Berita

Yudhi Hertanto. (Foto: Dok. Pribadi)

Publika

Merawat Konstitusi

SELASA, 04 AGUSTUS 2026 | 17:42 WIB | OLEH: YUDHI HERTANTO

PELENGKAP penderita! Publik dalam teater bernegara, kerap bersifat sampiran. Di panggung politik modern, posisi publik yang mayoritas, tunduk di bawah kekuasaan segelintir elite yang menjadi anggota parlemen mewakili kepentingan partai. Sehingga, kebijakan yang dibuat merupakan pemufakatan lembaga atas selera bersama, boleh jadi tanpa pelibatan publik.

Dalam konteks formal, maka demokrasi elektoral telah terpenuhi. Namun, sejarah peradaban mengajarkan bahwa keputusan di ruang sidang terhormat, tidak selalu berbanding lurus dengan kebenaran dan keadilan konstitusional. Tanpa rem dan penyeimbang, kekuasaan rentan tergelincir menjadi tirani minoritas atas hak publik.

Titik penyeimbangnya terletak pada peran Mahkamah Konstitusi (MK), yang krusial sebagai arsitek keseimbangan negara (state equilibrium). Sejatinya, MK bertindak sebagai katup pengaman (safety valve), memastikan agar bahtera bernegara, tidak oleng akibat kehilangan mekanisme pengawasan (checks and balances).


Mencegah Otoritarianisme

Postulat klasik, Lord Acton (1907) menegaskan: "power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely" -kekuasaan cenderung menyalahgunakan, dan kekuasaan absolut pasti menyalahgunakan secara mutlak.

Sebelum era Reformasi 1998, sistem tatan negara bersifat executive heavy. Pasal-pasal UUD 1945, masih ambigu dan multitafsir dimonopoli penafsiran hukum oleh penguasa tunggal, demi melanggengkan kekuasaan otoriter.

Lalu, datang krisis 1998, melahirkan Reformasi, dengan titik tekan Amandemen UUD 1945. Supremasi konstitusi atau nomokrasi, menjadi doktrin utama. Kelahiran MK, merujuk K.C. Wheare (1966), dimana pemisahan kekuasaan antara Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif harus disempurnakan dengan mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi secara setara.

Penjaga Konstitusi

Desain awalnya (Kelsenian Blueprint), MK dibentuk murni sebagai negative legislator. Terbatas pada pembatalan atau penghapusan pasal undang-undang, yang terbukti menabrak UUD 1945. Pada praktik peradilan, membatalkan sebuah pasal secara murni, menimbulkan masalah baru yang tidak kalah berbahaya: kekosongan hukum (rechtsvacuum).

Jika sebuah pasal hukum dibatalkan, tanpa ada aturan pengganti, publik dan aparat penegak hukum akan kehilangan pijakan, pada akhirnya memicu kekacauan dan ketidakpastian hukum. Sehingga, MK bertransformasi menjadi positive legislator terbatas, melahirkan terobosan amar putusan bersyarat -conditionally constitutional atau -conditionally unconstitutional.

Melalui amar tersebu, MK menetapkan penafsiran baru atas suatu pasal, agar pasal tersebut tetap berlaku dan bernilai konstitusional tanpa memicu kekosongan hukum. Dimana, selaras dengan teori moral reading dan doktrin The Living Constitution Ronald Dworkin (1996).

Konstitusi tidak dibiarkan, menjadi bongkahan teks kaku. Melalui penafsiran konstitusional yang dinamis, MK membuat UUD 1945 tetap bernapas, hidup, dan akomodatif terhadap perkembangan zaman, tanpa harus selalu melakukan perubahan pasal secara formal.

Benteng Kebijakan Hukum

Sering timbul anggapan, MK tidak boleh mencampuri open legal policy -kewenangan bebas DPR dan Pemerintah menentukan pilihan kebijakan hukum yang tidak diatur secara eksplisit dalam UUD 1945.

Kewenangan pembentuk undang-undang, bukan tanpa batas. Terlebih bila, (i) bertentangan dengan moralitas dan rasionalitas, (ii) menimbulkan ketidakadilan intoleran (intolerable injustice), dan (iii) mengandung penyalahgunaan wewenang (abuse of power).

Perlu upaya merawat MK, agar tetap memiliki keberpihakan pada kepentingan publik. Potensi conflict of interest, adanya dominasi porsi politik atas integritas yang terkait netralitas, perlu terus dijaga bersama. Sehingga, putusan yang dilahirkan MK, menjadi harapan untuk menjaga agar roda kehidupan bernegara tetap berada pada rel keadilan substantif.

Ketika dinamika politik di parlemen berpotensi mengabaikan keadilan rakyat, kehadiran MK menjadi pemecah kebuntuan (deadlock breaker). Prinsip ketaatan pada supremasi hukum, sejatinya berpusat atas penghormatan etika dan moral publik, bukan pada modal kekuasaan.

Penulis sedang Menempuh Program Doktoral Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Di Forum Bisnis RI-Tiongkok, Prabowo Janji Lindungi dan Jaga Kepercayaan Investor

Jumat, 20 November 2026 | 16:36

187 Mahasiswa UI Gali Ilmu Tata Kelola Bareng AHY dan Direksi BEI

Jumat, 20 November 2026 | 16:34

Cak Imin Akui PKB Ikut Pingsan 10 Tahun Terbuai Politik Pencitraan

Jumat, 20 November 2026 | 16:24

KPK Dalami Peran Sestama BNPB dalam Penunjukan Langsung Vendor Pengadaan

Jumat, 20 November 2026 | 16:19

Prabowo Saksikan 35 Kesepakatan Bisnis RI-Tiongkok Senilai Rp274 Triliun

Jumat, 20 November 2026 | 16:08

Tim Verifikasi Cawapres MPR Dibagi Tiga Pokja, Ini yang Dikerjakan

Jumat, 20 November 2026 | 16:07

PKB Dukung Prabowo Maksimalkan Pengelolaan SDA untuk Kurangi Beban Pajak

Jumat, 20 November 2026 | 15:56

Demokrat Dengar Prabowo Bakal Kumpulkan Lagi Ketum Parpol Bahas Cawapres

Jumat, 20 November 2026 | 15:49

Jakpro Optimalkan JIS, Velodrome, dan TIM untuk Dorong Ekonomi Kreatif

Jumat, 20 November 2026 | 15:35

HIPMI Gelar Pelantikan Pengurus Baru Periode 2026-2029

Jumat, 20 November 2026 | 15:22

Selengkapnya