Berita

Kepala Bea Cukai Tanjung Priok Adhang Noegroho Adhi. (Foto: Istimewa)

Hukum

Modus Baru Terbongkar, Harley Bekas Disamarkan Jadi Suku Cadang untuk Lolos Impor

RABU, 05 AGUSTUS 2026 | 12:18 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Modus baru penyelundupan sepeda motor Harley-Davidson bekas berhasil dibongkar Bea Cukai Tanjung Priok. Kendaraan yang dilarang masuk ke Indonesia itu disamarkan sebagai suku cadang sepeda motor agar lolos proses impor.

Pengungkapan dilakukan setelah petugas menemukan kejanggalan pada hasil pemindaian X-Ray terhadap dua peti kemas asal China di Tempat Penimbunan Sementara (TPS) Pelabuhan Tanjung Priok.

Kepala Bea Cukai Tanjung Priok Adhang Noegroho Adhi mengatakan pemeriksaan fisik kemudian dilakukan berdasarkan hasil analisis intelijen. Dari dua kontainer tersebut ditemukan lima unit Harley-Davidson bekas dalam kondisi completely knocked down (CKD/JKD) serta 20 rangka Harley-Davidson bekas.


"Hasil analisis intelijen pemindaian memicu dilakukan pemeriksaan fisik secara mendalam terhadap dua peti kemas tersebut. Dari hasil pemeriksaan ditemukan ada lima unit sepeda motor Harley-Davidson bekas dalam kondisi terurai lengkap atau JKD, kemudian juga diungkap upaya pengiriman 20 unit frame sepeda motor Harley-Davidson bekas," ujar Adhang di Tanjung Priok, Rabu, 5 Agustus 2026.

Menurutnya, para importir menggunakan modus misdeclaration dengan memberitahukan barang sebagai part sepeda motor, padahal isi sebenarnya merupakan kendaraan bekas yang dilarang diimpor.

"Pemberitahuannya secara umum part sepeda motor. Tapi ternyata kedapatan Harley-Davidson," tegas Adhang.

Ia menjelaskan, praktik tersebut melanggar Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor yang secara tegas melarang pemasukan kendaraan bermotor dalam kondisi bukan baru ke Indonesia.

Adhang menyebut seluruh barang berasal dari China dan melibatkan tiga perusahaan importir, yakni PT PAS, PT TSS, dan PT HPM.

Meski demikian, penanganan perkara masih berada pada tahap administrasi. Seluruh barang telah ditetapkan sebagai Barang yang Dikuasai Negara (BDN), sementara pendalaman terhadap dokumen dan pihak-pihak terkait masih terus dilakukan.

"Status barangnya sudah masuk dalam penetapan kami sebagai barang dikuasai negara. Ini masih masuk administrasi, jadi belum masuk ke penyidikan," katanya.

Nilai kerugian negara akibat upaya impor ilegal tersebut juga belum dapat dipastikan karena masih dalam proses perhitungan.

Adhang menegaskan, masuknya kendaraan bekas secara ilegal berpotensi merusak industri otomotif nasional sehingga pengawasan di pintu masuk akan terus diperketat.

"Kerugian dari masuknya barang-barang ini tentu akan merusak pasar dalam negeri, yaitu industri otomotif. Karena itu kami menjaga negeri ini dari masuknya barang-barang ilegal," ujarnya.

Kasus ini terungkap setelah petugas mendeteksi anomali visual pada hasil pemindaian X-Ray terhadap dua kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok. Setelah dilakukan pemeriksaan fisik, ditemukan lima unit Harley-Davidson bekas dalam kondisi terurai lengkap (CKD/JKD) dan 20 rangka Harley-Davidson bekas yang diberitahukan dalam dokumen impor sebagai part sepeda motor. Seluruh barang kini berstatus Barang yang Dikuasai Negara sambil menunggu penyelesaian proses administrasi lebih lanjut.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Negara Bukan Penguasa Rakyat, Menguji Kontrak Sosial melalui Pemenuhan HAM

Kamis, 19 November 2026 | 00:36

Pembatalan Hak Menyatakan Pendapat DPR Tidak Wajar

Kamis, 19 November 2026 | 00:25

Sultan Andara Dikeroyok Netizen, dari IPO, Gurita Bisnis, sampai Uang APBN

Kamis, 19 November 2026 | 00:02

Wapres Pengganti Gibran Baiknya Nonparpol

Rabu, 18 November 2026 | 23:39

Semangat Ewako sebagai Commander Wish Kapolda Sulsel Perkuat Polisi Humanis

Rabu, 18 November 2026 | 23:31

Mega Summit 2026 Soroti Pertumbuhan Ekonomi Digital dan Lonjakan Transaksi Affiliate

Rabu, 18 November 2026 | 23:17

ATI Dorong Kebiasaan Konsumsi Sirkular di Lingkungan Kerja

Rabu, 18 November 2026 | 23:13

15 Tersangka Teroris Diringkus, Tersebar di 6 Provinsi

Rabu, 18 November 2026 | 23:03

Nathasya, Ilmuwan Muda Indonesia Peraih Shafi Prize 2026

Rabu, 18 November 2026 | 22:47

PKS Dukung Pemprov Banten Tolak Pemindahan Badak Jawa

Rabu, 18 November 2026 | 22:35

Selengkapnya