Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (Foto: RMOL/Alifia Dwi)
Pemerintah memastikan rencana pengalihan kepemilikan saham badan usaha milik negara (BUMN) di PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah dikomunikasikan kepada pemerintah China.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah China telah mengetahui rencana tersebut.
Menurutnya, komunikasi antara kedua negara terkait proses pengalihan kepemilikan berjalan dengan baik.
"Sudah, ya, kalau penyelesaian selalu baik," kata Airlangga di Wisma Danantara, Jakarta, Kamis, 6 Agustus 2026.
Airlangga juga mengungkapkan bahwa skema pengelolaan KCIC telah dibahas bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Sebelumnya, Purbaya menyampaikan pemerintah akan mengambil alih seluruh kepemilikan saham BUMN di KCIC melalui Special Mission Vehicle (SMV) yang berada di bawah Kementerian Keuangan. Proses pengalihan tersebut ditargetkan rampung pada pertengahan September 2026.
"Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung ini akan diserahkan dari Danantara, kasih ke Kementerian Keuangan. Prosesnya akan kita percepat, mungkin pertengahan September akan clear," ujar Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu, 5 Agustus 2026.
Untuk diketahui saat ini, komposisi kepemilikan KCIC terdiri dari konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) yang menguasai 60 persen saham dan konsorsium China, Beijing Yawan HSR Co. Ltd, sebesar 40 persen.
PSBI beranggotakan PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Jasa Marga (Persero) Tbk, dan PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero). Di antara anggota konsorsium tersebut, KAI tercatat sebagai pemegang saham terbesar di KCIC dengan porsi 51,37 persen.
Purbaya menegaskan, setelah proses pengalihan rampung, seluruh saham BUMN di KCIC beserta pengelolaannya akan berada di bawah SMV Kementerian Keuangan, bukan lagi dikelola oleh KAI.
"(Nanti kepemilikan KCIC) di saya. Bukan (di bawah KAI lagi)," tandas Purbaya.
