Menko Polkam Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago didampingi Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) M Herindra dalam konferensi pers di kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Rabu, 5 Agustus 2026. (Foto: RMOL/Ahmad Satryo)
Pemerintah memastikan isu kerusuhan atau demo ricuh di bulan Agustus 2026 yang viral di media sosial adalah berita bohong atau hoaks.
Untuk itu, pemerintah akan mengejar terduga pelaku serta menindak tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Demikian penegasan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago, dalam jumpa pers di Kantor Kemenko Polkam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu, 5 Agustus 2026.
Di hadapan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kejagung ST Burhanuddin, dan Kepala BIN Muhammad Herindra yang turut hadir, Menko Polkam memastikan informasi soal potensi kericuhan di Agustus tahun ini tidak benar.
"Video itu saya nyatakan tidak benar. Tidak ada di wilayah Indonesia, di Tanah Air kita. Ada hoaks-hoaks yang seperti itu," ujar Djamari.
Djamari menduga konten-konten berbau provokasi itu seperti sengaja diproduksi oleh oknum-oknum tertentu untuk mengganggu stabilitas nasional.
Dari hasil identifikasi, kata Djamari, ternyata video itu merupakan produksi ulang yang bersumber dari kejadian masa sebelumnya.
"Kami bersama-sama dengan Pak Panglima, Pak Kapolri, Pak Kabin selalu memberikan
informasi bahwa itu sama sekali tidak ada," sambungnya.
Kendati begitu, penyebar hoaks yang mengganggu ketertiban dan keamanan, dipastikan Djamari, akan ditindak tegas oleh aparat penegak hukum.
"Kami akan lakukan tindakan secara tegas untuk itu," pungkas Djamari.