Berita

Kepala Bea Cukai Tanjung Priok Adhang Noegroho Adhi. (Foto: Istimewa)

Hukum

Modus Baru Terbongkar, Harley Bekas Disamarkan Jadi Suku Cadang untuk Lolos Impor

RABU, 05 AGUSTUS 2026 | 12:18 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Modus baru penyelundupan sepeda motor Harley-Davidson bekas berhasil dibongkar Bea Cukai Tanjung Priok. Kendaraan yang dilarang masuk ke Indonesia itu disamarkan sebagai suku cadang sepeda motor agar lolos proses impor.

Pengungkapan dilakukan setelah petugas menemukan kejanggalan pada hasil pemindaian X-Ray terhadap dua peti kemas asal China di Tempat Penimbunan Sementara (TPS) Pelabuhan Tanjung Priok.

Kepala Bea Cukai Tanjung Priok Adhang Noegroho Adhi mengatakan pemeriksaan fisik kemudian dilakukan berdasarkan hasil analisis intelijen. Dari dua kontainer tersebut ditemukan lima unit Harley-Davidson bekas dalam kondisi completely knocked down (CKD/JKD) serta 20 rangka Harley-Davidson bekas.


"Hasil analisis intelijen pemindaian memicu dilakukan pemeriksaan fisik secara mendalam terhadap dua peti kemas tersebut. Dari hasil pemeriksaan ditemukan ada lima unit sepeda motor Harley-Davidson bekas dalam kondisi terurai lengkap atau JKD, kemudian juga diungkap upaya pengiriman 20 unit frame sepeda motor Harley-Davidson bekas," ujar Adhang di Tanjung Priok, Rabu, 5 Agustus 2026.

Menurutnya, para importir menggunakan modus misdeclaration dengan memberitahukan barang sebagai part sepeda motor, padahal isi sebenarnya merupakan kendaraan bekas yang dilarang diimpor.

"Pemberitahuannya secara umum part sepeda motor. Tapi ternyata kedapatan Harley-Davidson," tegas Adhang.

Ia menjelaskan, praktik tersebut melanggar Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor yang secara tegas melarang pemasukan kendaraan bermotor dalam kondisi bukan baru ke Indonesia.

Adhang menyebut seluruh barang berasal dari China dan melibatkan tiga perusahaan importir, yakni PT PAS, PT TSS, dan PT HPM.

Meski demikian, penanganan perkara masih berada pada tahap administrasi. Seluruh barang telah ditetapkan sebagai Barang yang Dikuasai Negara (BDN), sementara pendalaman terhadap dokumen dan pihak-pihak terkait masih terus dilakukan.

"Status barangnya sudah masuk dalam penetapan kami sebagai barang dikuasai negara. Ini masih masuk administrasi, jadi belum masuk ke penyidikan," katanya.

Nilai kerugian negara akibat upaya impor ilegal tersebut juga belum dapat dipastikan karena masih dalam proses perhitungan.

Adhang menegaskan, masuknya kendaraan bekas secara ilegal berpotensi merusak industri otomotif nasional sehingga pengawasan di pintu masuk akan terus diperketat.

"Kerugian dari masuknya barang-barang ini tentu akan merusak pasar dalam negeri, yaitu industri otomotif. Karena itu kami menjaga negeri ini dari masuknya barang-barang ilegal," ujarnya.

Kasus ini terungkap setelah petugas mendeteksi anomali visual pada hasil pemindaian X-Ray terhadap dua kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok. Setelah dilakukan pemeriksaan fisik, ditemukan lima unit Harley-Davidson bekas dalam kondisi terurai lengkap (CKD/JKD) dan 20 rangka Harley-Davidson bekas yang diberitahukan dalam dokumen impor sebagai part sepeda motor. Seluruh barang kini berstatus Barang yang Dikuasai Negara sambil menunggu penyelesaian proses administrasi lebih lanjut.

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Bahlil Ungkap Defisit Minyak RI Hampir 1 Juta Barel per Hari

Selasa, 15 September 2026 | 10:24

Pemerintah Terus Perbaiki DTSEN agar Bansos Tepat Sasaran

Selasa, 15 September 2026 | 10:15

Jelang Sertijab Menteri Keuangan, Rupiah Melemah ke Rp17.674 per Dolar AS

Selasa, 15 September 2026 | 10:10

Pitra Romadoni Pilih Restoratif Justice soal Kasus ITE di Polres Bogor

Selasa, 15 September 2026 | 10:05

Bahlil Buka Suara soal Antrean BBM Subsidi di Makassar

Selasa, 15 September 2026 | 10:05

KPK Benarkan Presiden Direktur Summarecon Agung Turut Terjaring OTT

Selasa, 15 September 2026 | 10:02

IBC Mulai Produksi Baterai di Karawang, Kapasitas Awal 6,9 GWh

Selasa, 15 September 2026 | 09:57

Ruang Akademik Menuju Ekosistem Hak Asasi Manusia

Selasa, 15 September 2026 | 09:48

Turun Dua Hari Beruntun, Emas Antam Ambruk ke Rp2,5 Juta per Gram

Selasa, 15 September 2026 | 09:44

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon Usai OTT

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

Selengkapnya