Berita

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (Foto: Generate AI)

Politik

Pemerintah Tunda Pungut Pajak Marketplace

RABU, 05 AGUSTUS 2026 | 20:06 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Pemerintah memutuskan menunda penerapan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 bagi pedagang online di marketplace yang semula berlaku pada 1 Agustus 2026.

Keputusan itu diambil seiring melambatnya pertumbuhan ekonomi pada kuartal II-2026 di angka 5,29 persen secara tahunan (yoy), turun dari kuartal sebelumnya sebesar 5,61 persen yoy.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan implementasi kebijakan tersebut akan ditunda hingga kondisi konsumsi masyarakat membaik.


"Nanti kita tunda dulu (pungutan PPh 22 lewat marketplace) sampai keadaan kalau daya belinya sudah membaik," kata Purbaya dalam Media Briefing di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Rabu, 5 Agustus 2026.

Meski demikian, Purbaya belum memastikan sampai kapan penundaan kebijakan tersebut akan berlangsung. Menurutnya, pemerintah masih mencermati berbagai indikator ekonomi sebelum memutuskan waktu penerapannya kembali.

Ia mengakui pertumbuhan ekonomi Indonesia yang hanya mencapai 5,29 persen pada kuartal II-2026 belum mencerminkan kondisi yang cukup kuat untuk mulai menerapkan kebijakan tersebut.

"Bukan angka PDB aja yang kita lihat, variabel variable lain seperti ada consumer confidence, pembelian retail seperti apa itu kita lihat. Kita nanti buat PMK untuk penundaan itu (PPh 22 Marketplace)," ujar Purbaya.

Sebelumnya, sejumlah pedagang online diketahui telah dikenakan pemotongan PPh Pasal 22. Beberapa merchant bahkan telah menerima bukti potong yang terlampir dalam transaksi di sejumlah platform marketplace.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebelumnya juga telah menunjuk empat marketplace sebagai pemungut PPh Pasal 22, yakni Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli. 

Penunjukan tersebut dilakukan berdasarkan pelimpahan kewenangan Menteri Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025.

Dalam aturan itu, PPh Pasal 22 dipungut sebesar 0,5 persen dari peredaran bruto yang diterima atau diperoleh pedagang dalam negeri melalui marketplace.

Purbaya memastikan para pedagang yang telah terlanjur dikenakan pemotongan pajak akan memperoleh pengembalian dana sesuai mekanisme yang berlaku di masing-masing marketplace yang ditunjuk DJP.

"Pasti ada mekanisme untuk dibalikin (PPh 22 yang sudah terpotong)," tandasnya.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Bursa Asia Merah, Kospi Anjlok 1,57 Persen

Selasa, 17 November 2026 | 08:30

Robert Pattinson Resmi Jadi James Bond Baru, Buka Babak Anyar Agen 007

Selasa, 17 November 2026 | 08:24

Dolar AS Menguat ke Level Tertinggi, Pasar Antisipasi Kenaikan Suku Bunga The Fed

Selasa, 17 November 2026 | 08:15

Wall Street Anjlok Jelang Laporan Keuangan Nvidia

Selasa, 17 November 2026 | 07:56

STOXX 600 dan DAX Terkoreksi, Investor Waspadai Prospek AI

Selasa, 17 November 2026 | 07:45

Nasaruddin Umar: Santriwati Harus Berani Bercita-cita Tinggi

Selasa, 17 November 2026 | 07:14

Xi Jinping, Trump, dan Putin akan Bertemu di China, Ini Isu yang Dibahas

Selasa, 17 November 2026 | 07:03

Sejak "Dilecehkan" Nusron, KPK Semakin Melempem

Selasa, 17 November 2026 | 06:42

Dinasti Politik Jokowi Rapuh

Selasa, 17 November 2026 | 06:21

Pigura Gibran

Selasa, 17 November 2026 | 06:09

Selengkapnya