Berita

Ilustrasi. (Foto: AI)

Politik

Kabinet Bayangan Patut Diduga Didanai Asing

JUMAT, 07 AGUSTUS 2026 | 06:01 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Sejumlah akademisi, peneliti, dan pegiat masyarakat sipil resmi membentuk Kabinet Bayangan sebagai wadah pengawasan sekaligus pemberi alternatif kebijakan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

Akademisi Feri Amsari merupakan inisiator berdirinya kabinet bayangan dengan susunan 15 menteri.

Menanggapi itu, Ketua Pusat Studi dan Kajian Rumah Pancasila, Prihandoyo Kuswanto menduga bahwa gerakan ini didanai oleh asing untuk merongrong kedaulatan NKRI.
 

 
“Membuat kabinet bayangan tanpa mandat dari rakyat, ini demokrasi model apa dan hukum model apa? Rakyat dicatut lagi. Atas nama rakyat, tetapi tidak bertanya kepada rakyat. Titik kritisnya, begitu Celios masuk kabinet bayangan, ceritanya langsung berbeda. Ini bukan lagi kritik atau opini. Ini sudah masuk ranah kedaulatan dan patut diduga dibiayai pihak asing,” ucap Prihandoyo kepada RMOL di Jakarta, Jumat, 7 Agustus 2026.

Ia menilai langkah ini membuat rakyat terbelah dan bingung. Prihandoyo juga mengendus adanya pemaksaan kehendak dari pihak yang menggulirkan kabinet bayangan. 

“Ini pintu masuk intervensi asing. Kami menolak kabinet bayangan ini,” tegasnya.

Lanjut dia, jika struktur kabinet bayangan ini dibiayai asing maka sudah selayaknya sebagai pemerintahan boneka. Hal ini mirip dengan gerakan Van Mook yang membentuk negara-negara boneka di awal kemerdekaan Indonesia.  

“Kabinet Bayangan bukan lagi soal politik, jika ada campur tangan asing, ini sudah soal pengkhianatan negara. Logika sederhananya, pemerintahan yang sah hanya satu: Prabowo-Gibran. Membuat tandingan dalam bentuk Kabinet Bayangan dan andaikata dibiayai asing, maka itu bukan oposisi, itu agen,” tegasnya lagi.

Maka dari itu, Prihandoyo meminta PPATK untuk aktif memeriksa keluar masuk uang terhadap kelompok yang menggulirkan isu ini.

“Rakyat berhak tahu, uangnya dari mana? Siapa yang membayar? PPATK harus aktif memeriksa arus keluar-masuk uang. Untuk kepentingan siapa Kabinet Bayangan ini dibentuk?” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Panitia Seleksi Kabinet Bayangan, Feri Amsari, menegaskan bahwa pembentukan kabinet tersebut bukan untuk merebut atau menggantikan kekuasaan pemerintah. Menurut dia, kabinet ini hadir sebagai representasi partisipasi masyarakat sipil dalam mengawal jalannya pemerintahan. 

"Tujuan kami bukan menjadi pemerintahan tandingan, melainkan memberikan pembanding kebijakan yang berbasis data, kajian, dan kepentingan publik," ujar Feri dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Senin malam, 20 Juli 2026.

Proses seleksi dilakukan secara terbuka dengan verifikasi panel independen yang terdiri dari Erry Riyana Hardjapamekas, Bivitri Susanti, dan Zainal Arifin Mochtar. Para kandidat dipilih berdasarkan enam kriteria utama, yakni memiliki integritas, kompetensi dan rekam jejak yang baik, berusia di bawah 50 tahun, berani bersikap kritis, berpihak kepada kepentingan rakyat, serta tidak memiliki afiliasi dengan partai politik. 

Dari 15 menteri yang terpilih, sekitar 40 persen merupakan perempuan.

Susunan Kabinet Bayangan Masyarakat Sipil

Menteri Sekretaris Negara: Feri Amsari

Menteri Dalam Negeri dan Keamanan Negara: Armand Suparman

Menteri Luar Negeri: Shofwan Al-Banna Choiruzzad

Menteri Pertahanan: Curie Maharani

Menteri Hak Perempuan dan Kelompok Marginal: Khoirunnisa Nur Agustyati

Menteri Hukum dan Kebijakan Negara: Yance Arizona

Menteri Perekonomian: Media Wahyudi Askar

Menteri Keuangan dan Tata Kelola Anggaran: Bhima Yudhistira Adhinegara

Menteri Perlindungan Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim: Iqbal Damanik

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Iman Zanatul Haeri

Menteri Riset, Teknologi, dan Digital: Nenden Sekar Arum

Menteri Kesehatan: Irma Hidayana

Menteri Sosial dan Layanan Dasar: Nabiyla Risfa Izzati

Menteri Pertanian dan Kedaulatan Pangan: Isnawati Hidayah

Sekretaris Kabinet: Ahmad Julil Qur'ani Farid.



Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

UPDATE

Negara Bukan Penguasa Rakyat, Menguji Kontrak Sosial melalui Pemenuhan HAM

Kamis, 19 November 2026 | 00:36

Pembatalan Hak Menyatakan Pendapat DPR Tidak Wajar

Kamis, 19 November 2026 | 00:25

Sultan Andara Dikeroyok Netizen, dari IPO, Gurita Bisnis, sampai Uang APBN

Kamis, 19 November 2026 | 00:02

Wapres Pengganti Gibran Baiknya Nonparpol

Rabu, 18 November 2026 | 23:39

Semangat Ewako sebagai Commander Wish Kapolda Sulsel Perkuat Polisi Humanis

Rabu, 18 November 2026 | 23:31

Mega Summit 2026 Soroti Pertumbuhan Ekonomi Digital dan Lonjakan Transaksi Affiliate

Rabu, 18 November 2026 | 23:17

ATI Dorong Kebiasaan Konsumsi Sirkular di Lingkungan Kerja

Rabu, 18 November 2026 | 23:13

15 Tersangka Teroris Diringkus, Tersebar di 6 Provinsi

Rabu, 18 November 2026 | 23:03

Nathasya, Ilmuwan Muda Indonesia Peraih Shafi Prize 2026

Rabu, 18 November 2026 | 22:47

PKS Dukung Pemprov Banten Tolak Pemindahan Badak Jawa

Rabu, 18 November 2026 | 22:35

Selengkapnya