Wakil Menteri Sosial (Wamensos), Agus Jabo Priyono, saat memimpin rapat pembentukan TP2SR di Kantor Kementerian Sosial, Kamis, 5 Agustus 2026. (Foto: Humas Kemensos)
Kementerian Sosial (Kemensos) membentuk Tim Percepatan Pembangunan Sekolah Rakyat (TP2SR) untuk mempercepat pembangunan gedung permanen bagi sekolah rintisan yang belum terakomodasi dalam program pembangunan tahun ini.
Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono mengatakan TP2SR merupakan tim ad hoc yang bertugas mengawal percepatan pembangunan Sekolah Rakyat permanen. Pembentukan tim tersebut merupakan tindak lanjut mandat Menteri Sosial Saifullah Yusuf.
Sebanyak 61 Sekolah Rakyat rintisan di 57 pemerintah daerah menjadi prioritas. Puluhan sekolah tersebut belum sepenuhnya terakomodasi dalam kuota 100 titik pembangunan yang ditangani Kementerian Pekerjaan Umum (PU) karena terkendala administrasi lahan.
"Kalau tahun ini kita tidak bisa memastikan pembangunannya, potensi untuk ditutup di tahun depan besar sekali karena gedungnya sudah tidak mencukupi," ujar Agus Jabo saat memimpin rapat pembentukan TP2SR di Kantor Kemensos, Kamis, 5 Agustus 2026.
Menurut dia, sekolah-sekolah rintisan tersebut saat ini masih menggunakan fasilitas sementara yang kapasitasnya hanya diproyeksikan bertahan maksimal satu tahun. Karena itu, pembangunan gedung permanen harus segera direalisasikan.
"Jika gedung permanen tidak dieksekusi tahun ini, puluhan sekolah rintisan tersebut terancam ditutup akibat tidak mampu lagi menampung siswa baru," sambungnya.
Sebagai langkah awal, TP2SR akan menggelar Desk Evaluation pada 12 Agustus 2026. Kegiatan tersebut akan mempertemukan 57 pemerintah daerah yang menaungi 61 Sekolah Rakyat rintisan.
Desk Evaluation juga akan menjadi forum koordinasi lintas kementerian dan lembaga, antara lain Kementerian PU, Kementerian ATR/BPN, Kementerian LHK, Kementerian Pertanian, Kemendagri, dan Perhutani.
"Tugas kita adalah memastikan titik-titik ini sudah ada persiapan lahannya. Tolong didata dan diidentifikasi status lahannya, siapa yang sudah mengusulkan, apa masalahnya, dan keterkaitannya dengan kementerian apa saja. Itu harus sudah ada identifikasi," jelas Agus Jabo.
Ia menegaskan TP2SR tidak hanya bertugas mengawal proses pembangunan, tetapi juga melakukan pendampingan, pengendalian, dan pemantauan secara berkelanjutan.
"Supaya kita bisa mengawal dan meng-update perkembangannya setiap hari," lanjutnya.
Sekretaris Sekretariat Bersama Program Sekolah Rakyat Herman Koswara ditunjuk sebagai Ketua TP2SR. Tim tersebut akan menyiapkan data, mengoordinasikan penyelesaian persoalan di daerah, serta memberikan pendampingan hingga pembangunan fisik dimulai.
Agus Jabo meminta TP2SR segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan kementerian/lembaga terkait sebelum pelaksanaan Desk Evaluation.
"Hari Senin (10 Agustus) kita akan Zoom dengan pemerintah daerah dan kementerian/lembaga agar mereka menyiapkan data sebelum desk. Setelah itu tim ini menyusun program percepatan, dan kita minta SK agar bisa segera bekerja," pungkasnya.
