Cadangan Devisa RI Menyusut Rp198 T Hingga Juni 2026, BI: Masih Aman

Bank Indonesia (BI) menilai posisi cadangan devisa Indonesia masih berada di level aman meski nilainya menyusut hingga 11 miliar Dolar AS (Rp198 triliun) pada Juni 2026.

Pejabat Sementara Gubernur BI Destry Damayanti mengungkapkan cadangan devisa Indonesia sempat menyentuh sekitar 156,5 miliar Dolar AS pada akhir Desember 2025. Namun, kini berada di kisaran 145 miliar Dolar AS hingga Juni 2026. 

Menurut Destry, penurunan tersebut dipengaruhi oleh kebutuhan stabilisasi nilai tukar Rupiah serta pembayaran utang luar negeri pemerintah. Namun, ia enggan membeberkan porsi penggunaan cadangan devisa untuk masing-masing kebutuhan tersebut.

"Oke, itu rahasia (besaran cadangan devisa untuk pembayaran luar negeri dan Rupiah), ngga boleh tuh," kata Destry dalam konferensi pers KSSK, Jakarta, dikutip Selasa 4 Agustus 2026.

Meski demikian ia menjelaskan bahwa total penurunan cadangan devisa digunakan untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan memenuhi kewajiban pembayaran utang luar negeri pemerintah.

"Yang jelas gini, posisi cadev kita tertinggi di 2026-an (awal) itu sekitar 156 miliar Dolar AS dan sekarang ini posisinya 145 miliar. Jadi teman-teman bisa bayangkan, itulah pengurangan dari cadev kita. Termasuk itu untuk stabilisasi dan juga pembayaran utang luar negeri khususnya dari pemerintah. Karena dana pemerintah kan juga ada di Bank Indonesia," jelasnya.

Ia menegaskan, level cadangan devisa saat ini masih lebih dari cukup untuk menjaga ketahanan sektor eksternal Indonesia. Nilai tersebut setara dengan pembiayaan sekitar 5,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah.

Menurutnya, capaian itu juga jauh melampaui standar kecukupan internasional yang umumnya berada pada level minimal tiga bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah.

"Jadi angka 145 miliar Dolar AS itu masih relatif aman karena masih sekitar 5,4 bulan kali import dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Sementara result ataupun benchmarking di internasional itu adalah 3 bulan. 3 bulan import dan pembayaran utang luar negeri pemerintah," tandasnya.