Berita

Koordinator Siaga 98, Hasanuddin. (Foto: RMOL)

Politik

Usai Putusan MK, Siaga 98 Dorong Penataan BGN Lewat Perpres Baru

MINGGU, 09 AGUSTUS 2026 | 14:36 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Simpul Aktivis Angkatan 98 (Siaga 98) menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menegaskan mulai 2028 Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak lagi masuk dalam komponen anggaran pendidikan harus menjadi momentum untuk membenahi kelembagaan Badan Gizi Nasional (BGN).

Koordinator Siaga 98, Hasanuddin mengatakan, perubahan tersebut semestinya tidak hanya dipandang sebagai persoalan penyesuaian tata kelola anggaran, tetapi juga kesempatan untuk memperkuat desain kelembagaan BGN agar pelaksanaan mandatnya lebih efektif.

"Pemerintah perlu menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) baru yang secara khusus mengatur penguatan kelembagaan BGN," kata Hasanuddin kepada RMOL, Minggu, 9 Agustus 2026.


Menurut Hasanuddin, penguatan regulasi diperlukan agar BGN memiliki landasan kelembagaan yang lebih jelas dalam menjalankan tugas secara fokus dan berkelanjutan.

Siaga 98 mengusulkan BGN dikembangkan sebagai badan yang mandiri dengan fokus utama pada percepatan penanganan stunting serta peningkatan status gizi peserta didik.

Untuk memperkuat pelaksanaan program di daerah, Siaga 98 juga mendorong pembentukan struktur kelembagaan BGN hingga tingkat provinsi. Struktur tersebut dinilai penting untuk memperkuat koordinasi sekaligus pengawasan pelaksanaan program.

Selain kelembagaan, Hasanuddin mendorong evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola dapur Program MBG yang selama ini dijalankan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), termasuk pola kerja sama dengan yayasan dan mitra pelaksana.

"Momentum ini juga menjadi waktu yang tepat untuk menata kembali konsep SPPG agar menjadi dapur milik negara yang dikelola secara profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik," ujarnya.

Menurutnya, model tersebut dapat memperkuat keberlanjutan program, memastikan standar kualitas pelayanan, sekaligus memperketat pengawasan penggunaan anggaran.

Siaga 98 juga menyatakan keyakinannya bahwa Kepala BGN Sudaryono memiliki kapasitas untuk melakukan penataan ulang kelembagaan sekaligus membangun sistem penganggaran yang lebih mandiri dan adaptif.

Hasanuddin menilai penguatan kelembagaan dan tata kelola anggaran akan membuat BGN semakin mampu menjalankan mandat peningkatan kualitas gizi masyarakat secara berkelanjutan.

"Karena itu, Siaga 98 berharap putusan MK menjadi pintu masuk bagi transformasi BGN di bawah kepemimpinan Sudaryono," pungkasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Perpol Baru Menjelang Sidang Etik Mantan Kapolri

Jumat, 20 November 2026 | 06:33

Ancaman terhadap Prabowo Bisa Makin Masif Pasca UU Perampasan Aset Disahkan

Jumat, 20 November 2026 | 06:02

HSB Investasi Gandeng Aswata, Siapkan Asuransi Dana Nasabah 1 Juta Dolar AS

Jumat, 20 November 2026 | 05:39

PSI Masih Takut-takut Menyerang Prabowo

Jumat, 20 November 2026 | 05:29

Megawati Menolak Tawaran Masuk Pemerintahan: Saya di Luar Saja

Jumat, 20 November 2026 | 05:03

Kemnaker Bangun Pusat Talenta Disabilitas

Jumat, 20 November 2026 | 04:44

IDCEC Ungkap Potensi Industri Data Center Di Indonesia

Jumat, 20 November 2026 | 04:14

Diduga Ada Titipan Politik di Balik Mandeknya Eksekusi Silfester Matutina

Jumat, 20 November 2026 | 04:03

TMP Gelar Baksos di Kampung Nelayan Cilincing

Jumat, 20 November 2026 | 03:45

Sekolah Swasta Gratis Dipastikan Tanpa Diskriminasi

Jumat, 20 November 2026 | 03:27

Selengkapnya