitas dan daya saing SDM pariwisata.
Syamsi juga mengapresiasi pelaksanaan witness yang melibatkan langsung unsur industri sebagai praktik baik kolaborasi antara LSP dan dunia usaha. Ia mengapresiasi manajemen Hotel Grand Mercure Kemayoran yang memberikan perhatian kepada karyawan untuk memperoleh hak pengakuan kompetensi melalui sertifikasi.
“Praktik pelaksanaan witness yang dilakukan bersama dan langsung melibatkan industri seperti saat ini menjadi praktik baik kolaborasi antara LSP dan industri,” ujarnya.
Menurutnya, kolaborasi tersebut perlu terus diperluas agar sertifikasi kompetensi benar-benar selaras dengan kebutuhan industri dan mampu melahirkan SDM pariwisata yang profesional, produktif, serta berdaya saing nasional maupun ASEAN.
