Jangan Terjebak Angka, Pertumbuhan Ekonomi Harus Berdampak ke Masyarakat

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan II 2026 yang mencapai 5,29 persen secara tahunan (year on year/yoy) diapresiasi Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri (Ekuin) Handi Risza.

Kendati begitu, ia mengingatkan pemerintah agar capaian tersebut tidak berhenti sebagai angka pertumbuhan, melainkan menjadi momentum untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional yang produktif, inklusif, dan berkelanjutan.

“Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi Semester I 2026 mencapai sekitar 5,45 persen. Ini menunjukkan ketahanan ekonomi nasional di tengah perlambatan ekonomi global, tingginya ketidakpastian geopolitik, dan masih ketatnya kondisi keuangan internasional,” kata Handi lewat keterangan resminya, Minggu, 9 Agustus 2026. 

Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Indonesia pada Triwulan II 2026 tumbuh 5,29 persen (yoy), meski lebih rendah dibandingkan pertumbuhan Triwulan I 2026 sebesar 5,61 persen. Secara triwulanan (quarter to quarter/qtq), ekonomi tumbuh 3,73 persen.

Ekonom Universitas Paramadina itu menilai capaian tersebut menunjukkan resiliensi perekonomian nasional. Namun, Handi memberikan lima catatan strategis agar pertumbuhan ekonomi nasional semakin berkualitas.

Pertama, memperkuat investasi produktif dan ekspor. Menurut Handi, struktur pertumbuhan ekonomi masih banyak ditopang konsumsi domestik, stimulus fiskal, dan program prioritas pemerintah. Karena itu, perlu penguatan investasi produktif dan ekspor agar sumber pertumbuhan ekonomi lebih seimbang.

Kedua, mempercepat transformasi sektor industri. Kontribusi sektor manufaktur masih besar, tetapi belum optimal menjadi mesin peningkatan produktivitas dan penciptaan lapangan kerja berkualitas.

“Perlu kebijakan pendalaman sektor industri, terutama melalui hilirisasi, agar nilai tambah yang dihasilkan semakin besar dan dinikmati di dalam negeri,” katanya.

Ketiga, memperkuat sektor pertanian dan industri halal. Handi menilai kedua sektor tersebut memiliki efek berganda yang tinggi terhadap penyerapan tenaga kerja, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan nilai tambah domestik melalui penguatan rantai pasok.

“Pertanian dan industri halal harus menjadi bagian penting dari strategi pembangunan ekonomi nasional karena keduanya memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja dan memperkuat ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Keempat, meningkatkan kualitas belanja negara. Pemerintah perlu meningkatkan proporsi belanja produktif dan menerapkan prinsip spending better. Belanja negara harus diarahkan pada program yang memberikan dampak nyata terhadap produktivitas, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

Kelima, menjaga disiplin dan kesinambungan fiskal. Menurut Handi, pemerintah perlu mengoptimalkan penerimaan negara, meningkatkan efisiensi belanja, serta mengendalikan defisit secara hati-hati untuk menjaga kesehatan fiskal dalam jangka panjang.

Pemerhati kebijakan publik itu menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi 5,29 persen pada Triwulan II 2026 patut diapresiasi. Namun, momentum tersebut harus dimanfaatkan untuk mempercepat transformasi ekonomi nasional.

“Pertumbuhan ekonomi harus diarahkan menjadi lebih tinggi, berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan melalui penguatan sektor produktif, investasi berkualitas, reformasi produktivitas, serta efektivitas belanja negara,” pungkas Handi.