Gerakan Koperasi Kerakyatan Soemitro Didorong Jadi Syarat Seleksi Manajerial KDMP

Pemikiran Bapak Ekonomi Indonesia, Soemitro Djojohadikusumo, yang meletakkan fondasi awal ekonomi kerakyatan dan mendukung penuh gerakan koperasi sebagai pilar pembangunan, didorong untuk menjadi materi seleksi manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Demikian disampaikan Guru Besar Ekonomi Politik Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof. Didin S. Damanhuri, dalam Deklarasi Hari Kebangkitan Ekonomi Pancasila sekaligus peluncuran buku berjudul "Soemitro Djojohadikusumo Anti Penjajahan", di Auditorium Kantor RRI, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa 4 Agustus 2026.

Didin mengatakan, program Koperasi Unit Desa (KUD) yang digagas pada masa Presiden ke-2 RI Soeharto, tercatat sebagai program yang didukung oleh Soemitro karena berorientasi kepada pengembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

"Menurut saya KUD itu salah satu kunci terjadinya swasembada pangan, mulai tahun 1984 selama 15 tahun. Dan di era sekarang ini, KMP (Koperasi Merah Putih)," kata Didin. 

Didin menjelaskan, jika berkaca dari negara-negara maju, program kesejahteraan rakyat seperti visi mengentaskan gizi buruk sudah dilakukan pada pertengahan awal abad 20, dengan membentuk koperasi sebagai kekuatan ekonominya.

"Koperasi yang sekarang ini di negara Skandinavia, Prancis, Jerman, itu 70 persen anggota itu aktif gerakan koperasi, tetapi tidak bisa instan," sambung Didin.

Di sisi lain, upaya Presiden Prabowo Subianto untuk menghidupkan kembali pemikiran Soemitro yang merupakan ayah kandungnya, masih dapat direalisasikan secara baik dan maksimal dengan memastikan SDM yang akan mengelola KDMP memahami konsep ekonomi kerakyatan Soemitro.

"Para manajer (KDMP) itu (harusnya mengikuti) pelatihan-pelatihan gerak berkoperasi. Bagaimana menyejahterakan bersama anggota, bukan individualistik, bukan basis individual," kata Didin.