Berita

Founder Kontra Narasi, Sandri Rumanama (Foto: Dok. Pribadi)

Politik

Ramai Isu Surpres Pergantian Kapolri, Kontra Narasi: Tidak Berdasar dan Bersifat Provokatif

RABU, 05 AGUSTUS 2026 | 12:02 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Isu mengenai adanya Surat Presiden (Surpres) terkait pergantian Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo belakangan ramai diperbincangkan. Namun, isu tersebut dinilai tidak memiliki dasar yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Founder Kontra Narasi, Sandri Rumanama mengatakan, isu pergantian Kapolri yang beredar saat ini hanya bersifat spekulatif dan diduga disebarkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

"Tidak bisa dipertanggungjawabkan secara legitimate atau isu tidak berdasar," kata Sandri saat dikonfirmasi RMOL, Rabu, 5 Agustus 2026.


Menurutnya, isu pergantian Kapolri memang kerap muncul dari waktu ke waktu. Namun hingga saat ini tidak ada dasar yang dapat membuktikan kebenaran kabar tersebut.

Sandri juga menilai, presiden masih memberikan kepercayaan kepada Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo untuk memimpin Korps Bhayangkara. Hal itu, menurutnya, terlihat dari berbagai apresiasi yang diberikan presiden terhadap kinerja Kapolri.

"Saya melihat sampai saat ini belum ada pergantian Kapolri. Artinya, sosok Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo masih dibutuhkan oleh presiden untuk memimpin institusi Polri," ujarnya.

Ia menambahkan, isu pergantian Kapolri yang terus beredar berpotensi menimbulkan kegaduhan karena bersifat provokatif dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Sandri menegaskan, kewenangan mengangkat dan memberhentikan Kapolri sepenuhnya berada pada presiden dengan mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

"Kalau kita lihat berdasarkan Pasal 11 Ayat 1 UU 2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU 5/2026, Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan DPR. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa kewenangan utama berada pada presiden sebagai kepala pemerintahan," pungkasnya.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

UPDATE

Menolak Kursi Bagi Penjaga Hutan

Senin, 16 November 2026 | 22:32

BNI Perluas Pembiayaan Ekosistem Perumahan Mendukung Program 3 Juta Rumah

Senin, 16 November 2026 | 22:22

Anak Buah Anwar Sadad Bungkam saat Digiring ke Mobil Tahanan KPK

Senin, 16 November 2026 | 22:10

PTPN IV PalmCo Hadir Dukung Pembangunan Asrama Santri di Aceh Selatan

Senin, 16 November 2026 | 22:08

KPEI-BEI Integrasikan Sistem Repo, Transaksi Perdana Capai Rp179 Miliar

Senin, 16 November 2026 | 21:45

Peradi Profesional Perkuat Kerja Sama dengan Yayasan Tarumanagara

Senin, 16 November 2026 | 21:38

Mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad Terima Suap Dana Hibah, Segini Besarnya

Senin, 16 November 2026 | 21:02

Transaksi DNDF KPEI Melonjak 202 Persen, Nilainya Tembus 7,41 Miliar Dolar AS

Senin, 16 November 2026 | 20:45

KAHMI Jateng Dorong Energi Terbarukan untuk Wujudkan Kedaulatan

Senin, 16 November 2026 | 20:39

Kapal Diperiksa, Truk Dibatasi: Nasib Logistik di Musim Nataru

Senin, 16 November 2026 | 20:28

Selengkapnya